Dalam beberapa minggu terakhir, wacana bahwa Indonesia ingin berperan sebagai mediator dalam ketegangan antara Israel dan Iran mulai muncul dalam percakapan diplomasi regional yang dinyatakan oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Gagasan itu tentu terdengar ambisius.
Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki tradisi diplomasi damai, dan sering terlibat dalam misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Secara moral, Indonesia memang memiliki kredibilitas ketika berbicara tentang konflik di Timur Tengah. Namun diplomasi internasional bukan hanya soal moralitas. Ia juga soal kapasitas, pengaruh, dan kepercayaan dari pihak-pihak yang berkonflik.
Jadi, apakah Indonesia benar-benar memiliki posisi strategis untuk menjadi mediator dalam konflik yang sangat kompleks antara Israel dan Iran?
Pertanyaan ini bukan bentuk pesimisme terhadap diplomasi Indonesia. Justru sebaliknya, ia adalah bentuk kehati-hatian agar peran internasional Indonesia tetap realistis dan tidak terjebak dalam ambisi simbolik yang sulit diwujudkan.
Mediator Butuh Kepercayaan dari Semua Pihak
Dalam praktik hubungan internasional, mediator yang efektif biasanya memenuhi satu syarat penting, diipercaya oleh semua pihak yang berkonflik. Dalam hal ini Amerika, Israel dan Iran.
Negara seperti Norwegia, misalnya, pernah memainkan peran penting dalam proses Oslo Accords antara Israel dan Palestina karena kedua pihak melihatnya sebagai aktor yang relatif netral. Hal yang sama juga terjadi ketika Qatar sering menjadi mediator dalam konflik Timur Tengah. Negara itu memiliki hubungan komunikasi dengan berbagai pihak yang saling bermusuhan.
Mediator tidak harus menjadi negara besar, tetapi ia harus memiliki akses dan kepercayaan dari semua pihak. Di sinilah tantangan bagi Indonesia muncul. Hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel memang belum terbentuk secara resmi. Indonesia juga selama ini dikenal sebagai pendukung kuat kemerdekaan Palestina. Posisi ini memberi Indonesia legitimasi moral di dunia Muslim, tetapi sekaligus membuat Israel mungkin tidak melihat Indonesia sebagai mediator yang sepenuhnya netral.
Di sisi lain, hubungan Indonesia dengan Iran juga relatif baik, tetapi tidak berada pada level kedekatan strategis seperti hubungan Iran dengan beberapa negara regional Asia Tengah lainnya. Artinya, dari perspektif kedua pihak, Indonesia belum tentu berada pada posisi yang cukup sentral untuk memainkan peran mediasi langsung.
Ambisi Diplomasi dan Realitas Kapasitas
Keinginan Indonesia untuk berperan lebih aktif dalam diplomasi global sebenarnya bukan hal baru. Sejak era Soekarno, Indonesia memang memiliki aspirasi untuk menjadi suara bagi negara-negara berkembang dan dunia non-blok.
Prinsip Gerakan Non-Blok sendiri lahir dari gagasan bahwa negara-negara di luar kekuatan besar harus memiliki ruang independen dalam politik internasional. Namun pergeseran dunia hari ini jauh lebih kompleks dibanding konflik yang terjadi selama era Perang Dingin.
Konflik modern melibatkan jaringan aliansi militer, kepentingan energi, teknologi militer canggih, dan rivalitas geopolitik global. Dalam kasus seperti ini, menjadi mediator tidak cukup hanya dengan niat baik.
Negara yang menjadi penengah biasanya memiliki salah satu dari tiga hal: pengaruh ekonomi besar, kekuatan militer signifikan, atau akses diplomatik yang sangat luas.
Indonesia mungkin memang memiliki pengaruh moral dan ukuran ekonomi yang cukup besar di Asia Tenggara. Tetapi dalam konflik Timur Tengah yang sangat sensitif, kapasitas tersebut masih terbatas dibandingkan aktor-aktor utama yang sudah lama terlibat di kawasan tersebut.
