 |
| Mantan Ketua BEM UGM periode 2025, Tiyo Ardianto. (Dok. Suara.com/Hiskia) |
Barangkali tidak ada gambaran yang lebih tepat untuk menjelaskan kemunduran kualitas ruang publik Indonesia hari ini selain kenyataan bahwa sebagian orang tampak lebih bersemangat membahas nama seekor kucing milik Tiyo Ardianto daripada membahas kehidupan jutaan manusia Indonesia yang saat ini terhimpit oleh ekonomi dan instabilitas harga kebutuhan pokok.
Di tengah situasi ketika masyarakat menghadapi tekanan
ekonomi yang tidak ringan, ketika biaya hidup terus menjadi keluhan
sehari-hari, ketika lapangan pekerjaan terasa semakin kompetitif, ketika
pendidikan masih menjadi kemewahan bagi sebagian keluarga, dan ketika banyak
warga mempertanyakan arah kebijakan negara, tiba-tiba ruang publik disesaki
oleh perdebatan mengenai sesuatu yang nyaris tidak memiliki relevansi terhadap
persoalan-persoalan tersebut adalah nama kucing milik Tiyo Ardianto. Fenomena
ini bukan sekadar ironis, tapi juga menyedihkan.
Sebab yang sedang dipertontonkan bukanlah perdebatan
intelektual, melainkan sebuah upaya sistematis untuk menggeser perhatian publik
dari substansi menuju simbol, dari persoalan menuju personalitas, dari kritik
terhadap kebijakan menuju penghakiman terhadap individu.
Tiyo Ardianto selama ini dikenal karena keberaniannya
menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan publik. Kritiknya bisa
diperdebatkan. Argumentasinya bisa dibantah. Datanya bisa diuji. Itulah cara
kerja demokrasi yang sehat. Namun yang menarik, banyak pihak yang tampaknya
tidak tertarik memasuki wilayah perdebatan tersebut.
Kelompok Iinfluencer dadakan yang tidak pernah membedah
substansi kritik Tiyo Ardianto. Mereka tidak menawarkan data tandingan. Mereka
tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Sebaliknya, mereka justru
menghabiskan energi untuk membicarakan hal-hal yang sama sekali berada di luar
inti persoalan.
Nama kucing menjadi kontroversi. Potongan video
menjadi bahan analisis. Cuplikan beberapa detik dijadikan dasar penilaian
moral. Tiba-tiba bermunculan orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai wasit
etika nasional, seolah republik ini sedang menghadapi krisis moral terbesar
dalam sejarahnya hanya karena seorang mahasiswa memberi nama tertentu kepada
hewan peliharaannya.
Saya menulis ini dengan ironi bahwa argument dan kemarahan
mereka pada penamaan kucing tidaklah penting, tapi selektivitas kemarahan
mereka pada kritik dari sipil tanpa pernah sekalipun menjabarkan gagal
kebijakan yang pemerintah lakukan. Apakah moral yang sama tidak bisa diterapkan
kepada pemerintah yang sering salah mengambil Langkah kebijakan hingga
menyengsarakan rakyat?
Mereka tampak sangat sensitif terhadap hal simbolik
seperti nama, tetapi tidak menunjukkan sensitivitas yang sama terhadap
penderitaan sosial. Mereka begitu bersemangat mengoreksi seorang mahasiswa,
tetapi nyaris tidak pernah menunjukkan energi yang sama untuk mengoreksi
kekuasaan.
Mereka berbicara panjang mengenai kesopanan, namun tidak
pernah berbicara panjang mengenai kemiskinan, ketimpangan, pendidikan, atau
persoalan-persoalan yang secara nyata memengaruhi kehidupan rakyat. Apakah
mereka tidak peduli Nasib rakyat? Ataukah mereka hanya melaksakan tugas bikin
video dengan imbalan tunai dari orang yang menugaskan?
Lalu, mengapa keberanian moral mereka selalu menemukan
sasarannya pada warga yang kritis, tetapi begitu sering kehilangan arah ketika
berhadapan dengan kekuasaan?
Pertanyaan-pertanyaan ini muncul akibat perlakuan
mereka menunjukkan adanya kontradiksi yang tidak bisa disembunyikan. Banyak
dari mereka yang hari ini menuduh Tiyo Ardianto sebagai sosok yang mencari
panggung justru muncul ke ruang publik melalui isu yang sama. Mereka membuat
konten, mengumpulkan perhatian, mengejar interaksi, dan membangun relevansi
melalui kontroversi yang mereka ciptakan sendiri. Mereka menuduh orang lain
haus sorotan sambil berdiri tepat di bawah lampu sorot yang mereka nikmati.
