Ada satu prinsip yang sejak lama menjadi fondasi politik luar negeri Indonesia, yakni doktrin bebas aktif. Prinsip ini lahir dari pemikiran Soekarno, yang membayangkan Indonesia sebagai negara yang tidak tunduk pada blok kekuatan mana pun, tetapi tetap aktif memperjuangkan keadilan internasional. Bebas dari tekanan kekuatan besar, aktif memperjuangkan perdamaian.
Selama puluhan tahun, doktrin itu menjadi identitas diplomasi Indonesia. Ia membuat Indonesia bisa bersahabat dengan banyak negara tanpa harus menjadi satelit dari negara adidaya siapa pun. Ia juga membuat Indonesia punya posisi moral yang cukup kuat ketika berbicara tentang konflik global, termasuk dalam isu konflik yang terjadi di Palestina.
Namun situasi menjadi jauh lebih rumit ketika dunia melihat Indonesia muncul dalam sebuah inisiatif yang dipimpin oleh Donald Trump. Badan bernama “Board of Peace”, yang dirancang untuk mengelola masa depan Gaza setelah perang. Dalam rencana tersebut, negara-negara anggota diharapkan berkontribusi dana, personel, dan dukungan politik untuk rekonstruksi serta stabilisasi wilayah itu. Indonesia bahkan sempat disebut sebagai salah satu negara yang siap mengirim ribuan personel dalam misi stabilisasi di Gaza.
Di satu sisi, langkah ini bisa dilihat sebagai upaya kemanusiaan. Indonesia memang memiliki tradisi panjang dalam misi penjaga perdamaian. Tetapi di sisi lain, keterlibatan dalam struktur yang dipimpin langsung oleh Washington menimbulkan pertanyaan yang tidak bisa dihindari.
Apakah langkah ini masih sejalan dengan doktrin bebas aktif?
Atau justru menandakan pergeseran arah politik luar negeri Indonesia?
Gaza: Apakah Akan Dibangun atau Dikendalikan?
Rencana yang dibawa oleh Board of Peace terdengar sangat ambisius. Pemerintah Amerika menyatakan bahwa badan ini akan mengoordinasikan rekonstruksi Gaza, mengawasi reformasi pemerintahan lokal, serta memastikan stabilitas keamanan jangka panjang. Bahkan miliaran dolar dana rekonstruksi dijanjikan untuk membantu membangun kembali wilayah yang hancur akibat perang.
Namun kritik terhadap rencana ini muncul dari berbagai arah. Beberapa pihak menilai bahwa inisiatif tersebut berpotensi menggantikan peran lembaga multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekaligus menciptakan mekanisme baru yang dikendalikan oleh negara tertentu.
Lalu, apakah Gaza benar-benar sedang dibangun untuk rakyat Palestina, atau justru sedang dirancang ulang oleh kekuatan eksternal untuk kepentingan dan keuntungan non-warga Palestina?
Dalam sejarah konflik global, rekonstruksi wilayah pascaperang sering kali disertai dengan mekanisme kontrol politik. Infrastruktur diperbaiki, ekonomi dibangun kembali, tetapi struktur kekuasaan tetap berada di bawah pengaruh aktor luar. Itulah sebabnya banyak analis menilai bahwa rekonstruksi tidak selalu identik dengan kemerdekaan politik.
Sebuah wilayah menahan bisa saja dibangun kembali secara fisik, tetapi tetap kehilangan kendali atas masa depannya sendiri.
Indonesia di Tengah Pusaran Peta Geopolitik
Dalam konflik ini, posisi Indonesia menjadi sangat menarik. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia selama ini memiliki legitimasi moral ketika berbicara tentang Palestina. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina bahkan tertulis jelas dalam konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan. Karena itu, setiap langkah diplomasi Indonesia terkait Gaza akan selalu diperhatikan oleh dunia Muslim.
Ketika Indonesia terlihat mendukung sebuah inisiatif yang dipimpin oleh Washington, negara yang selama ini terbukti menjadi sekutu utama Israel, reaksi muslim dunia tentu menjadi sinis dalam memandang Indonesia. Sebagian orang melihatnya sebagai pragmatisme diplomatik, dimana Indonesia mencoba berada di dalam meja perundingan agar dapat mempengaruhi arah kebijakan. Namun sebagian lainnya melihatnya sebagai potensi kompromi terhadap prinsip politik luar negeri yang selama ini dijunjung tinggi.
Apakah Prabowo Memimpin Indonesia? Atau Mengikuti Pimpinan Donald Trump?
