 |
Petugas menunjukkan uang pecahan dolar AS dan rupiah (ANTARA FOTO/Fathul
Habib Sholeh) |
Ada sesuatu yang terasa ganjil di hati sekaligus memalukan ketika pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal “rakyat desa tidak menggunakan dolar” bukan hanya menjadi perdebatan di dalam negeri, tetapi juga diberitakan media luar negeri seperti Astro AWANI dari Malaysia.
Bukan karena media asing tidak boleh memberitakan Indonesia.
Itu hal biasa. Tetapi ada makna simbolik yang lebih dalam ketika ucapan kepala
negara tentang pelemahan mata uang nasional justru terdengar cukup
kontroversial hingga menjadi perhatian regional. Dan yang membuatnya terasa
janggal adalah konteksnya.
Pernyataan itu muncul di tengah pelemahan rupiah yang
menyentuh kisaran Rp17.500 per dolar AS. Dalam situasi seperti itu, publik
biasanya berharap pemimpin menunjukkan sensitivitas ekonomi, kehati-hatian
berbicara, dan kemampuan membaca keresahan masyarakat. Namun yang muncul justru
narasi santai bahwa masyarakat desa tidak perlu khawatir karena mereka tidak
menggunakan dolar dalam kehidupan sehari-hari.
Kalimat itu mungkin dimaksudkan untuk menenangkan publik.
Tetapi ketika dipotong menjadi headline media internasional, maknanya berubah.
Ia terdengar seperti penyederhanaan berlebihan terhadap persoalan ekonomi yang
kompleks. Dan di situlah letak masalahnya.
Dalam ekonomi modern, masyarakat tidak harus memegang dolar
untuk terkena dampak penguatan dolar. Harga pupuk, obat-obatan, BBM, bahan baku
pangan, elektronik, hingga biaya distribusi sangat dipengaruhi nilai tukar.
Ketika rupiah melemah, efeknya memang tidak langsung terasa dalam sehari,
tetapi perlahan masuk ke seluruh rantai kehidupan masyarakat, termasuk desa.
Karena itu, pernyataan “rakyat desa tidak menggunakan dolar”
terasa problematik bukan semata karena isi kalimatnya, tetapi karena ia
menunjukkan cara negara menjelaskan krisis kepada rakyat. Alih-alih mengakui
kompleksitas persoalan ekonomi global, negara justru memilih bahasa
simplifikasi populis. Dan mungkin itulah yang membuat media regional tertarik
memberitakannya.
Sebab bagi negara tetangga, ucapan kepala negara bukan
sekadar komentar biasa. Ia dibaca sebagai cerminan kualitas kepemimpinan, cara
pemerintah menghadapi tekanan ekonomi, sekaligus gambaran bagaimana sebuah
negara merespons krisis.
Di dunia politik modern, persepsi internasional penting.
Investor membaca pidato pemimpin. Media asing membaca arah kebijakan. Negara
lain mengamati apakah sebuah pemerintahan tampak tenang karena memang stabil,
atau justru terlihat meremehkan persoalan. Masalahnya, ketenangan dan
pengabaian sering terdengar mirip. Dan publik Indonesia tampaknya mulai gelisah
karena perbedaan itu semakin kabur.
Sebab di saat Presiden berbicara santai di depan publik,
Bank Indonesia justru harus bekerja keras menjaga stabilitas rupiah. Suku bunga
dinaikkan, intervensi pasar dilakukan, cadangan devisa digunakan, dan tekanan
global terus meningkat akibat konflik geopolitik serta penguatan dolar AS.
Artinya, situasinya tidak sesederhana “orang desa tidak belanja dolar.”
Pernyataan seperti ini juga memperlihatkan problem
komunikasi politik Indonesia hari ini: terlalu sering mengandalkan retorika
populis untuk menjelaskan persoalan struktural.
Rakyat memang membutuhkan ketenangan, tetapi mereka juga
membutuhkan kejujuran. Karena masyarakat hari ini tidak sebodoh yang
dibayangkan elit politik. Mereka tahu harga barang naik. Mereka tahu biaya
hidup makin berat.
Mereka tahu pelemahan rupiah akan berdampak ke banyak
sektor. Dan ketika negara menjawab keresahan itu dengan narasi yang terlalu
sederhana, yang muncul justru kesan meremehkan kecemasan publik.
Ironisnya, pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian
Museum Marsinah, nama seorang buruh perempuan yang menjadi simbol ketidakadilan
ekonomi dan politik pada era Orde Baru.
Ada paradoks yang terasa kuat di sana. Di satu sisi, negara
berbicara tentang keberpihakan pada rakyat kecil. Namun di sisi lain, persoalan
ekonomi rakyat dijelaskan dengan logika yang justru terasa jauh dari realitas
keseharian masyarakat.
Mungkin karena itu banyak orang merasa tidak nyaman ketika
video tersebut diberitakan media luar negeri. Bukan semata karena takut
dipermalukan, tetapi karena kita sadar bahwa ucapan pemimpin mencerminkan wajah
bangsa di mata dunia. Dan di era digital, satu kalimat bisa menjadi
representasi internasional tentang bagaimana sebuah negara berpikir.
Tentu tidak adil jika seluruh persoalan ekonomi Indonesia
dibebankan pada satu pernyataan. Tekanan terhadap rupiah memang dipengaruhi
situasi global, seperti kebijakan suku bunga The Fed, perang geopolitik, hingga
arus modal asing yang keluar dari negara berkembang.
Namun justru karena situasinya serius, publik berharap
komunikasi negara juga serius. Sebab dalam masa krisis, kata-kata pemimpin
bukan hanya soal pencitraan. Ia menentukan kepercayaan publik, kepercayaan
pasar, bahkan martabat negara itu sendiri.
Dan mungkin yang paling menyedihkan bukanlah fakta bahwa media Malaysia memberitakan ucapan tersebut. Tapi, yang paling menyedihkan adalah ketika banyak rakyat Indonesia sendiri mulai merasa bahwa pernyataan itu memang terdengar aneh untuk diucapkan oleh seorang kepala negara di tengah pelemahan mata uang nasional.