Barangkali tidak ada
gambaran yang lebih tepat untuk menjelaskan kemunduran kualitas ruang publik
Indonesia hari ini selain kenyataan bahwa sebagian orang tampak lebih
bersemangat membahas nama seekor kucing milik Tiyo Ardianto daripada membahas
kehidupan jutaan manusia Indonesia yang saat ini terhimpit oleh ekonomi dan
instabilitas harga kebutuhan pokok.
Di tengah situasi
ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan, ketika biaya
hidup terus menjadi keluhan sehari-hari, ketika lapangan pekerjaan terasa
semakin kompetitif, ketika pendidikan masih menjadi kemewahan bagi sebagian
keluarga, dan ketika banyak warga mempertanyakan arah kebijakan negara,
tiba-tiba ruang publik disesaki oleh perdebatan mengenai sesuatu yang nyaris
tidak memiliki relevansi terhadap persoalan-persoalan tersebut adalah nama
kucing milik Tiyo Ardianto. Fenomena ini bukan sekadar ironis, tapi juga
menyedihkan.
Sebab yang sedang
dipertontonkan bukanlah perdebatan intelektual, melainkan sebuah upaya
sistematis untuk menggeser perhatian publik dari substansi menuju simbol, dari
persoalan menuju personalitas, dari kritik terhadap kebijakan menuju
penghakiman terhadap individu.
Tiyo Ardianto selama
ini dikenal karena keberaniannya menyampaikan kritik terhadap berbagai
persoalan publik. Kritiknya bisa diperdebatkan. Argumentasinya bisa dibantah.
Datanya bisa diuji. Itulah cara kerja demokrasi yang sehat. Namun yang menarik,
banyak pihak yang tampaknya tidak tertarik memasuki wilayah perdebatan
tersebut.
Kelompok Iinfluencer
dadakan yang tidak pernah membedah substansi kritik Tiyo Ardianto. Mereka tidak
menawarkan data tandingan. Mereka tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan. Sebaliknya, mereka justru menghabiskan energi untuk membicarakan hal-hal
yang sama sekali berada di luar inti persoalan.
Nama kucing menjadi
kontroversi. Potongan video menjadi bahan analisis. Cuplikan beberapa detik
dijadikan dasar penilaian moral. Tiba-tiba bermunculan orang-orang yang
mengangkat dirinya sebagai wasit etika nasional, seolah republik ini sedang
menghadapi krisis moral terbesar dalam sejarahnya hanya karena seorang
mahasiswa memberi nama tertentu kepada hewan peliharaannya.
Saya menulis ini
dengan ironi bahwa argument dan kemarahan mereka pada penamaan kucing tidaklah
penting, tapi selektivitas kemarahan mereka pada kritik dari sipil tanpa pernah
sekalipun menjabarkan gagal kebijakan yang pemerintah lakukan. Apakah moral yang
sama tidak bisa diterapkan kepada pemerintah yang sering salah mengambil
Langkah kebijakan hingga menyengsarakan rakyat?
Mereka tampak sangat
sensitif terhadap hal simbolik seperti nama, tetapi tidak menunjukkan
sensitivitas yang sama terhadap penderitaan sosial. Mereka begitu bersemangat
mengoreksi seorang mahasiswa, tetapi nyaris tidak pernah menunjukkan energi
yang sama untuk mengoreksi kekuasaan.
 |
| Mantan Ketua BEM UGM periode 2025, Tiyo Ardianto. (Dok. Suara.com/Hiskia) |
Mereka berbicara
panjang mengenai kesopanan, namun tidak pernah berbicara panjang mengenai
kemiskinan, ketimpangan, pendidikan, atau persoalan-persoalan yang secara nyata
memengaruhi kehidupan rakyat. Apakah mereka tidak peduli Nasib rakyat? Ataukah
mereka hanya melaksakan tugas bikin video dengan imbalan tunai dari orang yang
menugaskan?
Lalu, mengapa
keberanian moral mereka selalu menemukan sasarannya pada warga yang kritis,
tetapi begitu sering kehilangan arah ketika berhadapan dengan kekuasaan?
Pertanyaan-pertanyaan
ini muncul akibat perlakuan mereka menunjukkan adanya kontradiksi yang tidak
bisa disembunyikan. Banyak dari mereka yang hari ini menuduh Tiyo Ardianto
sebagai sosok yang mencari panggung justru muncul ke ruang publik melalui isu
yang sama. Mereka membuat konten, mengumpulkan perhatian, mengejar interaksi,
dan membangun relevansi melalui kontroversi yang mereka ciptakan sendiri.
