Kabinet Balas Jasa dan Krisis Kompetensi di Sekitar Presiden Prabowo

Presiden Prabowo memberikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara (Dok. Sekretariat Presiden)

Bagi saya, Salah satu masalah paling serius dalam politik Indonesia hari ini bukan sekadar korupsi anggaran atau oligarki partai, tetapi normalisasi ketidakmampuan di lingkar kekuasaan. Jabatan menteri yang seharusnya diisi orang dengan kapasitas teknokratis, pengalaman sektoral, dan kemampuan merumuskan kebijakan publik justru berubah menjadi ruang distribusi balas jasa politik setelah pemilu 2024 usai dilangsungkan. Publik sebenarnya tahu kalau ini adalah yang sedang negeri ini hadapi. Tapi semua instrument dalam politik dan pemerintahan selalu punya cara untuk menjegal suara-suara demokrasi sampai ke telinga kepala negara.

Di negara demokrasi, semua orang paham bahwa presiden tidak pernah benar-benar memerintah sendirian. Di belakang satu kemenangan pilpres selalu ada satu Kongsi besar yang mempengaruhi kekuasaan, dari gabungan partai, kelompok relawan, kalangan pengusaha, jaringan pejabat, tim sukses, konsultan politik, sampai kelompok kepentingan yang ikut bekerja memenangkan pertarungan baik di Tingkat daerah, ataupun Tingkat nasional. Setelah kekuasaan diraih, seluruh jaringan itu menunggu kompensasi politik. Jabatan menteri menjadi salah satu bentuk pembagian paling strategis karena di situlah akses terhadap anggaran, proyek, pengaruh birokrasi, dan panggung politik berada.

Dalam koridor ini, masalahnya dimulai ketika praktik politik balas jasa lebih dominan daripada penjaringan pejabat public berbasis kompetensi. Kabinet Prabowo memperlihatkan gejala itu cukup jelas. Banyak nama lebih dikenal publik bukan karena kapasitas kebijakan atau prestasi institusional, tetapi karena kontroversi pernyataan, kedekatan politik, atau performa komunikasi yang terasa seperti juru bicara informal presiden, yang ikut membantu dan melakukan klarifikasi atas pernyataan-pernyatan Presiden yang terkadang ‘terselip lidah’ dan mmebangkitkan amarah publik.

Bahlil Lahadalia misalnya. Sebagai Menteri Investasi di era sebelumnya dan kini tetap menjadi salah satu figur penting yang tampil di panggung kekuasaan periode kepemimpinan Prabowo Subianto, Bahlil lebih sering tampil dengan gaya komunikasi populis dan defensif ketimbang menjelaskan arah investasi nasional secara substantif. Hilirisasi memang terus dijadikan slogan utama, tetapi publik jarang benar-benar mendapat gambaran jangka panjang soal ketahanan industri nasional, dampak hilirisasi produk ekstraktif pada lingkungan, atau ketimpangan distribusi keuntungan investasi. Yang lebih sering muncul justru narasi bahwa semua kritik terhadap investasi dianggap anti pembangunan.

Natalius Pigai juga memunculkan problem yang sama di Kementerian HAM. Dalam beberapa momen, pernyataannya justru memicu kontroversi dan polemic dalam pernyataan public di hadapan pers dan aktivis HAM. Meski memiliki latar sebagai komisioner HAM, justru performanya dalam lingkup institusi HAM tidak menampakan ketenangan seorang menteri yang memegang isu sensitif tentang hak asasi manusia. Seperti ia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang aman dari begal dengan menyatakan kalau dia sering bepergian naik motor ke luar rumah dan tidak pernah kena begal. Padahal posisi Menteri HAM adalah posisi vital, Dimana kemampuan untuk membaca konflik sosial harus dilakukan secara berhati-hati, demi membangun kepercayaan public pada kelembagaan yang ia emban, dan menjaga kredibilitas negara di tengah sorotan internasional. Tetapi yang terlihat justru sering kali respons politis yang defensif dan reaktif pada kritik Masyarakat terkait kinerjanya.

Atau, salah satu Menteri yang berasal dari partai yang sama dengan presiden Prabowo, yakni Sugiono yang hari ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri juga memunculkan tanda tanya besar dari public, terkait kompetensinya dalam melakukan diplomasi bilateral dan multilateral. Diplomasi Indonesia hari ini menghadapi situasi global paling rumit dalam dua dekade terakhir. Perang Rusia-Ukraina, konflik Iran-Israel, rivalitas AS-China, sampai ancaman krisis ekonomi global baru. Tetapi wajah diplomasi Indonesia justru tidak menampilkan diri untuk menyatakan sikap Indonesia secara politik maupun diplomatik. Haluan arah hubungan diplomasi Indonesia makin redup dan terlihat kehilangan arah strategis. Indonesia terlihat lebih banyak menjadi penonton geopolitik dibanding pemain yang memiliki posisi strategis di Kawasan Asia Tenggara.

