 |
| Pengungsi Gaza Menyelamatkan Diri dari Serangan Tentara Israel (Dok. NPR) |
esdp.cc - Dalam politik internasional, ada satu pola yang sering berulang, ketika perang belum benar-benar berhenti, wacana tentang “perdamaian” sudah mulai dijual sebagai upaya membangun narasi dan menerima dukungan publik. Tindakan negara tidak bisa dilepaskan dari hubungannya dengan konstituen, dalam hal ini pemerintahan akan menyatakan sebagai proyek perdamaian walau nyatanya upaya memperoleh keuntungan. Keuntungan yang mana?
Keuntungan bisa beragam, baik yg menguntungkan rakyatnya, menguntungkan pemerintahan atau sebatas menguntungkan diri sendiri. Semoga keuntungan terakhir bukanlah apa yang pimpinan negeri kita pilih.
Narasinya biasanya terdengar sangat baik, dari rekonstruksi, stabilitas, pembangunan kembali, masa depan yang lebih damai. Namun sering kali, di balik bahasa yang terdengar mulia itu, tersembunyi satu hal yang jarang diutarakan secara jujur, perihal siapa yang akan mengendalikan masa depan wilayah tersebut.
Itulah yang terasa ketika Amerika Serikat kembali menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk memblokir resolusi yang menuntut “Gencatan senjata Permanen” di Gaza pada September 2025. Resolusi itu sebenarnya mendapat dukungan dari 14 anggota Dewan Keamanan lainnya, dukungan yang dalam diplomasi internasional hampir bisa disebut sebagai konsensus global.
Isi resolusi tersebut cukup jelas, gugatan untuk melakukan gencatan senjata permanen, pembebasan sandera tanpa syarat, dan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Tiga tuntutan yang, secara moral maupun kemanusiaan, sulit ditolak.
Namun Veto itu Tetap di Jatuhkan Amerika Serikat
Alasan resmi Washington adalah bahwa resolusi tersebut tidak cukup mengecam Hamas dan tidak mengaitkan gencatan senjata secara langsung dengan pembebasan sandera. Pemerintah Amerika juga menekankan bahwa resolusi itu tidak cukup mengakui hak Israel untuk membela diri.
Argumen ini mungkin masuk akal dalam pertimbangan keamanan nasional. Tetapi dalam perspektif yang lebih luas, keputusan itu menunjukan bahwa konflik ini dikelola secara sistematik oleh kekuatan Amerika sebagai polisi dunia.
Ketika Perdamaian Selalu Ditunda
Sejak perang Gaza meletus pada Oktober 2023, hak veto Amerika telah digunakan berkali-kali untuk memblokir resolusi Dewan Keamanan terkait gencatan senjata. Setiap kali veto dijatuhkan, alasannya hampir selalu sama, resolusi dianggap tidak cukup menekan Hamas atau tidak cukup melindungi hak Israel untuk membela diri.
Namun di luar ruang diplomasi, dampaknya sangat nyata. Setiap veto berarti perang terus berlangsung lebih lama. Setiap veto berarti upaya internasional untuk menghentikan kekerasan kembali dikhiri.
Dalam teori hubungan internasional, hak veto memang dirancang untuk mencegah keputusan yang bisa merugikan kepentingan vital negara besar. Tetapi dalam praktiknya, hak veto sering jadi alat untuk mempertahankan keseimbangan kekuasaan geopolitik, bahkan ketika biaya kemanusiaannya sangat besar.
Itulah paradoks Dewan Keamanan, lembaga yang dibentuk untuk menjaga perdamaian dunia justru sering tidak mampu menghentikan perang ketika kepentingan negara besar terlibat.
Dunia Hampir Sepakat, Tapi Tidak Cukup
Dukungan 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan sebenarnya menunjukkan sesuatu yang amat penting, bahwa komunitas internasional hampir sepakat bahwa perang di Gaza harus dihentikan.
Negara-negara dari berbagai belahan dunia, dimulai dari Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin menilai bahwa gencatan senjata adalah langkah paling mendesak untuk menghentikan krisis kemanusiaan.
Namun dalam sistem PBB, hampir sepakat tidak pernah cukup untuk memulai kesepakatan. Satu veto saja dapat membatalkan semuanya.
Dan ketika veto itu digunakan berulang kali dalam konflik yang sama, pesan politik yang muncul ke publik menjadi amat jelas. Ia menampilkan bahwa kepentingan geopolitik Amerika tetap menjadi faktor penentu dalam diplomasi global.
Gaza dan Narasi “Rekonstruksi”
Menariknya, di saat yang sama ketika veto terhadap gencatan senjata dijatuhkan, diskusi tentang masa depan Gaza justru mulai ramai di berbagai forum internasional.
Narasinya terdengar familiar, rekonstruksi Gaza, stabilisasi wilayah, pembangunan kembali infrastruktur, dan rencana perdamaian jangka panjang. Namun di sinilah skeptisisme publik terhadap kemurahan hati Amerika muncul.
Apakah Gaza benar-benar membutuhkan rencana pembangunan dari luar, atau yang dibutuhkan sebenarnya adalah ruang untuk menentukan masa depannya sendiri?
Sejarah konflik Palestina menunjukkan bahwa banyak rencana perdamaian dirancang tanpa melibatkan masyarakat Palestina secara penuh. Keputusan sering dibuat di meja diplomasi internasional, sementara rakyat Gaza yang hidup di wilayah konflik hanya menjadi objek dari kebijakan tersebut. Akibatnya, banyak proyek rekonstruksi yang tidak benar-benar menyelesaikan akar konflik.