Mereka menuduh orang lain haus sorotan sambil berdiri tepat di bawah lampu
sorot yang mereka nikmati.
Padahal jika seseorang
sungguh ingin mencari popularitas, ada banyak cara yang lebih aman daripada
mengkritik kekuasaan. Tidak ada keuntungan yang jelas dari menerima ancaman,
intimidasi, fitnah, hingga pengawasan terhadap kehidupan pribadi. Tidak ada jalan
pintas menuju ketenaran yang mengharuskan seseorang menghadapi tekanan seperti
itu. Karena itu, tuduhan bahwa setiap kritik terhadap kekuasaan lahir dari
hasrat mencari panggung sering kali lebih mencerminkan kemalasan berpikir
daripada kemampuan menganalisis.
Juga, apa yang terjadi
dalam kasus ini menunjukkan cara kerja propaganda yang sangat tua tetapi masih
terus digunakan hingga hari ini. Dalam sejarah politik modern, teknik semacam
ini dikenal sebagai *cherry-picking*, yakni mengambil satu potongan kecil informasi
yang menguntungkan suatu narasi sambil mengabaikan keseluruhan konteks yang
jauh lebih besar. Publik diajak memusatkan perhatian pada hal yang remeh agar
melupakan hal yang penting. Sebuah simbol diperbesar sedemikian rupa sampai
menutupi persoalan yang sesungguhnya. Akibatnya, diskusi publik kehilangan
orientasi.
Masyarakat tidak lagi
bertanya apakah kritik yang disampaikan Tiyo mengenai pendidikan memiliki dasar
yang kuat. Mereka tidak lagi membahas apakah persoalan kemiskinan yang ia
angkat memang nyata. Mereka tidak lagi memperdebatkan efektivitas kebijakan publik
yang menjadi sasaran kritiknya. Semua itu tenggelam di bawah gelombang
perdebatan yang sama sekali tidak menyentuh akar masalah.
Padahal inti dari
demokrasi bukanlah kemampuan masyarakat untuk memperdebatkan simbol. Inti
demokrasi adalah kemampuan masyarakat mengawasi kekuasaan. Ketika energi publik
habis untuk membahas nama kucing, sementara kebijakan publik lolos dari
pengawasan yang sama ketatnya, maka yang sedang mengalami kemunduran bukan
hanya kualitas diskusi politik. Yang sedang mengalami kemunduran adalah fungsi
kewarganegaraan itu sendiri.
Kita akhirnya hidup
dalam situasi yang paradoks. Terlalu banyak orang ingin menjadi komentator
moral. Terlalu sedikit yang bersedia menjadi pengawas kekuasaan. Terlalu banyak
orang berani menghakimi seorang mahasiswa. Terlalu sedikit yang berani menguji mereka
yang memiliki kewenangan mengelola sumber daya, anggaran, dan nasib jutaan
rakyat.
Dalam kondisi seperti
itu, yang perlu dipertanyakan bukanlah nama kucing milik Tiyo Ardianto. Yang
perlu dipertanyakan adalah mengapa begitu banyak orang lebih tertarik membahas
nama seekor kucing daripada membahas kehidupan rakyat yang sesungguhnya.
Karena sejarah tidak
pernah berubah oleh mereka yang sibuk mengomentari simbol-simbol kecil sambil
mengabaikan persoalan besar. Sejarah berubah oleh mereka yang berani mengangkat
kenyataan yang tidak seind, meskipun karena itu mereka harus menerima serangan,
fitnah, dan intimidasi. Tiyo Ardianto mungkin tidak selalu benar. Tidak ada
manusia yang selalu benar. Namun setidaknya ia memilih berbicara tentang
persoalan yang memengaruhi kehidupan masyarakat luas ketika terlalu banyak
orang memilih berbicara tentang hal-hal yang tidak penting.
Jika memang benar ruang publik yang lebih sibuk mengadili nama kucing daripada mengadili kebijakan yang berdampak pada rakyat, barangkali persoalan terbesar bangsa ini bukan lagi siapa yang salah atau siapa yang benar. Persoalan terbesarnya adalah hilangnya kemampuan untuk membedakan antara substansi dan distraksi, antara keberanian dan pertunjukan, antara kritik yang lahir dari kepedulian dan kegaduhan yang lahir dari kebutuhan akan perhatian.