Ilustrasi - Ferry Irwandi (Tengah) dan Endipat Wijaya (Bawah Kanan)
Beberapa hari terakhir, pernyataan anggota Komisi I DPR, Endipat Wijaya, soal donasi publik untuk korban bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menarik perhatian publik. Ia mempertanyakan donasi warga yang digalang kreator konten Ferry Irwandi, sekitar Rp10 miliar, dengan membandingkannya dengan bantuan pemerintah yang disebutnya mencapai triliunan rupiah. Di hadapan Menteri Komunikasi dan Informatika, Endipat menegaskan bahwa orang-orang yang datang sekali ke lokasi bencana seolah paling bekerja, padahal pemerintah sudah hadir sejak awal.
Sekilas, komentar itu terdengar logis, berbasis angka. Tapi jika kita menengok lebih jauh, ada dinamika sosial-politik yang jauh lebih kompleks. Di sinilah perspektif Pierre Bourdieu, sosiolog Perancis yang menekankan modal simbolik dan kekuasaan sosial, menjadi kunci untuk memahami masalah ini. Modal simbolik bukan sekadar uang atau logistik, melainkan persepsi publik: siapa yang dianggap peduli, siapa yang hadir, siapa yang memperoleh pengakuan.
Yang terjadi pada komentar Endipat adalah upaya mempertahankan monopoli simbolik negara. Selama ini, pemerintah secara tradisional memiliki hak eksklusif untuk dianggap sebagai penyelamat sah, membangun posko resmi, menyalurkan bantuan, dan mengumumkan program. Tapi ketika warga, dengan kreativitas dan akses media sosial, tampil membantu korban secara cepat dan terlihat, mereka merebut sedikit ruang dari panggung kepedulian. Endipat merespons dengan nada menegur, seolah ingin menegaskan: “Hanya kami yang berhak disebut paling peduli.”
Ironisnya, komentar semacam ini lebih mungkin menimbulkan jarak daripada mendekatkan. Solidaritas warga seharusnya dipandang sebagai kekuatan tambahan, bukan ancaman. Rp10 miliar donasi publik, meski lebih kecil secara angka, memiliki nilai simbolik yang besar: bukti nyata masyarakat peduli, bergerak tanpa birokrasi, dan mampu menjangkau korban dengan cepat. Modal simbolik ini jauh lebih dekat dengan hati publik daripada triliunan rupiah bantuan yang tersebar dan jarang masuk linimasa media sosial.
Menariknya, Ferry Irwandi merespons dengan santai dan hangat. Di akun Instagramnya @irwandiferry, ia menulis bahwa ia sama sekali tidak merasa marah atau kesal terhadap sindiran Endipat, karena dukungan luar biasa dari teman-teman dan masyarakat begitu masif sehingga tidak mungkin menimbulkan rasa kecewa. Ferry bahkan menyampaikan bahwa ia telah menyampaikan beberapa kebutuhan masyarakat di lapangan kepada Endipat, menunjukkan bahwa ia tetap ingin bekerja sama secara konstruktif, bukan melawan. Respons Ferry ini memberi pelajaran penting: kepedulian nyata tidak selalu perlu menjadi arena konflik, dan solidaritas bisa tetap hangat meski dikritik oleh pejabat.
Bourdieu mengingatkan kita bahwa politik modern tidak hanya soal distribusi material, tetapi juga pertarungan persepsi. Siapa yang dilihat peduli, siapa yang dianggap hadir, dan siapa yang mendapat pengakuan publik membentuk legitimasi sosial. Di sini, Endipat menunjukkan ketakutan klasik birokrat: kehilangan panggung. Alih-alih merangkul aksi warga sebagai komplementer, negara merasa posisinya terancam ketika publik lebih mudah mengenali individu yang peduli daripada institusi yang bergerak di balik layar.
Fenomena ini juga menyingkap ketegangan antara struktur formal dan agen sosial. Pemerintah mewakili struktur: posko, logistik, bantuan resmi. Warga dan kreator konten mewakili agen sosial: menggunakan kreativitas, media, dan interaksi langsung untuk membangun hubungan emosional dengan korban dan publik. Di dunia yang semakin visual, apa yang terlihat lebih berpengaruh daripada apa yang sebenarnya terjadi. Donasi yang terekam kamera dan diunggah ke media sosial bisa lebih kuat dampaknya daripada bantuan besar yang tidak terlihat publik.
Yang paling menarik dari respons Ferry adalah bagaimana ia mengubah situasi ini menjadi contoh kepedulian yang tidak terjebak dalam pertarungan simbolik. Ia tetap fokus pada korban dan kebutuhan nyata, bukan drama politik. Publik pun melihat: kepedulian sejati tidak harus dibarengi emosi atau konfrontasi. Solidaritas, pada akhirnya, berbicara melalui tindakan nyata, bukan retorika atau hierarki formal.
Jika negara ingin tetap relevan dan dipercaya, ia harus belajar menerima bahwa panggung kepedulian kini lebih demokratis. Bukan hanya pejabat yang bisa disebut hadir, tetapi siapa pun yang bergerak nyata di lapangan. Politik bukan soal siapa paling besar anggarannya, tetapi siapa yang bisa menghadirkan kepedulian nyata di hati masyarakat. Negara boleh memimpin, tapi rakyat memiliki kekuatan simbolik yang tak kalah penting. Mengabaikan itu berarti kehilangan legitimasi, bukan mempertahankannya.
Fenomena ini juga membuka pelajaran lebih luas bagi publik: kita sebagai masyarakat perlu menilai kepedulian berdasarkan tindakan nyata, bukan sekadar jabatan atau angka di laporan resmi. Respons santai Ferry menunjukkan bahwa kepedulian yang tulus bisa mengalahkan kritik, tetap hangat, dan tetap produktif. Solidaritas sejati selalu inklusif, membangun, dan bisa menjadi jembatan antara warga dan negara, bukan medan pertempuran.