Situasi ini pada akhirnya membawa perhatian pada sosok Prabowo Subianto sebagai presiden Indonesia. Karena, Sejak awal masa pemerintahannya, Prabowo berusaha memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global. Diplomasi aktif, kerja sama pertahanan, serta keterlibatan dalam berbagai forum internasional menjadi bagian dari strategi tersebut.
Kehadiran Indonesia dalam forum seperti Board of Peace bisa dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam penyelesaian konflik besar dunia. Namun tetap ada batas yang harus dijaga. Bebas aktif bukan hanya strategi diplomasi, ia juga merupakan identitas politik luar negeri Indonesia. Jika Indonesia terlihat terlalu dekat dengan agenda geopolitik kekuatan besar, maka prinsip tersebut akan dicurigai dan dibalas dengan sikap sinis negara lain.
Dan ketika publik mulai mempertanyakan prinsip itu, yang dipertaruhkan bukan hanya kebijakan luar negeri, tetapi juga warisan politik yang sudah dibangun sejak era Soekarno.
Nasionalisme Tidak Dibangun dalam Dunia yang Sederhana
Apakah langkah seperti ini menunjukkan nasionalisme Prabowo, atau justru ketergantungan pada kekuatan asing? Jawabannya mungkin tidak sesederhana memilih salah satu.
Dalam dunia yang semakin saling terhubung, hampir tidak ada negara yang benar-benar bisa berdiri sendiri dalam diplomasi internasional. Setiap negara harus bernegosiasi, berkompromi, dan bekerja sama. Namun kerja sama tidak boleh berarti kehilangan prinsip.
Jika Indonesia terlibat dalam inisiatif internasional, maka keterlibatan itu seharusnya bertujuan memperjuangkan kepentingan yang jelas, termasuk memastikan bahwa rakyat Palestina memiliki hak penuh untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Tanpa prinsip itu, rekonstruksi Gaza hanya akan menjadi proyek pembangunan yang tidak menyelesaikan akar konflik yang selama ini terjadi
Gaza dan Hak Menentukan Nasib Sendiri
Inti dari persoalan Gaza bukan hanya soal pembangunan kembali kota yang hancur. Ia adalah soal hak menentukan nasib sendiri. Selama masyarakat Palestina tidak memiliki kendali nyata atas masa depan politik mereka, maka setiap rencana perdamaian akan selalu terasa tidak lengkap.
Bangunan bisa didirikan kembali. Jalan bisa diperbaiki. Ekonomi bisa dipulihkan. Tetapi tanpa kedaulatan politik, semua itu hanya menjadi lapisan tipis di atas penyelesaian konflik yang belum usai.
Karena itu, diskusi tentang masa depan Gaza seharusnya tidak berhenti pada siapa yang akan membangun wilayah tersebut. Tapi, juga harus mnjawab pada lapisan “siapa yang akan mengendalikan masa depannya?”
Kembali pada Prinsip Bebas Aktif
Bagi Indonesia, pertanyaan ini memiliki arti yang sangat khusus. Negeri ini lahir dari perjuangan melawan kolonialisme. Prinsip bebas aktif muncul dari pengalaman sejarah bahwa bangsa yang merdeka harus mampu menentukan jalannya sendiri tanpa dikendalikan oleh kekuatan luar. Itulah sebabnya politik luar negeri Indonesia selalu menempatkan keadilan internasional sebagai salah satu nilai utama.
Jika Indonesia terlibat dalam proses perdamaian Gaza, maka keterlibatan itu seharusnya memperkuat prinsip tersebut, bukan justru melemahkannya.
Indonesia tidak perlu menjadi penonton dalam diplomasi global. Tetapi Indonesia juga tidak boleh kehilangan identitasnya sebagai negara yang berdiri di atas prinsip kemerdekaan dan keadilan.
Pertanyaan yang Harus Dijawab
Perdebatan tentang keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace bukan sekadar soal diplomasi. Ia adalah refleksi tentang arah politik luar negeri Indonesia di masa depan yang saat ini dikomandoi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Apakah Indonesia tetap menjadi negara yang berdiri independen dalam percaturan global?
Atau apakah ia mulai bergerak lebih dekat ke orbit kekuatan besar Amerika?
Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya akan menentukan posisi Indonesia dalam konflik Gaza. Ia juga akan menentukan bagaimana dunia melihat Indonesia, sebagai negara yang tetap setia pada warisan bebas aktif, atau sebagai negara yang perlahan menyesuaikan diri dengan arsitektur kekuasaan global yang baru.
Dan dalam dunia yang semakin penuh tarik-menarik kepentingan, menjaga prinsip kadang jauh lebih sulit daripada sekadar memilih posisi. Kebijaksanaan melebihi pilihan kebijakan. Lalu, kemanakah Kebijaksanaan Prabowo Diarahkan?