Itulah sebabnya banyak pengamat internasional melihat gagasan mediasi Indonesia lebih sebagai aspirasi diplomatik daripada strategi yang realistis dalam jangka pendek.
Risiko Diplomasi yang Terlalu Ambisius
Dalam diplomasi internasional, ambisi bukanlah sesuatu yang buruk. Negara yang ingin memiliki peran global memang harus berani melangkah lebih jauh dari kepentingan domestiknya. Namun ambisi juga harus diimbangi dengan konsistensi strategi.
Jika sebuah negara ingin menjadi mediator, maka langkah-langkah diplomatiknya harus menunjukkan keseimbangan hubungan dengan semua pihak yang terlibat. Ia harus mampu menjaga jarak yang sama dari pihak-pihak yang berkonflik. Jika tidak, peran mediator akan diabaikan. Kesulitan dua belah pihak yang bertikai untuk percaya.
Itulah sebabnya diplomasi sering digambarkan sebagai seni menjaga keseimbangan. Terlalu dekat dengan satu pihak bisa membuat pihak lain merasa tidak aman. Dan dalam konflik yang sangat sensitif seperti hubungan Israel–Iran, persepsi seperti ini bisa sangat menentukan.
Indonesia dan Tradisi Bebas Aktif
Kembali penting untuk melihat prinsip dasar politik luar negeri Indonesia, yakni doktrin bebas aktif. Bebas berarti tidak terikat pada blok kekuatan mana pun. Aktif berarti tetap terlibat dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.
Keseimbangan antara dua prinsip ini selalu menjadi tantangan bagi setiap pemerintahan Indonesia. Jika terlalu pasif, Indonesia akan kehilangan pengaruh dalam diplomasi global. Tetapi jika terlalu ambisius tanpa perhitungan strategis yang matang, Indonesia bisa terjebak dalam konflik yang sebenarnya berada di luar kapasitasnya.
Karena itu, keterlibatan Indonesia dalam isu Timur Tengah seharusnya tetap berfokus pada kontribusi yang realistis, misalnya melalui bantuan kemanusiaan, diplomasi multilateral di Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau dukungan terhadap solusi politik yang adil bagi Palestina.
Peran yang Lebih Konstruktif
Daripada memposisikan diri sebagai mediator utama dalam konflik yang sangat kompleks, Indonesia sebenarnya memiliki beberapa peran lain yang tidak kalah penting.
Indonesia bisa menjadi suara konsisten yang mendorong penghentian kekerasan dan perlindungan warga sipil. Indonesia juga dapat memperkuat diplomasi multilateral yang menekankan solusi politik jangka panjang bagi konflik Israel-Palestina. Peran seperti ini mungkin tidak seheroik menjadi mediator besar, tetapi jauh lebih efektif dalam jangka panjang.
Diplomasi bukan hanya soal siapa yang duduk di meja perundingan sebagai wajah utama. Tapi, diplomasi justru lebih berhasil ketika negara mampu membangun konsensus internasional yang lebih luas.
Mengukur Ambisi dengan Realitas
Pertanyaan tentang apakah Indonesia seharusnya menjadi mediator antara Israel dan Iran bukanlah soal keberanian atau nasionalisme.Ia adalah soal perhitungan strategis. Negara yang percaya diri tidak harus selalu berada di garis depan setiap konflik global, justru kekuatan sebuah negara terlihat dari kemampuannya memilih peran yang paling efektif dan realistis.
Indonesia memiliki potensi besar sebagai kekuatan diplomasi di dunia berkembang. Namun potensi itu akan lebih kuat jika dibangun secara bertahap, konsisten, dan sesuai dengan kapasitas yang ada. Karena dalam politik internasional, reputasi diplomatik tidak dibangun dari ambisi sesaat, tetapi dari rekam jejak panjang yang menunjukkan konsistensi prinsip dan kemampuan membaca realitas dunia dengan jernih.