Ada satu kesalahpahaman besar yang terus diwariskan dalam wacana publik kita, bahwa literasi adalah soal membaca dan menulis. Seolah-olah peradaban manusia berdiri dan runtuh hanya di atas kemampuan mengeja huruf, mengisi lembar kerja, atau menamatkan buku bacaan wajib. Padahal, jauh sebelum alfabet disusun rapi dan kurikulum disahkan negara, manusia telah hidup dalam dunia yang sepenuhnya literat literat dalam arti yang lebih dalam, mampu membaca tanda, menulis makna, dan merawat ingatan kolektif melalui kebudayaan.
Literasi, pada titik asalnya, bukan teknik. Ia adalah cara hidup.
Masyarakat adat yang tak mengenal huruf Latin mampu membaca musim, arah angin, dan bahasa tanah. Para penembang lisan mampu “menulis” sejarah melalui syair yang diwariskan lintas generasi. Penari, perajin, juru kisah, bahkan petani semuanya adalah pelaku literasi dalam arti kebudayaan. Mereka membaca dunia, menafsirkan pengalaman, lalu mentransmisikannya dalam bentuk simbol, ritus, dan praktik hidup.
Namun, di tangan negara modern dan birokrasi pembangunan, literasi mengalami penyempitan makna. Ia diperas menjadi indikator, dipatok dalam angka, dan disederhanakan menjadi proyek. Program literasi lahir bukan dari kegelisahan intelektual atau kepedulian kebudayaan, melainkan dari logika proposal, ada dana hibah, ada laporan, ada dokumentasi, lalu selesai.
Pembukaan Acara Literasi yang merupakan Program Pemerintahan (image: Suara Garda Nasional)
Di titik ini, literasi tidak lagi menjadi jalan merawat peradaban, melainkan alat administrasi.
Kita menyaksikan betapa mudahnya kata “literasi” dipakai untuk membungkus kegiatan apa pun. Festival sehari disebut gerakan literasi. Bagi-bagi buku tanpa pendampingan disebut pemberdayaan. Lomba menulis musiman disebut penguatan intelektual. Padahal, setelah spanduk diturunkan dan dana habis, tidak ada yang benar-benar berubah. Tidak ada kebiasaan baru, tidak ada ruang berpikir yang tumbuh, tidak ada budaya yang hidup.
Yang tersisa hanyalah arsip foto dan laporan pertanggungjawaban.
Masalahnya bukan pada hibah atau bantuan negara itu sendiri. Dukungan material tentu penting. Masalahnya adalah niat epistemik di balik program-program tersebut. Ketika literasi dijalankan semata untuk memenuhi syarat anggaran, ia kehilangan ruhnya. Ia tidak lagi bertanya, apa yang perlu dirawat? Budaya apa yang hampir mati? Pengetahuan apa yang tak lagi punya ruang? Sebaliknya, ia bertanya, kegiatan apa yang cepat selesai, mudah dilaporkan, dan aman secara politis?
Di sinilah literasi berjarak dari intelektualitas.
Intelektualitas menuntut waktu, konflik, dan keberanian. Ia tidak selalu ramah laporan. Ia sering lahir dari perdebatan, ketidaknyamanan, bahkan kegagalan. Budaya berpikir tidak tumbuh dari acara seremoni, melainkan dari penghabituasian kebiasaan berdiskusi, membaca realitas, menulis pengalaman, dan mengolah perbedaan secara terus-menerus.
Namun penghabituasian adalah proses panjang. Ia tidak cocok dengan kalender anggaran tahunan.
Akibatnya, literasi direduksi menjadi aktivitas, bukan ekosistem. Kita lupa bahwa membaca tidak akan hidup tanpa tradisi bertanya. Menulis tidak akan bermakna tanpa ruang kritik. Buku tidak akan relevan tanpa konteks sosial yang membuatnya perlu dibaca. Budaya, jika tidak dirawat sebagai praktik hidup, akan berubah menjadi artefak museum dipajang, dipuji, tetapi tak lagi dijalani.
