 |
| TEMPO/ Fernandez Hutagalung |
Tak terasa 28 tahun yang lalu mahasiswa memenuhi jalanan
dengan satu keyakinan besar, bahwa Indonesia bisa diselamatkan dari kekuasaan
yang terlalu lama mabuk oleh dirinya sendiri. Mereka turun ke jalan bukan
karena sedang mencari sensasi politik ataupun eksposure sosial media. Mereka
turun ke jalan hanya demi menyuarakan aksi untuk membela masyarakat karena
negara sudah terasa makin sesak. Harga harga kebutuhan pokok sudah semakin
terasa melambung tinggi.
Rupiah runtuh. Korupsi menjadi budaya yang setiap hari
dipraktikkan oleh pemangku kekuasaan. Kritik dari warga dibungkam dengan
todongan senjata dan popor di dahi. Orang-orang yang berbeda pandangan dan
pendapat hilang diculik saat gelap malam. Mereka yang terdampak hilang karena
berbeda pendapat. Dan kekuasaan hanya berputar di lingkar keluarga, kroni, dan
orang-orang dekat istana.
Lalu rakyat mulai percaya sebuah mitos, bahwa jika Soeharto
jatuh, Indonesia akan berubah. Tetapi mungkin inilah ironi yang belakangan baru
kita sadari. Bergulirnya waktu dan bergantinya tampuk pimpinan di Indonesia
membuktikan bahwa asumsi yang kita alami hanyalah mitos yang berdiam di kepala.
Di tahun 98, kita berhasil menjatuhkan Orde Baru sebagai
rezim, tetapi gagal membunuh cara berpikir para pemangku kekuasaannya. Hari
ini, usai bergulir 28 tahun pascaReformasi, bayang-bayang itu terasa kembali
berdiri di depan kita.
Lewat pendekatan penguasa yang terasa lebih sopan. Berbicara
dengan cara lebih halus. Pola pikir kian modern. Lebih piawai memainkan
citra.Tetapi jiwanya tetap saja sama. Mereka adalah sekelompok orang yang haus
kekuasaan. Segerombolan orang yang ingin terus diwariskan, dipusatkan, dan
dijaga oleh lingkar pejabat yang itu-itu saja.
Dramaturgi itu dipertontonkan secara simbolik
sekaligustragis ketika Indonesia hari ini dipimpin oleh Presiden Mantan
panglima Kopasus dari regu Mawar Bernama Prabowo Subianto (yang juga mantan
menantu Soeharto), di saat bangsa ini sedang memperingati Reformasi Mei 1998.
Sejarah Indonesia seperti sedang mengolok-olok rakyatnya
sendiri. Anak-anak muda dulu dipukul, diculik, diteror, bahkan matidemi
menjatuhkan sistem Orde Baru. Tetapi hampir tiga dekade kemudian, lingkar
kekuasaan yang sama justru kembali masuk ke istana lewat pintu demokrasi. Dan
yang lebih ironis, banyak masyarakat menerimanya dengan tepuk tangan penuh rasa
bangga dan bahagia.
Ketika rakyat perlahan lupa mengapa dulu mereka marah,
inilah bentuk paling berbahaya dari kemunduran bangsa. Karena sesungguhnya Orde
Baru tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menyesuaikan diri dengan zaman.
Dulu ia hadir lewat todongan senjata pasukan bersenjata, sensor televisi, dan
ancaman penghilangan nyawa. Hari ini ia hadir lewat sosok oligarki media,
buzzer figur politik, pembiasaan politik dinasti, dan pencitraan lewat dunia
maya.
Dulu rakyat dibungkam dengan ketakutan. Hari ini rakyat
ditidurkan dengan distraksi dan perpecahan penuh permusuhan. Polarisasi seperti
telah menjadi komoditas transaksi di kalangan penguasa untuk membenturkan antar
kelompok Masyarakat.
Dan mungkin itu sebabnya situasi sekarang jauh lebih rumit
jika dibanding apa yang telah terjadi di 1998. Karena masyarakat tidak merasa
sedang hidup dalam ancaman, padahal perlahan mereka sedang dibiasakan menerima
kemunduran sebagai kewajaran.
Nepotisme dianggap hal yang lumrah dan dinormalkan. Politik
keluarga dianggap sebagai kewajaran dan peluang. Konflik kepentingan dianggap
strategi berbagi kepentingan. Pejabat inkompeten dipertahankan karena sebatas
loyal. Kritik Masyarakat dianggap suara kebencian. Mahasiswa yang turunke jalan
dituduh tidak nasionalis dan Media alternatif dituding antek bayaran George
Soros.
Semua benturan kepentingan itu jadi makin terdengar
familiar. Dan yang paling menyeramkan dari semua ini ialah, bangsa ini mulai
kehilangan sensitivitas moral terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
Masyarakat dibuat terlalu lelah untuk marah. Dibuat Terlalu
sibuk mencari uang untuk mengisi perut, bertahan hidup hingga kehilangan
kemampuan buat melawan. Terlalu sering dibuat kecewa tanpa keadilan dan
tindakan hingga akhirnya memilih pasrah. Padahal, kekuasaan selalu tumbuh
paling subur di tengah rakyat yang kelelahan.