Hal serupa terlihat pada Widiyanti Putri Wardhana di sektor pariwisata. Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak stabil, pariwisata Indonesia membutuhkan lompatan serius dalam infrastruktur, kualitas SDM, dan strategi budaya jangka panjang. Tetapi kementerian justru lebih sering sibuk di level seremoni dan pencitraan digital dibanding memperlihatkan grand strategy yang konkret.

Tanpa bertujuan membatasi kritik hanya pada empat nama, tapi inilah beberapa nama yang cukup memunculkan kritik yang luas di Tengah Masyarakat. Gabungan antara skeptisisme publik di awal masa pemerintahan Prabowo Subianto, sepertinya masih belum tuntas hingga hari ini. Kinerja Menteri-menteri yang ditunjuk langsung oleh presiden, belum menampilkan kinerja di angka yang memuaskan bagi publik.

Inti dari tulisan ini bukan melakukan auto-kritik hanya pada satu atau dua nama, tapi menjelaskan kalau dari besarnya jumlah pejabat di posisi Kementerian yang cukup gemuk, nyatanya tidak menjamin efektivitas pada penyelenggaraan pemerintah.

Tidak kalah terasa mengkhawatirkan adalah pola besar di balik kabinet itu sendiri. Banyak menteri terlihat bekerja bukan sebagai perumus kebijakan negara, tetapi seperti perpanjangan komunikasi politik presiden. Setiap kritik terhadap pemerintah langsung dijawab dengan pembelaan normatif. Setiap masalah dibungkus optimisme. Setiap kegagalan dipoles menjadi narasi keberhasilan yang “sedang berproses”. Akibatnya, kementerian kehilangan karakter institusionalnya.

Menteri seharusnya bekerja sebagai administrator negara yang berpikir soal solusi publik, bukan sekadar penjaga citra presiden semata. Tetapi ketika posisi menteri terlalu bergantung pada loyalitas politik kepada presiden, maka yang lahir bukan keberanian memberi masukan kritis, melainkan budaya ABS, atau pedagogi politik yang berarti “asal bapak senang”.

Padahal menjalankan negara tidak bisa hanya dengan dasar loyalitas. Masalah ekonomi tidak selesai lewat konferensi pers dengan janji-janji dan kata-kata penuh optimistisme. Diplomasi tidak cukup dijalankan dengan retorika normatif. HAM tidak bisa diurus dengan respons emosional yang enggan dianggap inkompeten. Dan investasi tidak bisa hanya dibangun lewat slogan hilirisasi tanpa pengawasan serius terhadap dampak sosial dan lingkungan.

Juga, yang tidak kalah berbahaya lagi, kabinet berbasis balas jasa biasanya menghasilkan dua hal sekaligus, ialah inkompetensi dan ketergantungan politik. Karena seseorang yang naik jabatan akibat kedekatan politik cenderung lebih sibuk menjaga loyalitas kepada pusat kekuasaan dibanding menjaga kualitas institusinya sendiri. Di titik itu, kementerian berubah menjadi alat stabilisasi politik presiden, bukan alat pelayanan public yang memuaskan bagi rakyat.

Indonesia sebenarnya pernah berkali-kali mengalami situasi seperti ini. Pada banyak era pemerintahan, kabinet sering dipenuhi kompromi politik untuk mengamankan koalisi. Tetapi dalam situasi global hari ini, pola semacam itu menjadi jauh lebih berbahaya. Dunia sedang bergerak ke fase geopolitik keras, tekanan ekonomi global meningkat, konflik internasional membesar, dan ancaman krisis pangan serta energi makin nyata. Negara membutuhkan menteri dengan kapasitas strategis tinggi, bukan sekadar figur loyalis yang pandai membela pemerintah di depan kamera.

Karena jabatan menteri bukan hadiah kemenangan pilpres. Ia adalah posisi yang menentukan nasib jutaan orang Indonesia. Sikap politik akan sangat menentukan bagaimana sikap Masyarakat dalam menghadapi kekuasaan. Namun, ketika terlalu banyak kursi kabinet diisi atas dasar balas jasa politik, publik akhirnya sulit melihat pemerintah sebagai tim teknokrat negara. Yang terlihat justru seperti koalisi besar para pemegang kepentingan yang sedang berbagi pengaruh di sekitar presiden. Mungkin itu sebabnya banyak menteri hari ini lebih populer karena kontroversi dan pernyataan mereka, bukan karena kebijakan yang benar-benar mengubah hidup rakyat.