 |
| Warga berjalan-jalan dan berfoto di Taman Kusuma Bangsa, Ibu Kota Nusantara (IKN) (Dok. ANTARA) |
Setiap kali seorang Presiden Indonesia naik ke kursi jabatan, ia datang membawa janji besar tentang masa depan. Ada yang menjanjikan lompatan teknologi, ada yang menjanjikan pemerataan pembangunan, ada yang menjanjikan kemandirian pangan, dan ada pula yang ingin memindahkan pusat pemerintahan demi menciptakan babak baru dalam sejarah bangsa. Semua dijelaskan sampai terasa masuk akal. Semua terdengar punya cara pandang yang visioner. Dan babak kepemimpinan selalu diawali dengan optimisme besar.
Namun sejarah pembangunan Indonesia menunjukkan bahwa jarak antara mimpi dan kenyataan jauh lebih panjang daripada yang dibayangkan. Perancang kebijakan tidak tahu bagaimana mengatur anggaran. Tidak sedikit proyek yang lahir dengan sambutan gegap gempita, dibicarakan setiap momen konferensi pers, diawali seremoni peletakan batu pertama, video presentasi dengan animasi dengan gaya futuristik, dan janji-janji tentang masa depan Indonesia yang lebih cerah.
Tetapi ketika waktu berjalan, sebagian proyek itu justru berubah menjadi monumen kegagalan. simbol ambisi yang terlalu besar, atau bukti bahwa negara ini sering kali lebih pandai memulai daripada menyelesaikan.Jika ditarik ke belakang, salah satu contoh paling heboh pada masanya adalah proyek pesawat N-250 di penghujung era Soeharto. Pada masanya, N-250 bukan sekadar pesawat. Proyek ini didirikan sebagai simbol harga diri bangsa.
 |
| Pesawat Gatotkaca N-250 (Dok. www.airliners.net/Peter Vercruijsse) |
Saat dominasi negara-negara maju dalam industri penerbangan, Indonesia mencoba membuktikan bahwa negara berkembang pun mampu menciptakan teknologi kelas dunia. Pesawat itu berhasil terbang perdana pada tahun 1995.
Ribuan insinyur terbaik Indonesia bekerja di dalam proyek tersebut. Negara menggelontorkan investasi sekitar Rp2 triliun pada nilai akhir 1990-an. Jika disetarakan dengan nilai ekonomi saat ini, angka tersebut berada di kisaran Rp8 hingga Rp10 triliun.
Banyak orang lupa bahwa secara teknologi, N-250 sebenarnya bukan proyek yang gagal. Pesawatnya berhasil terbang. Teknologinya bekerja. Para insinyurnya mampu membuktikan kapasitas mereka. Yang membuat proyek itu berhenti adalah badai krisis moneter 1998 yang mengubah segalanya.
Saay Indonesia harus meminta bantuan IMF, salah satu konsekuensinya adalah penghentian dukungan terhadap berbagai industri strategis yang dianggap membebani anggaran negara. Dalam sekejap, proyek yang sebelumnya dipromosikan sebagai masa depan Indonesia berubah menjadi romantisme masa lalu.
Sampai hari ini, perdebatan soal N-250 masih berlangsung. Sebagian menganggapnya pemborosan, sebagian lain melihatnya sebagai kesempatan emas yang hilang karena negara menyerah terlalu cepat. Apa pun sudut pandangnya, satu fakta tidak membuat sejarah berubah. Investasi setara Rp10 triliun itu tidak pernah melahirkan industri pesawat nasional yang diharapkan menjadi kebanggaan Indonesia.
Setelah Reformasi bergulir, Indonesia memasuki babak baru yang penuh dinamika politik. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, salah satu proyek strategis yang perlahan kehilangan momentum adalah rencana pembangunan PLTN Muria di Jawa Tengah. Berbeda dengan N-250 yang setidaknya sempat terbang, proyek ini bahkan tidak pernah benar-benar lahir.
Selama bertahun-tahun, negara membiayai berbagai studi, penelitian, konsultasi, dan kajian teknis untuk membuka jalan menuju pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Indonesia. Nilai proyek yang direncanakan saat itu diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar AS. Dengan kurs yang kini menyentuh Rp18.000 per dolar, nilainya setara Rp36 hingga Rp54 triliun.