Ironisnya, banyak program literasi justru mengklaim diri sebagai penyelamat budaya, sementara dalam praktiknya mematikan budaya itu sendiri. Budaya dijadikan objek, bukan subjek. Ia ditampilkan, bukan dihidupi. Diceritakan, bukan dipraktikkan. Padahal budaya hidup justru ketika ia digunakan untuk menjawab masalah hari ini bukan sekadar dikenang sebagai romantisme masa lalu.
Di sinilah letak kegagalan paradigma literasi kita.
Literasi diperlakukan sebagai solusi instan bagi persoalan struktural, kemiskinan, ketimpangan, keterasingan. Seolah-olah dengan membaca buku tertentu, seseorang otomatis tercerahkan. Padahal tanpa perubahan kondisi sosial, tanpa ruang partisipasi, tanpa keadilan pengetahuan, literasi justru bisa menjadi alat eksklusi baru. Yang dianggap “tidak literat” dilabeli bodoh, sementara yang menguasai bahasa formal dianggap unggul meski sering terputus dari realitas.
Literasi yang terlepas dari kebudayaan akan melahirkan intelektual kering, pandai berbicara, tetapi miskin empati; fasih menulis, tetapi asing pada kehidupan sekitarnya. Sebaliknya, kebudayaan tanpa literasi reflektif berisiko membeku menjadi tradisi tanpa makna.
Maka yang kita butuhkan bukan memilih salah satunya, melainkan mengembalikan literasi ke pangkuan kebudayaan.
Literasi seharusnya dipahami sebagai kemampuan masyarakat untuk membaca dunianya sendiri dan menulis masa depannya sendiri. Itu berarti membaca struktur kuasa, membaca ketidakadilan, membaca perubahan zaman dan menuliskannya dalam praktik budaya yang relevan. Dalam pengertian ini, diskusi warga, teater jalanan, musik protes, arsip komunitas, hingga obrolan warung adalah bagian dari ekosistem literasi.
Sayangnya, praktik-praktik semacam ini sering dianggap “tidak memenuhi indikator”. Tidak bisa diukur, tidak mudah dilaporkan, dan tidak selalu sejalan dengan selera sponsor. Maka ia dibiarkan hidup seadanya, sementara yang disokong adalah kegiatan yang rapi di kertas, tetapi hampa di kehidupan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, kita tidak sedang membangun peradaban literasi, melainkan industri literasi industri yang sibuk memproduksi acara, tetapi gagal melahirkan kesadaran. Kita akan punya banyak program, tetapi sedikit pemikir. Banyak buku, tetapi minim pembaca kritis. Banyak slogan budaya, tetapi kebudayaan itu sendiri sekarat.
Pada akhirnya, pertanyaan kuncinya sederhana namun mendasar, apakah literasi kita bertujuan menghidupkan kebudayaan, atau sekadar menghabiskan anggaran?
Jika jawabannya yang kedua, maka jangan heran jika budaya terus kehilangan relevansi, intelektualitas mandek, dan masyarakat merasa asing dengan program yang katanya untuk mereka. Karena peradaban tidak dibangun dari proposal, melainkan dari praktik hidup yang konsisten dan bermakna.
Literasi, jika ingin kembali menjadi fondasi peradaban, harus keluar dari logika seremonial dan kembali menjadi proses sosial. Ia harus berani berpihak pada yang hidup, yang berproses, yang tak selalu rapi. Ia harus bersedia menjadi ruang konflik ide, bukan sekadar ruang foto bersama.
Tanpa itu, literasi akan tetap ramai di laporan, tetapi sunyi di kehidupan. Dan kebudayaan, alih-alih berkembang, perlahan akan mati bukan karena kekurangan dana, tetapi karena kehilangan makna.
Referensi,
Freire, P. (2005). Pedagogy of the oppressed (30th anniversary ed.). Continuum.
Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education (pp. 241–258). Greenwood Press.
Williams, R. (1981). Culture. Fontana Press.
Street, B. V. (1984). Literacy in theory and practice. Cambridge University Press.
Illich, I. (1971). Deschooling society. Harper & Row.