Ilustrasi - Antara Foto
Ada satu hal yang selalu muncul setiap kali ada pejabat tertangkap OTT: rasa kecewa yang sebenarnya sudah tidak mengejutkan. Kita seperti sudah terbiasa dengan berita semacam ini. Kali ini, kasusnya menimpa Bupati Lampung Tengah, yang ditangkap karena dugaan suap dan gratifikasi. Namun yang membuat kasus ini makin membuat kita menyritkan dahi, bukan Cuma dugaan korupsinya, tetapi sikapnya ketika ditanya wartawan.
Saat seorang jurnalis perempuan mengajukan pertanyaan soal kasus yang menjeratnya, sang bupati malah menjawab, “Kamu cantik hari ini.” Seolah-olah penyalahgunaan jabatan saja belum cukup, ia menambah daftar kesalahan dengan meremehkan profesi jurnalis dan mengalihkan isu serius dengan godaan yang tidak pada tempatnya.
Berkuasa tapi Tidak Dewasa
Perkataan “kamu cantik hari ini” mungkin terdengar ringan bagi sebagian orang. Tapi konteksnya membuat ucapan itu berubah menjadi persoalan serius. Yang sedang berbicara adalah seorang pejabat negara yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ia menghadapi pertanyaan kritis dari jurnalis yang menjalankan tugas demi kepentingan publik.
Pada saat seperti itu, warganya membutuhkan jawaban, bukan rayuan. Komentar tersebut memperlihatkan ketidakdewasaan seorang pejabat yang gagal menempatkan diri. Kita tidak sedang membicarakan obrolan santai di warung kopi, tapi interaksi resmi di hadapan publik, di tengah proses hukum. Ada standar etika, standar profesional, dan standar moral yang harusnya dijaga oleh pejabat publik.
Jika seseorang tak mampu menjaga batasan sesederhana menjawab pertanyaan dengan sopan dan profesional, bagaimana kita bisa berharap ia mengelola kekuasaan dengan benar?
Bukan Hanya Soal Seksisme, Ini Soal Penyalahgunaan Kuasa
Komentar seperti itu sering dipandang sebagai “bercanda saja.” Tapi dalam relasi kuasa, pejabat dengan jabatan tinggi vs jurnalis yang sedang bekerja, candaan semacam itu berubah menjadi bentuk pelecehan verbal yang memanfaatkan posisi dominan.
Ia tidak hanya merendahkan perempuan, tetapi juga meremehkan profesi jurnalistik.
Ucapan itu digunakan sebagai tameng untuk menghindari pertanyaan substantif, seolah-olah wajah cantik wartawan lebih layak ia komentari daripada menjelaskan dugaan korupsi miliaran rupiah.
Ini menunjukkan pola pikir lama yang masih melekat pada sebagian pejabat: ketika terdesak, alihkan pembicaraan, buat suasana “cair,” dan berharap publik lupa bahwa ia sedang terseret skandal besar.
Korupsi yang Dianggap Biasa, Sikap yang Dianggap Sepele
Ada ironi besar dalam kasus ini: sang bupati sebelumnya sempat berbicara soal pentingnya integritas, transparansi, dan anti-korupsi, sebuah wacana klise yang hampir semua pejabat ucapkan menjelang hari-hari besar atau saat kamera menyorot mereka. Namun sehari kemudian, ia ditangkap.
Kontras antara kata-kata dan tindakan ini mencerminkan budaya politik yang sakit: moralitas dijadikan slogan, bukan komitmen. Ketika moral hanya disimpan di pidato, bukan di perilaku, maka wajar bila pejabat bisa terjerat OTT lalu tetap bercanda tidak pada tempatnya. Karena dalam pikirannya, tanggung jawab publik hanyalah formalitas.
Pemimpin yang Baik Tidak Lari dari Pertanyaan
Pemimpin yang benar tidak takut ditanya. Ia menjawab dengan tenang, jelas, dan bertanggung jawab, bahkan ketika dalam posisi sulit. Pemimpin yang buruk justru menghindari pertanyaan. Dan cara paling mudah untuk menghindar adalah dengan mengalihkan perhatian.
Ucapan menggoda itu menunjukkan bahwa ia tidak siap menghadapi akuntabilitas, padahal akuntabilitas adalah dasar dari jabatan publik.
Kita Butuh Pejabat yang Punya Malu
Pada akhirnya, persoalan ini sederhana: jabatan itu amanah, bukan atribut untuk pamer kuasa atau memandang rendah orang lain. Kita butuh pejabat yang punya rasa malu, malu berbuat korupsi, malu berbicara seenaknya, malu mempermalukan jabatan yang diemban.