Memang tidak seluruh angka tersebut bisa disebut kerugian negara karena proyeknya tidak pernah dibangun. Namun ia menunjukkan betapa mahalnya sebuah ambisi yang akhirnya mati sebelum mencapai garis start. Bertahun-tahun diskusi dan perencanaan berakhir tanpa menghasilkan satu kilowatt listrik pun.
Memasuki era Megawati, Indonesia memiliki proyek yang mungkin paling terasa jelas. Saat kita berbicara tentang kata "mangkrak", yaitu Jakarta Monorail. Bagi generasi yang tumbuh di Jakarta pada awal tahun 2000-an, tiang-tiang beton monorel adalah bagian dari pemandangan sehari-hari. Saking lamanya berdiri, banyak orang bahkan lupa bahwa tiang-tiang tersebut awalnya dibangun untuk menopang sistem transportasi modern yang digadang-gadang akan mengurai kemacetan ibu kota.
 |
| Jejak Tiang Monorel yang Masih Kokoh (Dok. Via Kompas Pedia) |
Ketika proyek itu diluncurkan pada tahun 2004, optimisme begitu tinggi. Nilai investasi yang telah tertanam diperkirakan mencapai sekitar Rp2,3 triliun. Jika dikonversi ke nilai ekonomi sekarang, nilainya setara sekitar Rp5 hingga Rp6,5 triliun. Investor berdatangan. Pemerintah memberikan dukungan. Masyarakat berharap Jakarta akhirnya memiliki moda transportasi baru yang modern.
Namun harapan itu perlahan berubah menjadi kekecewaan saat masalah pendanaan muncul. Investor lalu berganti personil. Sengketa hukum dan gugatan kian bermunculan. Pemerintah daerah dan pengembang saling melempar tanggung jawab. Pada akhirnya proyek berhenti, meninggalkan puluhan tiang beton yang berdiri seperti batu nisan raksasa yang berjajar di tengah kota Jakarta.
Yang membuat Monorel Jakarta begitu menarik bukan hanya karena proyeknya gagal, tetapi karena kegagalannya dipertontonkan selama lebih dari dua dekade. Anak yang lahir ketika peletakan tiang pertama dilakukan bahkan sudah bisa lulus kuliah sebelum proyek itu benar-benar dibongkar.
Jika Monorel Jakarta menjadi simbol buruknya tata kelola proyek, maka Hambalang pada era Susilo Bambang Yudhoyono menjadi simbol bagaimana korupsi dapat menghancurkan sebuah proyek yang sebenarnya memiliki tujuan baik. Kompleks olahraga Hambalang dirancang sebagai pusat pelatihan atlet nasional yang modern. Negara mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,5 triliun. Dalam nilai ekonomi saat ini, jumlah tersebut setara sekitar Rp4 hingga Rp5 triliun.
Namun sebagaimana yang kemudian diketahui publik, proyek itu terseret dalam salah satu kasus korupsi terbesar pada era Reformasi. Audit negara menemukan kerugian ratusan miliar rupiah. Sejumlah pejabat dan politisi terseret dalam pusaran kasus tersebut. Pembangunan berhenti. Bangunan yang sempat berdiri tidak pernah benar-benar digunakan sebagaimana mestinya.
Hambalang menjadi pucuk isu, bahwa korupsi tidak hanya mencuri uang negara. Korupsi juga mencuri manfaat yang seharusnya diterima masyarakat. Kehilangan bukan hanya kas negara senilai miliaran rupiah, tetapi juga kesempatan membangun ekosistem olahraga nasional yang bisa jauh lebih baik.
Kemudian Joko Widodo datang dengan membawa harapan. Wacana pembangunan berskala yang jauh lebih besar dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Jalan tol dibangun di berbagai daerah. Bandara-bandara baru bermunculan. Pelabuhan diperluas. Bendungan didirikan. Kereta cepat digarap.
Namun di antara berbagai proyek itu, terdapat dua program yang terus menjadi perdebatan hingga hari ini, Food Estate dan Ibu Kota Nusantara.
Food Estate lahir dari gagasan besar tentang kemandirian pangan nasional. Pemerintah ingin membuka kawasan pertanian skala besar yang mampu meningkatkan produksi pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Dalam presentasi kebijakan, gagasan ini tampak menjanjikan. Namun pelaksanaannya jauh lebih rumit.