Bangunan mungkin bisa diperbaiki dan Infrastruktur bisa dibangun ulang. Tetapi jika struktur politiknya tetap sama, jika kendali tetap berada di luar tangan rakyat Palestina, aka rekonstruksi apapun hanya akan menjadi jeda sementara sebelum konflik berikutnya muncul.
Palestina Bukan Proyek Administrasi milik Amerika
Dalam beberapa diskusi internasional, Gaza sering dibicarakan seolah-olah ia adalah wilayah yang harus “dikelola.” Ada gagasan tentang administrasi internasional, mekanisme pengawasan keamanan, bahkan konsep badan internasional yang akan mengatur pembangunan Gaza setelah perang. Namun pendekatan semacam ini memiliki masalah mendasar.
Palestina bukan proyek administrasi. Ia adalah bangsa dengan sejarah, identitas, dan aspirasi politik yang nyata. Ketika masa depan wilayah tersebut dirancang tanpa partisipasi penuh rakyat Palestina, maka apa pun yang dihasilkan kemungkinan besar hanya akan bersifat sementara.
Sejarah konflik di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa perdamaian yang abadi selalu lahir dari proses politik yang inklusif, bukan dari desain geopolitik yang dipaksakan dari pihak luar yang ikut campur.
Hak untuk Menentukan Masa Depan
Dialog politik tentang status Gaza sebenarnya kembali pada prinsip yang sangat mendasar dalam hukum internasional, yakni hak menentukan nasib sendiri.
Prinsip ini menjadi dasar bagi banyak negara yang lahir setelah era kolonialisme. Ia juga menjadi salah satu nilai yang secara formal diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) . Namun dalam kasus Palestina, prinsip tersebut dijegal oleh tarik-menarik kepentingan geopolitik Amerika.
Ketika masa depan Gaza dibicarakan tanpa memastikan kedaulatan politik Palestina, maka proyek rekonstruksi apa pun berisiko menjadi bentuk pengelolaan konflik, bukan penyelesaian konflik. Dan perbedaan antara keduanya sangat besar.
Pengelolaan konflik hanya berusaha menjaga stabilitas jangka pendek. Mengakomodasi sepihak kpentingan bagi mereka yang terlibat di meja perundingan. Sedang, penyelesaian konflik berusaha menciptakan keadilan jangka panjang.
Mengapa Gencatan Senjata Tetap Jadi Tahapan Penting?
Di tengah semua perdebatan geopolitik ini, satu hal yang tetap hrus jadi pertimbangan utama setiap pihak, yakni perang harus dihentikan.
Gencatan senjata bukan solusi akhir bagi konflik Israel–Palestina. Ia hanyalah langkah pertama yang membuka ruang bagi proses politik yang lebih panjang. Namun tanpa gencatan senjata, percakapan tentang perdamaian selalu kehilangan fondasinya. Amerika di Dewan Keamanan PBB adalah pihak yang menjamin peperangan di Palestina tetap terjadi, dan Gaza kian kehilangan eksistensinya.
Itulah sebabnya banyak negara menilai resolusi Dewan Keamanan yang diveto tersebut sebagai langkah minimal yang seharusnya bisa disepakati. Bukan untuk menyelesaikan konflik secara langsung, tetapi untuk menghentikan spiral kekerasan yang terus memperburuk situasi kemanusiaan.
Apa yang Sebenarnya Dipertaruhkan
Ketika kita melihat perdebatan ini dari jauh, melalui berita, pidato diplomatik, atau resolusi PBB, kita dibuat mudah sekali lupa bahwa konflik Gaza bukan hanya persoalan strategi geopolitik. Ia adalah kehidupan sehari-hari jutaan manusia yang ingin mengembalikan kedamaian hidupnya.
Setiap keputusan di Dewan Keamanan memiliki konsekuensi nyata bagi keluarga yang kehilangan rumah, anak-anak yang tumbuh dalam situasi perang, dan masyarakat yang hidup dalam ketidakpastian politik yang berkepanjangan.
Karena itu, diskusi tentang masa depan Gaza seharusnya tidak berhenti pada rencana pembangunan atau stabilisasi keamanan. Lalu, pakah masyarakat Palestina akan memiliki kendali nyata atas masa depan wilayah mereka sendiri?
Gaza Tidak Butuh Diselamatkan, Gaza Butuh Diberi Ruang Hidup
Sering kali konflik ini dibingkai dalam narasi penyelamatan, siapa yang akan menyelamatkan Gaza, siapa yang akan membangun kembali Gaza, siapa yang akan mengatur masa depan Gaza. Namun narasi itu sendiri sebenarnya bermasalah. Karena, Gaza bukan wilayah tanpa agen politik. Ia memiliki masyarakat, pemimpin, dan aspirasi politiknya sendiri.
Yang hilang dari Gaza dan Palestina bukanlah kemampuan untuk membangun masa depan, tetapi ruang politik untuk melakukannya. Jika komunitas internasional benar-benar ingin membantu menciptakan perdamaian yang berkelanjutan, maka langkah pertama bukanlah merancang proyek rekonstruksi besar-besaran.
Langkah pertama adalah memastikan bahwa rakyat Palestina memiliki kendali nyata atas masa depan mereka sendiri. Tanpa itu, pembangunan apa pun hanya akan menjadi struktur yang berdiri di atas konflik yang belum selesai. Sejarahpun menunjukkan bahwa struktur yang rapuh dan tidak dibangun atas konsensus global seperti itu tak akan bertahan lama.