Ilustrasi - tempo.co
Di tengah kepedihan yang ditinggalkan bencana, masyarakat sering menemukan secercah harapan dari solidaritas antarwarga. Dalam era media sosial, solidaritas itu sering kali hadir melalui para influencer yang bergerak cepat menggalang bantuan. Mereka memanfaatkan jangkauan digital untuk mengumpulkan dana, menyebarkan informasi, dan menyalurkan pertolongan dalam hitungan jam, bukan hari. Di saat seperti itulah publik berharap pemerintah hadir sebagai fasilitator, bukan regulator yang membebani.
Namun, pernyataan terbaru Gus Ipul soal isu bahwa penggalangan dana oleh influencer harus meminta izin pemerintah lebih dulu memunculkan tanda tanya. Ia mengatakan bahwa pemerintah tidak menghambat, bahwa tidak perlu menunggu izin berbelit, tetapi kemudian menekankan bahwa setelah selesai, kegiatan itu harus “diluruskan” dan “dipertanggungjawabkan”, tidak hanya kepada pemerintah tetapi juga kepada publik.
Sekilas terdengar masuk akal. Siapa yang tak setuju dengan akuntabilitas? Namun jika dicermati, nada dalam pernyataan itu mengandung kegamangan yang patut dikritisi. Di satu sisi, ada pengakuan bahwa kecepatan adalah kunci dalam situasi bencana; di sisi lain, muncul nuansa bahwa pemerintah tetap ingin menegaskan posisi pengawas, seolah masyarakat perlu “melapor” setelah inisiatif kemanusiaan dilakukan. Di sinilah problemnya mulai tampak.
Dalam konteks kebencanaan, ruang gerak publik semestinya tidak dibatasi oleh birokrasi, bahkan dalam bentuk halus. Ketika ada kalimat seperti “nanti diluruskan” atau “nanti diproses isinya”, muncul kesan bahwa negara masih menempatkan diri sebagai wasit yang mengatur, bukan sebagai mitra yang mempercepat. Ini memunculkan pertanyaan retoris yang wajar: apakah negara memang percaya pada kemampuan warganya untuk saling membantu tanpa diawasi?
Kita tidak sedang membicarakan perusahaan multinasional yang mengelola dana miliaran, tetapi individu dan komunitas yang mengulurkan tangan pada saat-saat paling gelap bagi sesama. Ketika ada kecurigaan yang dilekatkan kepada publik, bahwa mereka harus diatur, diarahkan, dan diluruskan, maka solidaritas warga perlahan kehilangan dimensi spontanitasnya. Padahal, spontanitas itulah yang sering menyelamatkan nyawa sebelum bantuan formal tiba.
Lebih jauh, pernyataan semacam ini menyisakan implikasi yang tak boleh diabaikan: bahwa negara ingin tetap menjadi pusat otoritas moral dalam kerja kemanusiaan. Dalam praktik, hal ini bisa melahirkan simbolisme yang tak produktif. Seolah bantuan dari warga tetap perlu “stempel legitimasi” dari pemerintah, meski dilakukan dengan niat baik, transparan, dan cepat.
Padahal, jika pemerintah benar-benar ingin membangun kepercayaan publik, pendekatannya harus berbeda. Alih-alih memberi kesan menguji atau mengawasi niat baik warga, pemerintah seharusnya menegaskan bahwa semua bentuk solidaritas adalah aset yang harus dipupuk, bukan dikendalikan. Yang dibutuhkan masyarakat bukan penjelasan berbelit, melainkan ekosistem kolaborasi yang jelas, ramah, dan mendukung.
Lebih tepat bila pemerintah memberikan pedoman transparansi yang praktis, mudah diikuti, dan tidak bernuansa curiga. Misalnya: bagaimana membuat laporan publik yang sederhana, bagaimana menyalurkan bantuan melalui jalur resmi yang cepat, atau bagaimana pemerintah bisa membantu memverifikasi kebutuhan yang paling mendesak di lapangan. Dengan begitu, akuntabilitas tidak terasa sebagai kewajiban yang membebani, tetapi sebagai bagian dari komitmen bersama.
Dalam situasi bencana, kehangatan solidaritas publik justru sering menjadi penyembuh pertama sebelum bantuan struktural tiba. Ada banyak kisah tentang warga yang saling menolong tanpa menunggu arahan; tentang influencer yang berhasil menggerakkan ribuan orang dalam hitungan jam; tentang komunitas kecil yang berhasil mengumpulkan logistik lebih cepat daripada sistem formal. Ini adalah kapasitas sosial yang seharusnya dirayakan, bukan dicurigai.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul
Pernyataan pejabat publik harus mampu memperkuat nilai itu, bukan menegaskan kembali hierarki lama antara negara dan warga. Ketika Gus Ipul mengatakan “nanti diluruskan”, apakah ia sadar bahwa kata itu berpotensi menyinggung sensitivitas publik yang sudah lelah menghadapi birokrasi? Apakah ia memahami bahwa pada zaman keterbukaan informasi, mengatur bukan lagi cara efektif untuk membangun kepercayaan?
Pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk merawat solidaritas publik, bukan mereduksi inisiatif warga ke dalam kotak administrasi. Dalam situasi darurat, energi sosial harus dibiarkan mengalir dengan bebas, dalam pengawasan yang wajar, bukan pengendalian yang halus.
Kritik ini bukan tentang menolak akuntabilitas; justru sebaliknya. Ini tentang menegakkan prinsip bahwa kerja kemanusiaan adalah milik bersama. Bahwa kepercayaan harus mengalir dari pemerintah kepada rakyat, bukan hanya sebaliknya. Dan bahwa dalam setiap bencana, yang paling cepat bergerak bukanlah regulasi, melainkan hati manusia yang tergerak melihat sesamanya menderita.
Jika pemerintah ingin dihormati, ia harus lebih dulu menghormati inisiatif warganya. Jika ia ingin membangun budaya transparansi, ia harus mencontohkannya tanpa kesan menggurui. Dan jika ia sungguh ingin membantu, mulailah dengan tidak membuat warga merasa bahwa gerakan kemanusiaan mereka berada di bawah bayang-bayang pengawasan.