 |
| Sujiwo Tejo, Seniman, Dalang Sekaligus Budayawan Indonesia (Dok. Instagram Warung Sastra) |
esdp.cc - Jagat media sosial kembali diguncang oleh pernyataan tajam dari budayawan nyentrik, Sujiwo Tejo. Melalui akun Instagram pribadinya @president_jancukers, tokoh yang dikenal dengan sebutan Presiden Jancukers ini melayangkan surat terbuka yang menohok langsung ke jantung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Unggahan tersebut bukan sekadar curahan hati, melainkan sebuah manifestasi dari keresahan publik yang kian menebal terkait rentannya perlindungan negara terhadap warga negaranya.
Sujiwo Tejo secara eksplisit mengungkit dua tragedi yang menjadi simbol pembungkaman suara kritis di Indonesia yakni kasus pembunuhan dan penyiraman air keras. Meski tidak merinci nama korban secara spesifik, publik dengan cepat mengaitkannya dengan rangkaian teror terhadap aktivis dan tokoh-tokoh vokal yang hingga kini penanganannya dianggap jalan di tempat.
"Ada pembunuhan dan penyiraman air keras, yang keduanya diduga bermotif pembungkaman, dan hingga kini aktor intelektualnya belum tertangkap," tulis Sujiwo. Penekanan pada kata "aktor intelektual" menjadi poin krusial. Hal ini menyiratkan bahwa selama ini negara hanya mampu menyentuh pelaku di lapangan (eksekutor), sementara dalang utama yang memiliki akses kekuasaan dan sumber daya tetap berada di zona nyaman, menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.
Dalam narasi satirnya, Sujiwo Tejo membedah ulang kontrak sosial antara rakyat dan penguasa. Ia memberikan sebuah perumpamaan pahit: rakyat mungkin bisa bersabar dengan perut yang lapar atau sulitnya akses pendidikan dan kesehatan di tengah badai ekonomi global. Namun, kesabaran itu memiliki batas mutlak pada aspek keamanan.
Logika yang dibangun Sujiwo sangat mendasar namun provokatif: Jika fungsi proteksi paling fundamental—yakni menjaga nyawa rakyatnya—gagal dipenuhi, maka legitimasi moral sebuah negara patut dipertanyakan.
"Tapi kalau rasa aman bagi rakyat saja gak bisa negara kasih, apa nggak sebaiknya negara ini kita bubarkan saja, Pak?" Pertanyaan ini seolah menjadi antitesis dari narasi besar pemerintah yang sering mendengungkan persatuan dan stabilitas nasional.
Unggahan yang telah mendapatkan lebih dari 13,5 ribu tanda suka ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menumpahkan rasa frustrasinya. Komentar dari akun @irvandy_gatsu yang menyoroti bagaimana rakyat akhirnya harus "mengurus diri sendiri" mencerminkan fenomena self-help society. Di mana warga merasa negara telah absen, sehingga mereka harus bahu-membahu secara mandiri dalam urusan keamanan hingga bantuan bencana tanpa mengharapkan uluran tangan birokrasi.
Sementara itu, komentar dari @nafrysoldiers mengenai fase "klimaks" menunjukkan adanya kejenuhan psikologis massal. Ada rasa takut yang merayap di kalangan masyarakat bahwa menyampaikan aspirasi kini menjadi aktivitas yang berisiko tinggi, sebuah indikator yang mengkhawatirkan bagi kesehatan demokrasi Indonesia.
Kritik dari Sujiwo Tejo ini menambah daftar panjang pekerjaan rumah bagi Presiden Prabowo Subianto. Di satu sisi, pemerintah sedang gencar membangun citra stabilitas untuk menarik investasi; namun di sisi lain, kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan kekerasan terhadap warga sipil di masa kini tetap membayangi.
Tanpa adanya langkah nyata untuk menangkap para aktor intelektual di balik aksi pembungkaman, narasi kemajuan yang ditawarkan pemerintah akan selalu terbentur oleh ketakutan rakyatnya sendiri.