Ilustrasi - Indah G (Kiri) Instagram, Bahlil Lahadalia (Kanan) Kompas
Pada 2025, Indonesia masih bergulat dengan isu korupsi yang seolah tidak pernah berkesudahan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak suara dari masyarakat, aktivis, hingga influencer mulai bersuara keras mengecam pemerintah dan pejabat publik yang terlibat dalam praktik korupsi dan ketidakjujuran. Salah satunya adalah Indah G, seorang influencer yang terkenal dengan kritik tajamnya terhadap pemerintahan. Dalam unggahannya baru-baru ini, ia menyoroti pernyataan kontroversial Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, yang dianggap membohongi publik dengan data yang jelas-jelas bisa dibuktikan kebohongannya hanya dengan pencarian sederhana di Google. Indah G tidak hanya menyerang kebohongan itu, tetapi juga menyindir sikap pejabat yang tetap berani berdusta meski segala praktik mereka sudah terbongkar.
Bahlil, dalam sebuah kesempatan di televisi nasional, mengeluarkan pernyataan yang dinilai oleh Indah G sebagai kebohongan besar. Ia menunjukkan bagaimana hanya dalam hitungan hari setelah pernyataan tersebut, berbagai artikel dan laporan yang bertentangan dengan klaim Bahlil bermunculan, menambah kepercayaan publik bahwa pejabat ini—seperti banyak pejabat lainnya—lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada rakyat yang mereka layani. Dalam kritiknya, Indah G menyatakan bahwa kebohongan Bahlil sangat mudah terbongkar, karena hanya dengan mencari informasi di internet, fakta yang berbeda sudah terlihat jelas.
Namun, kritik Indah G bukan hanya terfokus pada Bahlil sebagai individu. Ia lebih menyoroti pola sistemik dalam pemerintahan yang memungkinkan pejabat publik untuk terus berbohong dan menyalahgunakan kekuasaan. Indah G merujuk pada laporan-laporan yang sudah ada sejak tahun 2020 dan bahkan lebih awal lagi, yang menunjukkan bahwa meskipun pemerintah sudah menyatakan bahwa praktik-praktik korupsi dan kolusi harus dihentikan, pada kenyataannya, tidak ada perubahan signifikan yang terjadi. Bahkan, dalam beberapa hal, praktek-praktek tersebut semakin memburuk.
Apa yang disoroti oleh Indah G adalah kebohongan yang sudah menjadi bagian dari budaya pemerintahan. Para pejabat politik dan publik tahu bahwa mereka dapat terus-menerus mengelabui masyarakat karena mereka memiliki kontrol terhadap informasi dan kekuasaan untuk mendistorsi kenyataan. Ini bukan hanya soal satu kebohongan, tetapi mengenai bagaimana kebohongan tersebut terus dilakukan meskipun bukti-bukti yang mengungkapkan kebenaran sudah tersedia di depan mata. Praktik-praktik ini merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan menambah rasa frustrasi rakyat yang sudah lama merasa dieksploitasi.
Korupsi dan kolusi yang terus berlangsung juga berdampak pada ketimpangan sosial yang semakin lebar. Rakyat biasa, yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari kebijakan pemerintah, justru menjadi korban dari keserakahan para elit politik dan pengusaha yang bekerja sama untuk memperkaya diri sendiri. Sumber daya alam yang seharusnya menjadi aset bangsa, malah dieksploitasi tanpa henti demi kepentingan segelintir orang. Indah G dengan lantang mengecam hal ini, menyebutkan bahwa meskipun kita semua tahu apa yang sedang terjadi, para pejabat tetap saja berdiri di depan publik dan berbohong dengan tanpa rasa malu.
Namun, meskipun Indah G dan banyak orang lainnya menyuarakan kebenaran, perubahan tampaknya masih sangat sulit dicapai. Pemerintahan yang ada justru mempertahankan sistem yang sudah mapan, yang memberi keuntungan kepada mereka yang berada di posisi kekuasaan. Bahkan, upaya untuk membawa para pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi ke pengadilan sering kali menemui jalan buntu, baik karena kekurangan bukti yang sahih maupun karena adanya intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.
Di tengah ketidakpastian ini, penting bagi masyarakat untuk terus mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah. Pengaruh media sosial dan influencer seperti Indah G menjadi penting dalam memperjuangkan transparansi dan keadilan. Namun, ini bukan hanya tanggung jawab individu atau kelompok tertentu; seluruh masyarakat harus bersatu untuk menuntut perubahan nyata, bukan hanya janji-janji kosong yang sudah sering kali diucapkan oleh para pejabat.