Berbagai laporan menunjukkan bahwa sebagian lahan tidak menghasilkan produktivitas sesuai target. Ada kawasan yang terbengkalai, ada yang kesulitan beradaptasi dengan kondisi tanah, dan ada pula yang menghadapi berbagai persoalan teknis lain. Jika dihitung dari berbagai program lintas kementerian yang mendukungnya, nilai anggaran yang telah terserap diperkirakan mencapai Rp20 hingga Rp30 triliun. Dalam nilai ekonomi sekarang, angkanya dapat diperkirakan berada di kisaran Rp25 hingga Rp35 triliun.
Masalah Food Estate bukan karena seluruh program gagal. Masalahnya adalah hasil yang diperoleh jauh dari ekspektasi besar yang sebelumnya dijual kepada publik.
Di atas semua itu, tidak ada proyek yang lebih kontroversial dibandingkan Ibu Kota Nusantara. Hingga akhir masa pemerintahan Jokowi, lebih dari Rp75 triliun dana APBN telah digelontorkan untuk pembangunan kawasan tersebut. Jalan, istana, kantor pemerintahan, dan berbagai infrastruktur dasar mulai berdiri. Dari udara, kawasan itu terlihat nyata. Namun persoalan IKN tidak pernah semata-mata soal bangunan.
Masalah utamanya adalah target yang berubah dan ekspektasi yang tidak sepenuhnya terpenuhi. Pada awalnya publik mendengar narasi bahwa pusat pemerintahan akan mulai berpindah secara signifikan pada 2024. Kenyataannya, proses tersebut berjalan jauh lebih lambat. Pemindahan ASN tidak berlangsung sesuai rencana awal. Investasi swasta yang diharapkan menjadi motor utama pembangunan belum mencapai target yang pernah dipromosikan.
Apakah IKN mangkrak? Secara faktual, belum. Proyek masih berjalan. Anggaran masih tersedia. Pemerintah masih menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan. Namun apakah proyek tersebut telah berhasil mencapai tujuan yang dijanjikan pada awal peluncurannya? Jawabannya juga belum.
IKN saat ini berada di wilayah abu-abu yang sulit didefinisikan. Ia terlalu besar untuk disebut gagal, tetapi belum cukup matang untuk disebut sukses. Namun jika suatu hari proyek ini berhenti sebelum mencapai fungsi yang dijanjikan, maka dana publik lebih dari Rp75 triliun yang telah tertanam berpotensi menjadi biaya kegagalan pembangunan terbesar dalam sejarah Indonesia modern.
Jika seluruh proyek tersebut dilihat dalam satu rangkaian sejarah, terlihat pola yang hampir selalu sama. N-250 menyisakan investasi sekitar Rp10 triliun dalam nilai sekarang. PLTN Muria merepresentasikan ambisi senilai Rp36 hingga Rp54 triliun yang tidak pernah terwujud. Monorel Jakarta meninggalkan biaya tertanam sekitar Rp6 triliun. Hambalang mengubur sekitar Rp5 triliun. Food Estate menyerap sekitar Rp25 hingga Rp35 triliun. Sementara IKN telah menelan lebih dari Rp75 triliun dana publik.
Jika seluruh angka tersebut dijumlahkan secara konservatif, Indonesia telah menghabiskan atau mempertaruhkan lebih dari Rp160 triliun untuk proyek-proyek yang mangkrak, dibatalkan, tidak mencapai target, atau masih menyisakan tanda tanya besar tentang keberhasilannya.
Rp160 triliun bukan angka kecil. Dengan jumlah tersebut, negara dapat membangun ratusan rumah sakit daerah, ribuan sekolah baru, memperluas jaringan irigasi nasional, atau membiayai program pengentasan kemiskinan dalam skala yang jauh lebih luas.
Dan mungkin di situlah inti persoalannya. Masalah terbesar bukanlah bahwa Indonesia bermimpi terlalu besar. Bangsa yang berhenti bermimpi adalah bangsa yang sedang menunggu kemunduran. Masalah sesungguhnya adalah bahwa kita terlalu sering jatuh cinta pada gagasan besar sebelum memastikan kemampuan untuk menyelesaikannya. Semua yang berada di luar itu, pada akhirnya, hanyalah ambisi yang belum sampai tujuan.