Seorang
demonstran mengenakan masker bergambar wajah Presiden Indonesia Prabowo
Subianto dalam aksi protes anti-pemerintah di Jakarta. (Dok. Dimas Ardian via BBC
News)
Jum'at 12 Juni 2026, BEM seluruh
fakultas UI bersama mahasiswa UPN Veteran Jakarta dan IPB turun ke jalan
membawa lima tuntutan yang cukup keras kepada pemerintah. Mereka menuntut
penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM,
penghentian Program Makan Bergizi Gratis serta proyek Koperasi Desa Merah
Putih, penghentian militerisme di ruang sipil, sampai mendesak pemerintah
mengakui kesalahan dan berhenti mengelak dari persoalan yang ada. Dan jujur
saja, tuntutan itu tidak lahir dari ruang kosong. Itu lahir dari suasana publik
yang memang mulai lelah melihat negara terlalu sibuk membangun citra optimisme
sementara hidup masyarakat terasa makin berat.
Namun, bahkan sebelum
mahasiswa benar-benar sampai ke titik aksi, aparat sudah menunjukkan respons
yang sangat politis. Massa yang berangkat dari Depok sekitar pukul 10.30 WIB
awalnya ingin bergerak menuju Bundaran HI. Tapi ketika sampai di kawasan Semanggi,
rombongan bus mahasiswa dihadang lalu dialihkan. Mereka tidak diarahkan ke
Bundaran HI, melainkan dibelokkan ke arah Dukuh Atas sampai akhirnya bergerak
menuju DPR. Akibatnya massa sempat tercerai-berai dan tertahan di beberapa
titik seperti sekitar TVRI dan Menara BCA.
Polda Metro Jaya
menyebut Bundaran HI bukan tempat yang tepat untuk demonstrasi karena kawasan
itu merupakan pusat aktivitas masyarakat dan roda ekonomi. Sekilas terdengar
masuk akal. Tapi kalau dipikir lebih jauh, logika seperti ini berbahaya untuk
demokrasi. Karena artinya negara mulai menempatkan stabilitas visual dan
ekonomi kota lebih penting daripada hak publik untuk menunjukkan kemarahannya
secara terbuka. Padahal demonstrasi memang tidak pernah lahir untuk membuat
apparat nyaman, karena inilah hak konstitusional.
Mahasiswa tidak turun
ke jalan untuk jadi dekorasi demokrasi. Mereka turun ketika merasa jalur formal
tidak lagi cukup didengar. Dan dalam sejarah Indonesia, mahasiswa selalu muncul
di momen-momen seperti ini. Tahun 1966, 1974, sampai 1998, mahasiswa hampir
selalu menjadi kelompok pertama yang berani mengatakan bahwa ada sesuatu yang
salah ketika negara mulai terlalu percaya pada narasinya sendiri. Hari ini
atmosfer yang terbentuk mulai terasa taka sing dengan peristiwa-peristiwa dalam
Sejarah Gerakan mahasiswa.
Pemerintah saat ini
terus bicara soal pembangunan, proyek besar, pertumbuhan ekonomi, dan masa
depan Indonesia Emas. Tetapi di kehidupan nyata, masyarakat menghadapi tekanan
hidup yang semakin konkret. Harga kebutuhan pokok naik. BBM menjadi beban.
Lapangan kerja makin tidak pasti. Anak muda makin sulit membayangkan masa depan
yang stabil. Ada jurang yang makin lebar antara narasi negara dan pengalaman
hidup rakyat sehari-hari.
Tuntutan mahasiswa
soal APBN dan program-program populis sebenarnya sangat relevan. Mereka sedang
mempertanyakan prioritas negara. Kenapa pemerintah terlihat sangat cepat
membangun proyek yang kuat secara pencitraan, tetapi persoalan dasar seperti
daya beli masyarakat justru terasa stagnan? Kenapa negara terlihat begitu
percaya diri bicara masa depan besar, sementara banyak rakyat bahkan sibuk
bertahan untuk hidup bulan depan?
Kritik terhadap
Program Makan Bergizi Gratis harus dibaca dalam konteks itu. Mahasiswa bukan
sedang menolak anak-anak mendapat makanan. Mereka sedang mempertanyakan arah
kebijakan yang terasa terlalu fokus pada proyek populis besar, sementara
masalah struktural ekonomi masyarakat belum benar-benar disentuh. Sebab rakyat
tidak hanya butuh bantuan sesaat. Rakyat butuh hidup yang stabil dan masuk akal
untuk dijalani.
Tidak kalah penting,
ialah tuntutan soal militerisme sipil. Banyak orang mungkin menganggap isu ini
terlalu idealis, padahal gejalanya makin terasa. Negara hari ini terlihat
semakin sensitif terhadap kritik. Bahasa stabilitas, ketertiban, loyalitas, dan
pengendalian semakin dominan. Demonstrasi dipandang mengganggu ketenangan.
Kritik dianggap ancaman terhadap normalitas. Dan tindakan aparat hari ini
memperkuat kesan itu.
Mahasiswa tidak
dibubarkan secara brutal, memang. Tapi mereka diarahkan, dipecah, dan dijauhkan
dari titik paling strategis di pusat kota. Ini bentuk kontrol yang lebih halus,
tetapi pesannya tetap jelas, kalau aparat dan pemeritah ingin kritik tetap ada,
asal jangan terlalu terlihat publik.
Padahal ruang publik
dalam demokrasi memang seharusnya menjadi tempat rakyat menunjukkan keresahan.
Bundaran HI bukan cuma pusat ekonomi. Ia juga simbol ruang publik nasional.
Ketika mahasiswa tidak diberi ruang di sana dengan alasan “mengganggu ekonomi”,
publik berhak bertanya: apakah negara mulai melihat kritik warga sebagai
ancaman terhadap citra stabilitasnya sendiri?
Sebagai orang yang
memahami kultur gerakan mahasiswa, hal yang selalu perlu diingat pemerintah,
bahwa mahasiswa biasanya bukan kelompok pertama yang marah. Mereka
hanya kelompok pertama yang cukup berani menyuarakan kemarahan yang sebenarnya
sudah tumbuh diam-diam di masyarakat. Karena itu yang perlu dibaca dari aksi
hari ini bukan cuma jumlah massa atau titik demonya. Yang perlu dibaca adalah
suasana sosial di baliknya. Ketika mahasiswa kembali bicara soal harga hidup,
soal pemborosan negara, soal pemerintah yang dianggap terlalu defensif terhadap
kritik, itu tanda ada rasa kecewa yang mulai menumpuk.
Seperti demonstrasi
massa pada biasanya, ketika mahasiswa mulai kembali turun ke jalan membawa isu
biaya hidup, kritik terhadap pemborosan negara, dan rasa frustrasi terhadap
pemerintah yang dianggap makin defensif terhadap kritik, persoalannya sudah jauh
lebih besar daripada sekadar demonstrasi satu hari. Jika mungkin hari ini
negara merasa situasi masih terkendali. Lalu, berapa banyak orang yang
diam-diam mulai merasa mahasiswa benar?