Reformasi 1998 sebenarnya bukan sekadar pergantian presiden.
Ia adalah upaya membangun kesadaran bahwa negara tidak boleh lagi dikuasai oleh
satu lingkar penguasa yang merasa dirinya lebih penting daripada rakyat.Tetapi
harini kita justru melihat gejala sebaliknya.
Kekuasaan kembali terkonsentrasi pada sekelompok orag di
kolam yang sama. Politik semakin di koptasi jadi urusan kaumelitis. Orang-orang
dekat penguasa dibuat makin dominanpada akses kekayaab. Institusi korektif
dibuat perlahankehilangan keberanian mengoreksi penyalahgunaan negara. Dan
publik dibuat terbiasa menerima semuanya sedikit demi sedikit. Perlahan demi
perlahan. Karena kehancuran demokrasi modern memang tidak datang secara
spektakuler.
Otoritarianisme tidak selalu diawali dengan konvoi tank
militer di jalanan atau siaran televisi yang diputus paksa oleh Penguasa
despotik. Kekuasan absolut datang perlahan. Dimulai lewat jalur-jalur
administratif. Terlihat Legal. Masuk secara Sopan. Bahkan, kadang dibungkus
jargon nasionalisme. Sampai akhirnya rakyat tidak sadar bahwa hak kebebasan
mereka sedang dicabut satu persatu,
sedikit demi sedikit.
Inilah yang gagal dipahami banyak orang,
bahwaotoritarianisme modern tidak datang dengan wajah yang menyeramkan. Kadang
ia justru tampil ramah, populis, dekatdengan rakyat, aktif membangun citra di
media sosial, dan pandai membuat gimmick populis sederhana.
Tetapi di balik semua itu, institusi control dan korektif
pelan-pelan dilemahkan. Akses pada kritik dipersempit. Dan kekuasaan makin jadi
hal yang disentuh. Indonesia hari inisedang berdiri di titik berbahaya itu.
Kita memang masih punya pemilu setiap 5 tahun sekali.
Perusahaan pers masih ada dan beroperasi. Orang-orang masih bisa menyampaikan
mengkritik lewat internet. Tetapiapakah demokrasi hanya sebatas dan sedangkal
itu?
Kalau hukum makin tajam ke lawan dan tumpul ke
lingkarkekuasaan, apakah itu wujud pemerintahan yang sehat? Kalau politik hanya
diisi oleh sekeluarga elite politik lama, apakah itu tanda kemajuan? Kalau
rakyat hanya dijadikan penonton dari pesta demokrasilima tahunan, apakah itu
benar-benar arti demokrasi?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena sejarahmenunjukkan
satu hal yang menakutkan, karena bangsa tidakruntuh ketika rakyatnya miskin.
Bangsa runtuh ketikarakyatnya mulai menganggap kerusakan sebagai hal normal.
Dan Indonesia perlahan bergerak ke sana.
Kita terlalu sering menertawakan kebodohan pejabat sampai lupa
bahwa dampaknya nyata. Bahwa harga kebutuhan pokok untuk mempertahankan
hidupsudah naik. Lapangan kerja kian sempit. Akses Masyarakat pada Pendidikan
mahal. Korupsi menjadi kian merembet jadiorganisme yang hidup. Dan masa depan
bagi generasi mudaterasa makin kabur arahnya.
Tetapi anehnya, masyarakat justru makin mudah
dipolarisasioleh isu receh dan perang identitas. Sementara elite
penguasapolitik terus tertawa di meja kekuasaan yang sama. Inilahkemenangan
terbesar oligarki. Bukan ketika mereka berhasil menguasai negara, tetapi ketika
rakyat gagal menyadari bahwa mereka sedang dikuasai. Dan mungkin satu kalimat
penyadaran yang terasa paling menyakitkan untuk disadari setelah 28 Reformasi
adalah: Indonesia ternyata tidak benar-benar keluar dari Orde Baru, Kita hanya
memodernisasi cara otoritarianisme bekerja.
Karena itu, peringatan Reformasi hari ini seharusnya tidak
berhenti pada nostalgia mahasiswa era lama saat mereka memakai almamater dan
mengunggah fotohitam-putih mengenang tragedi 1998.
Reformasi seharusnya menjadi alarm peringatan, bahwabencana
akan segera Kembali terjadi. Bahwa kekuasaan selalupunya nafsu alami untuk
kembali membesar pada habitatnya. Bahwa demokrasi bisa mundur dan tejerembab
kapan saja. Dan bahwa rakyat yang terlalu cepat merasa aman biasanyabaru sadar
ketika semuanya sudah terlambat.
Pertanyaannya sekarang, “Apakah masyarakat Indonesia masih
punya keberanian moral untuk melawan pembusukandemokrasi?” Atau kita akan
menjadi generasi yang menyaksikan Orde Baru lahir kembali?