Ilustrasi - Sosial Media
Sebuah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan seorang kepala desa di Lombok Tengah berdiri di tengah jalan rusak. Tubuhnya dilumuri lumpur. Ia menyiramkan air ke kepalanya, seolah mandi di genangan jalan berlubang yang telah lama dikeluhkan warga. Media menyebutnya sebagai “aksi tak biasa”, sebuah bentuk protes yang ekstrem, unik, dan viral.
Namun jika kita berhenti sejenak dan menyingkir dari sudut pandang sensasional media, adegan ini sesungguhnya sangat sederhana, bahkan memilukan. Seorang kepala desa, representasi paling bawah dari struktur negara, memilih menggunakan tubuhnya sendiri untuk menyampaikan pesan yang selama ini tak sampai melalui jalur resmi. Jalan yang rusak bukan baru sehari dua hari. Keluhan bukan baru sekali diajukan. Tapi negara, entah di level kabupaten, provinsi, atau pusat, terus menunda kehadirannya.
Jalan Penujak–Selong Belanak, sebagaimana disebut dalam pemberitaan, bukan hanya jalur kendaraan. Ia adalah akses hidup: ke sekolah, ke pasar, ke layanan kesehatan, ke ruang ekonomi warga. Ketika jalan itu rusak, kehidupan sehari-hari ikut tersendat. Yang menarik, dan sekaligus ironis, adalah: keluhan ini baru benar-benar “didengar” setelah disampaikan melalui aksi yang menyentuh emosi publik dan algoritma media sosial.
Di titik inilah kasus ini tidak lagi bisa dibaca sebagai peristiwa lokal semata. Ia adalah gejala sosial yang mencerminkan relasi problematik antara warga dan negara.
Infrastruktur, Negara, dan Distorsi Komunikasi
Dalam paradigma pembangunan arus utama, infrastruktur sering dipahami secara teknokratis: sebagai proyek fisik yang diukur lewat panjang jalan, besar anggaran, dan kecepatan penyelesaian. Cara pandang ini memisahkan infrastruktur dari kehidupan sosial warga. Jalan dilihat sebagai objek pembangunan, bukan sebagai hak sosial.
Padahal, jika kita menggunakan perspektif kewargaan sosial sebagaimana dirumuskan T.H. Marshall, infrastruktur dasar adalah prasyarat agar warga dapat menjalankan hak-haknya secara penuh. Jalan yang layak memungkinkan akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi sosial. Dalam bahasa Amartya Sen, jalan adalah bagian dari capabilities, kemampuan riil warga untuk menjalani hidup yang mereka anggap bermakna.
Ketika jalan rusak dibiarkan bertahun-tahun, yang terjadi bukan sekadar kegagalan teknis, tetapi ketidakadilan struktural. Negara, sadar atau tidak, sedang membatasi kemampuan warganya sendiri untuk hidup secara layak.
Kasus ini juga dapat dibaca melalui kacamata teori komunikasi politik Habermas. Dalam demokrasi ideal, aspirasi warga disalurkan melalui ruang publik yang rasional dan setara. Namun ketika kanal formal, surat, laporan, audiensi, tidak lagi efektif, terjadi apa yang bisa disebut sebagai distorsi komunikasi. Suara warga ada, tetapi tidak dianggap relevan.
Di titik inilah tubuh muncul sebagai medium politik. James C. Scott menyebut praktik semacam ini sebagai bentuk infrapolitics: perlawanan yang lahir dari keterbatasan akses terhadap kekuasaan formal. Mandi lumpur bukan sekadar aksi simbolik, melainkan ekspresi dari kebuntuan struktural.
Yang membuat kasus ini semakin signifikan adalah subjeknya: kepala desa. Ia bukan oposisi. Ia bukan aktivis jalanan. Ia adalah bagian dari negara. Namun justru ia harus memprotes negara lain yang lebih tinggi. Ini menunjukkan betapa timpangnya relasi kekuasaan vertikal dalam tata kelola kita, desa diberi tanggung jawab pelayanan, tetapi tidak diberi daya tawar yang setara.
Negara yang Baru Hadir Setelah Viral
Dari perspektif penulis, aksi mandi lumpur ini tidak seharusnya dibaca sebagai keberhasilan protes, melainkan sebagai indikator kegagalan negara. Negara gagal mendengar sebelum warganya harus merendahkan martabatnya di ruang publik.
Kita sedang hidup dalam apa yang bisa disebut sebagai governance by virality. Negara bergerak cepat ketika sebuah isu viral, tetapi lamban ketika masalah itu hanya hidup dalam keseharian warga. Ini berbahaya, karena hak warga akhirnya bergantung pada kemampuan mereka menciptakan tontonan yang cukup dramatis.
Jika pola ini dinormalisasi, maka kita sedang mendorong warga untuk terus menaikkan eskalasi protes. Hari ini mandi lumpur. Besok mungkin tidur di jalan. Lusa bisa lebih ekstrem. Demokrasi yang sehat seharusnya tidak memaksa warganya menderita secara simbolik agar diakui.
Sebagai penulis, saya melihat jalan rusak itu sebagai metafora relasi negara dan warga: penuh lubang, tambal sulam, dan hanya diperbaiki ketika rusaknya terlihat dari jauh. Sementara itu, penderitaan sehari-hari warga dianggap wajar, bahkan biasa.
Yang lebih menyedihkan, aksi ini juga menunjukkan betapa desa masih diposisikan sebagai objek pembangunan, bukan subjek kebijakan. Kepala desa dituntut mengelola ketidakpuasan warga, tetapi tidak diberi instrumen memadai untuk menyelesaikan akar masalah. Ia berada di posisi serba salah: menjadi wajah negara di mata warga, sekaligus korban dari negara yang abai.
Padahal, jika negara benar-benar ingin membangun dari pinggiran, sebagaimana sering digaungkan, maka desa harus diperlakukan sebagai mitra, bukan sekadar pelaksana. Infrastruktur desa bukan sisa anggaran, tetapi prioritas keadilan.
Mandi Lumpur sebagai Kritik Sosial
Lumpur yang membasahi tubuh kepala desa itu bukan sekadar tanah basah. Ia adalah simbol dari kebijakan yang macet, komunikasi yang buntu, dan empati negara yang menipis. Ia mengingatkan kita bahwa di balik jargon pembangunan dan angka-angka anggaran, ada manusia yang lelah menunggu.
Jika suatu hari jalan itu akhirnya diperbaiki, pertanyaan terpenting bukanlah siapa yang patut dipuji. Pertanyaannya adalah: mengapa negara baru bertindak setelah warganya harus mandi lumpur di depan kamera?