Bahaya Kesombongan Ekonomi Pejabat Indonesia di Tengah Bayang-Bayang Fragile Five

Cukup lama kita tidak mengenal istilah Fragile Five. Sebuah hasil konklusi dari 5 negara dengan ekonomi yang rentan menurut Lembaga Internasional, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Pada 2013, analis dari lembaga keuangan Amerika Serikat, Morgan Stanley, memperkenalkan istilah yang kemudian sangat populer dalam percakapan ekonomi global: Fragile Five. Istilah ini dipakai untuk menyebut lima negara berkembang yang dianggap paling rentan terhadap gejolak ekonomi dunia, terutama ketika Amerika Serikat mulai mengurangi stimulus moneter pasca krisis finansial global 2008. Lima negara itu adalah Indonesia, India, Brazil, Turkey, dan South Africa.

Istilah “fragile” bukan berarti negara-negara itu miskin atau gagal total. Yang dimaksud rapuh adalah struktur ekonominya dianggap sangat sensitif terhadap perubahan eksternal, terutama terhadap pergerakan dolar AS, kenaikan suku bunga Federal Reserve, dan arus keluar modal asing.

Indonesia masuk dalam Fragile Five karena beberapa alasan utama. Pertama, defisit transaksi berjalan atau current account deficit Indonesia cukup besar saat itu. Artinya, Indonesia lebih banyak mengeluarkan devisa dibanding menghasilkan devisa dari perdagangan dan transaksi internasional. Negara yang mengalami defisit transaksi berjalan terus-menerus biasanya lebih rentan karena membutuhkan aliran modal asing untuk menutup kekurangan tersebut.

Presiden Prabowo Subianto bersama delegasi terbatas lepas landas dari Bandara Orly, Paris, Perancis (Dok. Biro Humas Sekretaris Presiden)

Kedua, Indonesia sangat bergantung pada investasi portofolio asing. Banyak dana asing masuk ke obligasi dan pasar saham domestik. Masalahnya, modal seperti ini sifatnya sangat cepat keluar ketika situasi global berubah. Jadi ketika investor mulai panik, rupiah langsung terkena tekanan besar.

Ketiga, struktur ekonomi Indonesia saat itu masih terlalu bergantung pada ekspor komoditas mentah. Ketika harga batu bara, sawit, dan komoditas lain turun, penerimaan negara ikut melemah. Negara berkembang berbasis komoditas memang sering sangat sensitif terhadap fluktuasi pasar global.

Keempat, inflasi domestik Indonesia cukup tinggi pada periode tersebut, ditambah kebijakan subsidi energi yang membebani fiskal negara. Kombinasi inflasi, defisit, dan ketergantungan modal asing membuat pasar global melihat Indonesia sebagai ekonomi yang tidak cukup tahan menghadapi guncangan eksternal. Memang dampaknya nyata.

Istilah ini Kembali lahir ke banyak diskusi ilmiah dalam menghadapi situasi nasional. Kenaikan inflasi pada mata uang rupiah tentu saja sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Menyikapi kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini mengalami distrupsi besar, ada dua jenis respons publik ketika istilah Fragile Five kembali muncul dalam percakapan ekonomi.

Kelompok pertama menunjukan sikap panik berlebihan, seolah setiap pelemahan rupiah adalah tanda negara sedang menuju keruntuhan. Sedang, kelompok kedua justru menertawakannya, menganggap seluruh indikator ekonomi global hanyalah instrumen propaganda Barat untuk menakut-nakuti negara berkembang. Kedua sikap ini sama-sama berbahaya, dan bukan sikap yang layak ditampilkan oleh pejabat public.

Masalah terbesar para pejabat negara dalam membaca ekonomi hari ini bukan semata soal kompetensi dalam menilai data, melainkan soal ego pribadi. Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, terlalu sering bergerak di antara rasa inferior dan rasa jumawa. Ketika ekonomi dipuji lembaga internasional, pejabat politik sibuk membangun narasi bahwa negara sedang baik-baik saja. Tetapi ketika muncul peringatan soal kerentanan ekonomi, kritik dianggap pesimisme, agenda asing, bahkan ancaman terhadap nasionalisme. Padahal Indonesia pernah berdiri di garis Sejarah kerapuhan ekonomi berkali-kali. Secara global, kehancuran ekonomi paling sering datang bukan saat negara miskin dan lemah secara ekonomi, melainkan ketika negara merasa dirinya terlalu kuat untuk bisa runtuh.

Istilah Fragile Five lahir dari cara pandang lembaga finansial global terhadap lima negara berkembang yang dianggap rentan terhadap guncangan eksternal. Lima negara tersebut ialah Indonesia, India, Brasil, Turki, dan Afrika Selatan. Ada bias politik dan bias pasar di dalam istilah itu, tentu saja. Dunia ekonomi internasional sejak lama dibangun dengan logika bahwa negara maju adalah pusat stabilitas, sedangkan negara berkembang adalah wilayah yang sewaktu-waktu dapat terbakar karena kepanikan modal asing. Tetapi menolak istilah itu mentah-mentah tanpa membaca memahami substansi dan argument mengapa Indonesia dimasukan ke dalam kategori ini, juga bentuk kebodohan yang lain.

