Setiap bencana besar selalu meninggalkan dua jenis kerusakan. Yang pertama mudah terlihat: rumah roboh, sawah terendam, jalan putus. Yang kedua jauh lebih sunyi, tetapi dampaknya lebih panjang: runtuhnya sistem distribusi yang menopang kehidupan sehari-hari. Dalam krisis banjir di Sumatera akhir 2025, kerusakan jenis kedua inilah yang justru paling menentukan nasib petani dan konsumen. Cabai tetap dipanen, tetapi tidak sampai ke pasar. Harga jatuh di desa, melonjak di kota. Ekonomi lokal tercekik bukan karena produksi berhenti, melainkan karena sistem gagal mengalirkan hasil kerja mereka.
Dalam konteks ini, satu fragmen kecil sempat menarik perhatian publik. Seorang figur publik, Ferry Irwandi, membeli cabai petani terdampak dan memanfaatkan ruang kosong pesawat bantuan untuk mengirimkannya ke Jakarta. Fragmen ini penting bukan karena siapa pelakunya, melainkan karena ia memperlihatkan sesuatu yang jarang disadari pembuat kebijakan: solusi distribusi sering kali tersedia di depan mata, tetapi tidak pernah dilembagakan.
Masalah kebijakan publik Indonesia bukan kekurangan ide, melainkan kegagalan mengubah praktik darurat menjadi sistem permanen. Apa yang dilakukan Ferry hanyalah ilustrasi kecil tentang bagaimana celah kebijakan bekerja. Negara memiliki pesawat, memiliki data, memiliki anggaran, tetapi tidak memiliki mekanisme yang otomatis menghubungkan semua itu ketika krisis datang. Akibatnya, distribusi pangan baru bergerak setelah penderitaan cukup keras terdengar.
Jika ditarik lebih jauh, krisis cabai ini sejajar dengan banyak kegagalan kebijakan lain di Indonesia. Ketika pandemi COVID-19 melanda, produksi alat kesehatan lokal sebenarnya ada, tetapi distribusi masker dan oksigen kacau karena tidak ada koordinasi lintas sektor yang siap pakai. Saat harga minyak goreng melonjak, bahan baku tersedia, tetapi jalur distribusi dikunci oleh kepentingan pasar yang tidak diantisipasi negara. Dalam semua kasus ini, masalahnya bukan teknis semata, melainkan absennya desain kebijakan yang memandang distribusi sebagai fungsi publik yang strategis, bukan sekadar urusan pasar atau insiden darurat.
Pendekatan kebijakan yang terlalu bertumpu pada negara sebagai operator tunggal sering kali justru memperlambat respons. Negara sibuk mengatur, mengumumkan, dan menertibkan, sementara aktor-aktor di lapangan bergerak sendiri tanpa koordinasi. Di sisi lain, membiarkan masyarakat dan pasar berjalan sepenuhnya tanpa kerangka kebijakan juga menghasilkan ketimpangan dan ketidakpastian. Di sinilah pentingnya pendekatan kolaboratif yang tidak berhenti pada jargon, tetapi dioperasionalkan dalam desain institusi.
Dalam banyak negara yang sering menghadapi bencana alam, distribusi pangan dan logistik darurat tidak diperlakukan sebagai aktivitas ad hoc. Jepang, misalnya, memiliki mekanisme logistik balik pasca-bencana yang telah dipetakan jauh hari. Jalur transportasi bantuan selalu dirancang dengan skenario muatan kembali, sehingga wilayah terdampak tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga tetap terhubung dengan pasar nasional. Negara tidak mengurus semua distribusi, tetapi memastikan bahwa aktor lokal, koperasi, dan pelaku usaha kecil memiliki akses ke infrastruktur yang sama.
Di Indonesia, mekanisme semacam ini belum menjadi kebijakan baku. Distribusi pangan masih dipahami sebagai urusan kementerian tertentu, bukan sebagai sistem lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan. Padahal, kampus-kampus daerah memiliki kapasitas analisis risiko dan pemetaan wilayah yang jauh lebih dekat dengan realitas lapangan dibanding pusat. Universitas di wilayah rawan bencana seharusnya menjadi bagian dari sistem peringatan dini distribusi, bukan sekadar pengamat pasif.
Bayangkan jika setiap wilayah rawan banjir memiliki pusat analisis distribusi berbasis kampus yang terhubung langsung dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait. Ketika hujan ekstrem diprediksi, sistem ini tidak hanya mengeluarkan peringatan cuaca, tetapi juga simulasi dampak terhadap rantai pasok pangan. Data ini kemudian otomatis memicu kebijakan distribusi alternatif, pembukaan jalur logistik khusus, dan penyesuaian harga di tingkat petani. Dalam skema seperti ini, tidak perlu menunggu viral untuk bergerak, karena kebijakan bekerja berdasarkan data dan prediksi, bukan tekanan opini.
Contoh lain dapat dilihat pada kebijakan energi. Selama bertahun-tahun, Indonesia mengalami krisis listrik di wilayah tertentu bukan karena kurang pembangkit, melainkan karena distribusi dan manajemen beban yang tidak adaptif. Baru setelah pemadaman meluas dan menuai kritik publik, negara bergerak cepat. Polanya identik dengan krisis cabai: respons muncul setelah kerugian sosial terjadi, bukan sebelum. Ini menunjukkan bahwa masalah distribusi bersifat lintas sektor dan membutuhkan pendekatan kebijakan yang konsisten, bukan sektoral.
Fragmen Ferry Irwandi seharusnya dibaca sebagai cermin, bukan model personal. Jika kebijakan bergantung pada inisiatif individu, maka negara sedang mempertaruhkan kesejahteraan publik pada kebetulan. Yang diperlukan adalah bagaimana negara menangkap logika di balik tindakan tersebut dan mengubahnya menjadi mekanisme resmi. Logika itu sederhana: membaca kebutuhan lapangan secara cepat, memanfaatkan aset yang sudah ada, dan memotong rantai birokrasi yang tidak relevan dalam situasi krisis.
Dalam kebijakan pangan, ini berarti memperlakukan distribusi sebagai bagian dari ketahanan nasional, bukan hanya isu ekonomi. Sama seperti pertahanan dan kesehatan, distribusi pangan membutuhkan protokol darurat, latihan rutin, dan pembagian peran yang jelas antaraktor. Tanpa itu, setiap krisis akan selalu dimulai dari nol, dengan aktor yang bergerak sendiri-sendiri.
Akhirnya, pertanyaan terpenting dari krisis ini bukan siapa yang lebih dulu bertindak, melainkan apakah negara mampu belajar secara institusional. Kebijakan publik yang matang bukan yang paling cepat bereaksi setelah viral, tetapi yang mampu mencegah penderitaan bahkan ketika tidak ada sorotan. Jika fragmen kecil seperti inisiatif Ferry hanya berhenti sebagai cerita inspiratif, maka krisis berikutnya akan kembali memakan korban yang sama. Namun jika ia dibaca sebagai sinyal kegagalan sistem, lalu diterjemahkan menjadi desain kebijakan baru yang kolaboratif dan prediktif, maka dari bencana bisa lahir pembenahan.