Bebas Aktif Mulai Hilang, Apa yang Terjadi Kalau Indonesia Masuk Orbit Amerika?

Presiden Soekarno saat menerima kunjungan dan berbincang dengan delegasi asing di istana pada 26 Oktober 1965. (Dok. Piet Warbung/KOMPAS)

Doktrin politik luar negeri “bebas aktif” sudah lama diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam praktik diplomasi antar negara sudah sejak lama. Identitas ini sudah menjadi wajah Indonesia di hadapan dunia. Indonesia tidak sepenuhnya berdiri di bawah Amerika Serikat, tapi juga tidak masuk ke blok Timur seperti Tiongkok atau Rusia. Dari dulu Indonesia mencoba menjaga jarak yang sama terhadap kekuatan-kekuatan besar dunia.

Bukan tanpa alasan. Indonesia sadar posisinya terlalu strategis untuk ikut terseret terlalu dalam ke salah satu kutub global. Letak geografis penting, sumber daya besar, pasar besar, dan posisi politik Indonesia di Asia Tenggara membuat negara ini selalu jadi rebutan pengaruh. Karena itu, bebas aktif sebenarnya bukan cuma slogan diplomasi. Itu semacam cara bertahan hidup.

Tapi belakangan, banyak orang mulai merasa arah itu mulai berubah. Kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat makin terbuka. Latihan militer bersama semakin intens. Proyek-proyek strategis mulai melibatkan kepentingan mereka. Termasuk rencana menjadikan Kertajati sebagai pusat perawatan pesawat Hercules terbesar di Asia.

Di atas kertas, semuanya terlihat normal. Pemerintah menyebut itu kerja sama industri, investasi, penguatan pertahanan, dan peluang ekonomi. Tapi dalam politik global, masalahnya memang tidak pernah sesederhana penjelasan resmi. Dunia membaca arah politik Indonesia dari pola yang dibangun. Indonesia saat ini mulai terlihat terlalu condong ke satu sisi, “apakah Indonesia masih benar-benar bebas aktif, atau perlahan mulai masuk terlalu jauh ke orbit Amerika?”

Masalahnya bukan cuma soal sentiment anti-Amerika atau pro-Amerika. Karena, dalam sejarah dunia, negara besar hampir tidak pernah bergerak tanpa kepentingan strategis. Amerika Serikat bukan cuma negara biasa. Ia adalah kekuatan global yang selama puluhan tahun membangun pengaruh politik, ekonomi, teknologi, dan militernya di banyak wilayah dunia. Dan pengaruh semacam itu tidak selalu datang lewat perang.

Pengaruh besar politik global selalu dimulai dengan sebuah langkah pembukaan yang meletakan batu Pembangunan pertama. Kadang masuk lewat setoran dana investasi. Kadang, lewat Kerjasama di bidang teknologi dan informasi. Kadang Lewat kerja sama alutista, militer pertahanan. Kadang, lewat industri strategis. Kadang, lewat pengelolaan data. Semua jalur kepentingan politik selalu masuk lewat kepentingan strategis dan ekonomi. Tidak pernah terasa di awal penandatanganna Kerjasama, Ssmpai akhirnya sebuah negara mulai kehilangan kemampuan menjaga jarak politiknya sendiri.

Bayangkan jika beberapa tahun ke depan. Rivalitas Amerika dan Tiongkok makin panas di Asia. Laut China Selatan memanas. Jalur perdagangan terganggu. Negara-negara mulai dipaksa menentukan posisi politiknya masing-masing. Dalam situasi seperti itu, bagaimana car akita merespon ketegangan global kalau Indonesia sudah telanjur dianggap terlalu dekat dengan Amerika?

Presiden Soekarno saat meresmikan kerja sama bilateral, merefleksikan ketegasan dan peran aktif politik luar negeri Indonesia di panggung dunia.

Indonesia tidak lagi dilihat sebagai negara yang bisa berdiri di Tengah kepentingan antar negara, Indonesia tidak lagi dianggap negara yang netral. Tidak lagi dianggap negara yang layak menjadi penengah. Tapi dipandang sebagai bagian dari orbit geopolitik Amerika Serikat di Asia Tenggara. Persis seperti banyak negara kediktatoran di Afrika. Terdengar ironis, tapi ini baru permulaan.

Negara-negara blok Timur tentu akan menjaga jarak. Hubungan strategis dengan mereka bisa mulai mendingin. Kerja sama tertentu mungkin dibatasi. Bahkan negara-negara ASEAN sendiri belum tentu nyaman berdiri terlalu dekat dengan Indonesia kalau dianggap sudah terlalu berpihak ke salah satu kekuatan besar. Karena ASEAN sejak awal dibangun dengan semangat menjaga kawasan agar tidak sepenuhnya dikuasai kepentingan negara besar. Kalau Indonesia kehilangan posisi netralnya, posisi Indonesia di mata kawasan otomatis ikut berubah. Dan yang paling berbahaya dari situasi seperti itu adalah kemungkinan isolasi politik.

Sebab sejarah menunjukkan, negara proxy sering berada di posisi paling rentan. Mereka merasa aman karena punya pelindung besar. Merasa kuat karena berdiri dekat dengan kekuatan global tertentu. Tapi ketika situasi berubah, mereka justru sering ditinggalkan sendirian. Hubungan geopolitik selalu bergerak berdasarkan kepentingan, bukan loyalitas.

Amerika punya sejarah panjang soal itu. Saat sebuah negara masih penting secara strategis, dukungan datang besar-besaran. Tapi ketika kepentingannya berubah, semuanya juga bisa berubah cepat. Afghanistan jadi contoh paling jelas dalam beberapa dekade terakhir. Setelah bertahun-tahun dibangun dengan dukungan Amerika, sistem di dalamnya runtuh sangat cepat ketika arah geopolitik mereka berubah.

Tentu Indonesia jauh berbeda dari Afghanistan. Indonesia lebih besar, lebih stabil, dan punya posisi regional yang kuat. Tapi pelajarannya tetap sama, yakni terlalu bergantung pada satu kekuatan global membuat sebuah negara perlahan kehilangan kemampuan berdiri dengan kekuatannya sendiri.

Dan dalam skenario paling buruk, Indonesia bisa berada di posisi yang sulit. Terlalu dekat dengan Amerika untuk dipercaya negara-negara lain, tapi tidak cukup penting untuk benar-benar dipertahankan penuh ketika konflik besar terjadi. Jika ini benar-benar terjadi, Indonesia bisa kehilangan banyak hal sekaligus.

Kehilangan kepercayaan regional. Kehilangan ruang diplomatik. Kehilangan posisi tawar. Dan paling berbahaya, kehilangan kebebasan menentukan arah politiknya sendiri. Karena bentuk penjajahan modern tidak datang lewat penerjunan tentara asing atau penguasaan teritori wilayah secara langsung. Hari ini, pengaruh bisa bekerja secara jauh lebih diplomatis, namun tetap politis.

Kepentigan masuk memalui lewat ketergantungan teknologi, industri pertahanan, akses data, investasi strategis, sampai tekanan ekonomi dan diplomatik. Mungkin itu sebabnya prinsip bebas aktif dulu dibuat. Bukan supaya Indonesia memusuhi siapa pun, tapi supaya Indonesia tidak terlalu dalam bergantung kepada siapa pun. Sebab begitu sebuah negara kehilangan kemampuan menjaga jarak, perlahan ia juga kehilangan kemampuan menentukan nasibnya sendiri.