Karena faktanya, ekonomi yang terlalu bergantung pada arus modal asing memang mudah goyah. Mata uang yang tidak memiliki fondasi produksi kuat memang rentan ditekan dolar. Negara yang impor pangannya tinggi memang lebih mudah terguncang ketika dunia mengalami krisis rantai pasok. Dan pemerintahan yang terlalu sibuk menjaga optimisme publik lewat pidato-pidato kenegaraan, sering kali terlambat membaca ancaman yang sedang tumbuh diam-diam di bawah permukaan.

Ilustrasi Ekonomi yang Tertekan (Dok. Sasun Bughdaryan)

Krisis ekonomi di Indonesia tidak pernah datang dengan suara ledakan. Sejarah krisis ekonomi di Indonesia datang perlahan seperti retakan kecil di tembok rumah yang diabaikan terlalu lama. Mungkin, awalnya hanya dianggap pergerakan angka kurs yang bergerak maju sedikit demi sedikit. Lalu harga kebutuhan pokok mulai naik pelan-pelan. Investor asing keluar secara bertahap. Lapangan kerja melambat. Daya beli turun. Setelah itu, kepanikan sosial menyusul ketika rakyat mulai sadar bahwa negara ternyata tidak sekuat narasi pidato para pejabat.

Indonesia pernah mengalami kondisi ini pada tahun 1998. Dan banyak orang lupa bahwa sebelum krisis benar-benar meledak, suasana publik justru dipenuhi rasa percaya diri. Pertumbuhan ekonomi tinggi, pembangunan berjalan, pejabat politik terlihat kokoh, dan negara merasa memiliki kendali. Sampai akhirnya rupiah runtuh begitu cepat, harga-harga melonjak tidak terkendali, dan masyarakat bawah menjadi pihak pertama yang dikorbankan oleh kepanikan ekonomi. Karena itu, terlalu meyakini kalau Indonesia sudah terlalu besar untuk mengalami kehancuran ekonomi adalah ancaman yang lebih besar daripada membaca data bahwa Indonesia masuk dalam kategori Fragile Five.

Pemerintahan Prabowo sudah seharusnya membaca indikator kerentanan ekonomi bukan sebagai ancaman terhadap citra politik, melainkan sebagai alarm untuk memperkuat fondasi negara sebelum situasi memburuk. Tetapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Ekonomi diperlakukan seperti panggung pencitraan. Kurs dijadikan simbol harga diri nasional. Statistik pertumbuhan dipakai sebagai materi propaganda. Kritik dianggap mengganggu stabilitas. Seolah tugas negara hanya menjaga optimisme public lewat sambutan dan pidato, dan bukan untuk menyiapkan rakyat Bersiap dalam menghadapi kemungkinan terburuk.

Padahal kompetensi pemerintahan yang sudah matang bukan negara yang terus berkata “semua baik-baik saja”, melainkan negara yang cukup dewasa untuk mengakui bahwa dunia sedang tidak stabil dan risiko selalu ada.

Pemerintah harus berhenti terlalu bergantung pada rasa aman semu dari investasi jangka pendek. Ketika ekonomi global mulai tidak pasti, yang dibutuhkan tidak cukup hanya sekadar menjaga kepercayaan pasar, tetapi memperkuat kemampuan domestik untuk bertahan tanpa harus terus meminta napas tambahan dari modal asing. Produksi pangan harus diperkuat bukan hanya demi swasembada simbolik, tetapi untuk memastikan rakyat tidak panik ketika impor terganggu. Industri nasional tidak bisa terus hidup sebagai perakit murah bagi kepentingan pasar luar. Cadangan devisa harus diperlakukan sebagai benteng pertahanan, bukan sekadar angka kebanggaan dalam konferensi pers.

Lalu, yang tidak kalah penting lagi, pemerintah sudah selayaknya perlu berhenti membangun budaya anti-kritik dalam pembicaraan ekonomi. Sebab krisis paling mudah tumbuh di negara yang pejabat politiknya terlalu sibuk menjaga citra ketimbang membaca kenyataan yang tumbuh berdampingan di Tengah masyarakat. Karena, ekonomi konomi bukan soal rasa percaya diri semata.

Pasar tidak peduli pada slogan-slogan nasionalisme. Inflasi tidak bisa ditaklukan hanya dengan pidato-pidato kenegaraan Prabowo. Sedang rakyat miskin tidak bisa makan hanya bermodalkan optimisme. Meski bisa jadi Indonesia memang tidak serapuh yang dibayangkan oleh banyak analis asing. Tetapi sejarah membuktikan bahwa bangsa yang menolak membaca tanda-tanda kerentanan biasanya baru sadar sedang menuju jurang ketika semuanya sudah terlambat.