Padahal jika seseorang sungguh ingin mencari
popularitas, ada banyak cara yang lebih aman daripada mengkritik kekuasaan.
Tidak ada keuntungan yang jelas dari menerima ancaman, intimidasi, fitnah,
hingga pengawasan terhadap kehidupan pribadi. Tidak ada jalan pintas menuju
ketenaran yang mengharuskan seseorang menghadapi tekanan seperti itu. Karena
itu, tuduhan bahwa setiap kritik terhadap kekuasaan lahir dari hasrat mencari
panggung sering kali lebih mencerminkan kemalasan berpikir daripada kemampuan
menganalisis.
Juga, apa yang terjadi dalam kasus ini menunjukkan
cara kerja propaganda yang sangat tua tetapi masih terus digunakan hingga hari
ini. Dalam sejarah politik modern, teknik semacam ini dikenal sebagai
*cherry-picking*, yakni mengambil satu potongan kecil informasi yang
menguntungkan suatu narasi sambil mengabaikan keseluruhan konteks yang jauh
lebih besar. Publik diajak memusatkan perhatian pada hal yang remeh agar
melupakan hal yang penting. Sebuah simbol diperbesar sedemikian rupa sampai
menutupi persoalan yang sesungguhnya. Akibatnya, diskusi publik kehilangan
orientasi.
Masyarakat tidak lagi bertanya apakah kritik yang
disampaikan Tiyo mengenai pendidikan memiliki dasar yang kuat. Mereka tidak
lagi membahas apakah persoalan kemiskinan yang ia angkat memang nyata. Mereka
tidak lagi memperdebatkan efektivitas kebijakan publik yang menjadi sasaran
kritiknya. Semua itu tenggelam di bawah gelombang perdebatan yang sama sekali
tidak menyentuh akar masalah.
Padahal inti dari demokrasi bukanlah kemampuan
masyarakat untuk memperdebatkan simbol. Inti demokrasi adalah kemampuan
masyarakat mengawasi kekuasaan. Ketika energi publik habis untuk membahas nama
kucing, sementara kebijakan publik lolos dari pengawasan yang sama ketatnya,
maka yang sedang mengalami kemunduran bukan hanya kualitas diskusi politik.
Yang sedang mengalami kemunduran adalah fungsi kewarganegaraan itu sendiri.
Kita akhirnya hidup dalam situasi yang paradoks.
Terlalu banyak orang ingin menjadi komentator moral. Terlalu sedikit yang
bersedia menjadi pengawas kekuasaan. Terlalu banyak orang berani menghakimi
seorang mahasiswa. Terlalu sedikit yang berani menguji mereka yang memiliki
kewenangan mengelola sumber daya, anggaran, dan nasib jutaan rakyat.
Dalam kondisi seperti itu, yang perlu dipertanyakan
bukanlah nama kucing milik Tiyo Ardianto. Yang perlu dipertanyakan adalah
mengapa begitu banyak orang lebih tertarik membahas nama seekor kucing daripada
membahas kehidupan rakyat yang sesungguhnya.
Karena sejarah tidak pernah berubah oleh mereka yang
sibuk mengomentari simbol-simbol kecil sambil mengabaikan persoalan besar.
Sejarah berubah oleh mereka yang berani mengangkat kenyataan yang tidak seind,
meskipun karena itu mereka harus menerima serangan, fitnah, dan intimidasi. Tiyo
Ardianto mungkin tidak selalu benar. Tidak ada manusia yang selalu benar. Namun
setidaknya ia memilih berbicara tentang persoalan yang memengaruhi kehidupan
masyarakat luas ketika terlalu banyak orang memilih berbicara tentang hal-hal
yang tidak penting.
Jika memang benar ruang publik yang lebih sibuk
mengadili nama kucing daripada mengadili kebijakan yang berdampak pada rakyat,
barangkali persoalan terbesar bangsa ini bukan lagi siapa yang salah atau siapa
yang benar. Persoalan terbesarnya adalah hilangnya kemampuan untuk membedakan
antara substansi dan distraksi, antara keberanian dan pertunjukan, antara
kritik yang lahir dari kepedulian dan kegaduhan yang lahir dari kebutuhan akan
perhatian.