Ada sesuatu yang berubah dalam cara kita memahami politik hari ini. Bukan lagi perdebatan gagasan, bukan lagi pertarungan visi, apalagi pendidikan politik. Politik kini tampak seperti sesuatu yang harus menghibur. Jika tidak, algoritma tak akan mengizinkannya bertahan di layar Anda. Dan di era ketika layar menjadi jendela utama melihat dunia, apa yang tidak muncul di layar, dianggap tidak ada dalam kenyataan.
Sebuah Partai memanfaakan tragedi becana sebagai bahan konten. Kehadiran tokoh partau itu direkam, dipublikasikan, atau dikemas sebagai aksi cepat tanggap dapat dibaca sebagai langkah memprioritaskan apa yang terlihat ketimbang apa yang dikerjakan secara struktural.
Beberapa Pejabat dari partai tersebut terlihat memosisikan tragedi sebagai panggung visual untuk menunjukkan kepedulian, di mana citra partai menjadi lebih penting daripada kebutuhan korban. Yang mencuat bukan substansi, melainkan pertunjukan kepedulian.
Guy Debord, puluhan tahun lalu, sudah mengingatkan jika kita hidup dalam masyarakat spektakel. Di dalamnya, representasi menggantikan realitas; citra lebih penting daripada substansi; apa yang terlihat jauh mengalahkan apa yang benar-benar terjadi. Masyarakat dihanyutkan dalam tontonan yang terus memukau mata, membuat kita lupa bertanya: apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik semua ini?
Hari ini, prediksi Debord mencapai puncaknya di jempol kita sendiri. Politik ada di TikTok, Instagram, dan YouTube. Disebar bukan sebagai pemikiran yang mengajak kita memahami negara dan warganya, tapi sebagai konten yang harus lucu, singkat, memancing emosi, dan tentu saja: viral.
Kita lihat politisi yang dulu kaku kini menari mengikuti lagu trending. Kita lihat pejabat yang seharusnya sibuk merumuskan kebijakan malah sibuk mencari angle kamera yang lebih estetik. Kita lihat para calon pemimpin menulis caption dramatis, memanggil tim kreatif untuk mengatur pencahayaaan saat membagikan sembako, karena tanpa kamera, kebaikan tak bernilai politik.
Semua berlomba menjadi influencer terbaik. Bukan pemimpin terbaik.
Dalam masyarakat spektakel, kata Debord, yang penting bukan pengalaman, melainkan penampilan. Kita tidak peduli lagi bagaimana kebijakan kesehatan dirumuskan, kita hanya peduli bagaimana pejabat terlihat peduli. Kita tidak memperdebatkan UU yang merampas ruang hidup warga, kita hanya memperhatikan seberapa heroik seorang tokoh bicara di depan kamera menolak hal yang sama, meski kemudian diam dalam rapat resmi.
Politik menjadi showbiz. Demokrasi menjadi entertainment industry
Ilustrasi - Guy Debord (ElTemps)
Filsuf Perancis, Guy Debord yang puluhan tahun yang lalu telah bicara tentang orientasi figur publik pada pencitraan meski nihil substansi.
Yang paling ironis? Publik pun memainkan perannya. Kita menilai pemimpin bukan dari konsistensi sikap, tapi dari keviralan kontennya. Mana yang Anda kenal lebih banyak: pasal dalam regulasi yang mengatur hidup Anda, atau punchline seorang politisi yang jadi bahan meme? Kita tertawa, kita marah, kita share, tapi jarang sekali kita membaca, apalagi menganalisis.
Algoritma bekerja dengan logika sederhana: konten yang memancing emosi akan naik ke permukaan. Maka politik pun menyesuaikan diri. Sederhanakan isu. Dramatisasi konflik. Potong narasi sampai menjadi tiga kalimat yang mudah disukai. Buat penonton merasa marah atau terhibur, lalu tekan tombol follow.
Begitu gampang kita teralihkan dari substansi
Dan para pemain kekuasaan tahu persis bagaimana memanfaatkan situasi ini. Kebijakan yang merugikan publik bisa lolos senyap ketika perhatian kita sedang ditarik ke drama politik yang sebenarnya tidak mengubah apa-apa. Di satu sisi kita melihat panggung besar: konflik, debat panas, akrobat pencitraan. Di sisi lain, di ruangan gelap di belakang panggung, oligarki tetap menulis naskah masa depan negeri.
Debord bilang, dalam spektakel, hubungan sosial direduksi menjadi hubungan antara manusia dan citra. Kita mengenal politisi bukan dari kerja nyatanya, tapi dari versi dirinya yang sudah dipoles editor video. Kita lupa bahwa yang kita lihat bukan tokoh itu, melainkan branding yang dibayar.
Publik menjadi penonton, bukan warga negara
Tak jarang, aktivisme juga ikut terjebak. Para pejuang keadilan belajar membuat konten yang relatable, karena kalau tidak viral, katanya perjuangan akan sepi dukungan. Poster aksi jadi template Canva. Teriakan protes dipadatkan jadi hashtag. Isu yang kompleks disederhanakan menjadi narasi yang manis untuk dikonsumsi. Peduli pada negara kini cukup dilakukan dengan double-tap dan share to story.
Kesadaran berubah menjadi komoditas. Lalu apa yang hilang? Banyak
Pertama, ruang untuk berpikir mendalam, karena dunia didesain agar kita terus berpindah dari satu tontonan ke tontonan lain. Kedua, kemampuan berdebat, karena video 30 detik tak memberi ruang untuk argumentasi. Ketiga, rasa kepemilikan atas republik ini, karena kita hanya menonton, tidak lagi terlibat dalam keputusan yang mempengaruhi hidup kita. Tanpa sadar, kita melepaskan kedaulatan sebagai rakyat dan menukarnya dengan kenyamanan sebagai penonton.
Namun, kritik ini bukan ajakan untuk kembali ke era mimbar kayu dan pamflet hitam putih. Teknologi bukan masalahnya, cara kita menggunakannya yang perlu direbut kembali. Justru karena politik sudah masuk ke platform yang kita pakai setiap hari, kita harus menagih sesuatu yang lebih dari sekadar hiburan.
Politisi harus dipaksa menjawab: di balik tarianmu, apa rencanamu? Di balik angle dramatis kameramu, apa kebijakanmu? Di balik viralmu, siapa yang benar-benar kau perjuangkan? Spektakel hanya bisa bertahan ketika publik berhenti bertanya. Dan kita, sebagai penonton yang diam, punya kesempatan untuk mengubah peran:
Dari konsumen tontonan menjadi warga yang menuntut pertanggungjawaban. Politik boleh tampil memikat. Tapi pemimpin harus tetap bekerja.