Ilustrasi - EPA/Albert Ivan Damanik
Sumatra tidak sedang baik-baik saja. Dari Simeulue hingga Bukit Barisan, bencana datang berlapis-lapis, seolah alam tak lagi memberi jeda untuk bernapas. Namun yang paling menyedihkan bukanlah frekuensi bencana itu sendiri, melainkan cara kita menjelaskannya. Negara, media, dan elite kebijakan terus mengulang narasi usang: cuaca ekstrem, anomali iklim, kegagalan teknis. Padahal, ada kebenaran yang lebih pahit, krisis ekologis Sumatra adalah hasil dari pengkhianatan panjang terhadap pengetahuan lokal yang dulu justru menyelamatkan manusia dari kehancuran.
Kita bukan hanya kehilangan hutan, sungai, dan tanah. Kita sedang kehilangan nalar bertahan hidup.
Smong dan Arogansi Teknokrasi
Simeulue adalah cermin yang memalukan bagi negara. Saat tsunami 2004 menewaskan ratusan ribu orang di wilayah lain, masyarakat Simeulue selamat karena Smong, pengetahuan lisan yang diwariskan sejak tsunami 1907. Anak-anak tahu: jika laut surut tiba-tiba dan bumi bergetar, lari ke bukit. Tanpa sirine, tanpa aplikasi, tanpa konferensi pers.
Namun pelajaran itu tidak pernah sungguh-sungguh diinstitusionalisasi. Negara lebih percaya pada Early Warning System mahal yang kerap mati saat dibutuhkan. Inilah arogansi modernitas: keyakinan bahwa teknologi selalu lebih unggul dari memori kolektif. Padahal teknologi bisa rusak, listrik bisa padam, tetapi kebudayaan, jika dirawat, adalah sistem peringatan dini yang hidup dan abadi.
Mengabaikan Smong berarti menolak dekolonisasi pengetahuan. Kita masih percaya bahwa yang ilmiah harus datang dari luar, dan yang lokal cukup dijadikan cerita folklor. Akibatnya, mitigasi bencana kehilangan akarnya, dan generasi muda tumbuh sebagai orang asing di tanah rawan bencana.
Hablum Minal Alam dan Kemunafikan Ekologis
Di daratan Sumatra, banjir dan longsor adalah rutinitas baru. Ironisnya, ini terjadi di wilayah dengan identitas religius yang kuat. Konsep Hablum Minal Alam, hubungan etis manusia dengan alam, sering dikutip dalam khotbah, tetapi nyaris absen dalam kebijakan.
Hutan ditebang, sungai dikeruk, tambang dilegalkan di hulu, lalu kita heran ketika air meluap ke rumah-rumah warga. Di sinilah agama direduksi menjadi ritual privat, kehilangan daya kritik terhadap kekuasaan ekonomi. Kita berdoa memohon perlindungan dari bencana, sambil menandatangani izin yang memastikan bencana itu datang.
Ini bukan sekadar kegagalan kebijakan, melainkan kebangkrutan spiritual. Konsep khalifah diselewengkan: dari penjaga bumi menjadi penguasa yang merasa berhak menjarah. Alam dipaksa membayar ongkos dari moralitas yang dikosongkan.
Matinya Sang Guru di Minangkabau
Di Minangkabau, Alam Takambang Jadi Guru bukan metafora puitik. Ia adalah metodologi hidup. Alam dibaca, dipelajari, lalu dijadikan rujukan dalam membangun ruang dan relasi sosial. Ada hutan larangan, tanah ulayat, dan pembagian ruang yang menjaga keseimbangan.
Namun hari ini, sang guru dibungkam. Tata ruang adat dihancurkan oleh logika investasi. Kepemilikan komunal digantikan oleh sertifikat tunggal. Ketika alam tidak lagi “didengar”, ia berbicara dengan caranya sendiri, banjir bandang dan longsor menjadi bahasa perlawanan.
Bencana di Sumatra Barat bukan anomali alam, melainkan teguran epistemologis: kita berhenti belajar dari alam, dan memilih memerasnya.
Patologi Pembangunan di Sumatra
Jika disatukan, Simeulue, etika Islam, dan Minangkabau menunjukkan satu diagnosis yang sama: pembangunan di Sumatra dijalankan dengan cara menghapus kearifan lokal. Inilah patologi pembangunan, kemajuan yang diukur dari beton dan angka, bukan dari daya lenting ekosistem.
Negara lebih bangga membangun tanggul daripada memulihkan hutan. Lebih memilih jalan tol daripada menjaga daerah resapan. Karena kearifan lokal tidak menghasilkan keuntungan cepat, ia disingkirkan dari meja kebijakan.
Mitigasi yang Beradab atau Kehancuran yang Sistematis
Sumatra tidak kekurangan solusi. Yang ia kekurangan adalah kerendahan hati negara. Kearifan lokal harus dikembalikan sebagai subjek, bukan ornamen.
Mitigasi bencana yang beradab menuntut: pengakuan otoritas pengetahuan adat, audit kebijakan berbasis etika ekologis, dan pendidikan yang mengajarkan membaca alam, bukan sekadar menghafal prosedur.
Tanpa itu, pembangunan hanyalah cara elegan untuk mempercepat kehancuran.
Sebelum Sumatra Tinggal Cerita
Bencana di Sumatra bukan murka alam, melainkan arsip kesalahan manusia. Simeulue telah memberi kita memori, Islam memberi kita etika, Minangkabau memberi kita metode hidup. Yang tersisa hanyalah keberanian untuk belajar kembali.
Jika tidak, Sumatra akan berubah dari rumah menjadi peringatan, bukan tentang bencana alam, tetapi tentang peradaban yang runtuh karena terlalu sombong untuk mendengarkan alamnya sendiri.
Referensi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (n.d.). Kearifan lokal Simeulue sebagai warisan budaya mitigasi tsunami. Sejarah Bencana BNPB. https://sejarah.dibi.bnpb.go.id/artikel/kearifan-lokal-simeulue-sebagai-warisan-budaya-mitigasi-tsunami/133
Suara Muhammadiyah. (2024, Mei 15). Banjir Sumatra dan pentingnya Hablum Minal Alam. https://www.suaramuhammadiyah.id/read/banjir-sumatra-dan-pentingnya-hablum-minal-alam
Omong-Omong. (2024, Mei 22). Membaca bencana ekologi di Sumatra melalui filsafah Minangkabau. https://omong-omong.com/membaca-bencana-ekologi-di-sumatra-melalui-filsafah-minangkabau/