Banjir yang melanda berbagai wilayah di Sumatera pada akhir 2025 bukan sekadar bencana hidrometeorologi. Ia menjelma menjadi krisis ekonomi mikro yang senyap namun mematikan. Sawah terendam, jalan distribusi lumpuh, pasar sepi, dan petani, sekali lagi, menjadi kelompok pertama yang menanggung kerugian paling besar. Di tengah situasi itu, harga cabai anjlok di tingkat petani, sementara di kota-kota besar harga justru melonjak. Ironi klasik dalam rantai pasok pangan Indonesia.
Namun di tengah kekosongan negara yang lamban merespons, muncul sebuah inisiatif yang tak datang dari kementerian, bukan dari BUMN, apalagi dari skema kebijakan nasional. Ia datang dari seorang influencer: Ferry Irwandi.
Ferry, melalui jejaringnya dan komunitas Rumah Tani, membeli cabai langsung dari petani di wilayah terdampak banjir di Sumatera. Ia memanfaatkan ruang kosong pesawat bantuan yang kembali ke Jakarta, yang biasanya pulang tanpa muatan, untuk mengangkut sekitar 10 ton cabai. Bukan dengan skema subsidi negara, bukan pula dengan APBN, melainkan dengan solidaritas publik, logika efisiensi, dan keberanian mengambil keputusan cepat. Inisiatif ini viral pada 16 Desember 2025.
Dua hari berselang, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengumumkan operasi pasar skala besar. Pemerintah membeli ±40 ton cabai dari petani Aceh, menggunakan pesawat Hercules TNI AU, dan mendistribusikannya ke Jakarta serta Medan. Secara teknis, langkah ini jauh lebih besar. Secara simbolik, ia datang belakangan.
Di titik inilah pertanyaan publik mengeras: siapa yang sebenarnya memulai? Negara, atau warga?
Inisiatif Warga di Tengah Kevakuman Negara
Krisis pangan akibat bencana bukan hal baru. Namun yang selalu berulang adalah pola yang sama: negara hadir setelah viral. Padahal, data cuaca, peta rawan banjir, dan laporan kerusakan sudah tersedia sejak awal. Yang sering absen bukan informasi, melainkan keberanian mengambil keputusan cepat.
Inisiatif Ferry Irwandi menunjukkan satu hal krusial: masalah utama bukan ketiadaan solusi, melainkan ketiadaan kemauan bertindak segera. Skema “kargo balik” yang ia gunakan bukanlah teknologi canggih. Itu sekadar memanfaatkan ruang kosong yang selama ini diabaikan. Logikanya sederhana: jika pesawat bantuan berangkat penuh, mengapa harus pulang kosong?
Kesederhanaan inilah yang justru menampar birokrasi negara. Sebab solusi semacam ini seharusnya berada di dalam SOP kementerian, bukan di kepala seorang influencer. Namun faktanya, solusi datang dari luar negara.
Ferry tidak menunggu rapat lintas kementerian. Ia tidak menunggu surat edaran. Ia melihat petani tak bisa menjual panen, lalu bertindak. Dalam logika politik klasik, ini disebut politik tindakan langsung, direct action, yang selama ini justru lebih sering diasosiasikan dengan gerakan sosial ketimbang negara.
Ketika Menteri Datang Setelah Kabar Viral
Operasi pasar yang dilakukan Menteri Pertanian tentu patut diapresiasi. Membeli 40 ton cabai, mengerahkan pesawat Hercules, dan mendistribusikannya ke pusat konsumsi adalah langkah konkret. Namun persoalannya bukan pada besar-kecilnya skala, melainkan waktu dan motif kemunculan kebijakan.
Fakta bahwa langkah ini diambil dua hari setelah inisiatif Ferry viral menimbulkan kesan kuat bahwa negara bergerak secara reaktif, bukan proaktif. Ini bukan pertama kalinya. Dalam banyak kasus, dari krisis minyak goreng, kelangkaan beras, hingga harga telur, negara sering baru hadir setelah tekanan publik membesar di media sosial.
Dalam konteks ini, Amran Sulaiman tampak bukan sebagai perancang kebijakan antisipatif, melainkan sebagai manajer krisis reputasi. Negara hadir bukan karena sistemnya bekerja, tetapi karena warganya bersuara terlalu keras untuk diabaikan.
Narasi yang kemudian dibangun sebagian media adalah “adu pedas” antara Ferry dan Amran. Seolah-olah ini pertarungan ego: siapa lebih dulu, siapa lebih besar, siapa lebih efektif. Padahal, substansi persoalannya jauh lebih dalam.
Ferry tidak sedang menantang negara. Ia justru mengisi ruang kosong yang ditinggalkan negara. Yang dipertanyakan publik bukan apakah menteri meniru influencer, melainkan mengapa solusi semudah ini tidak muncul dari negara sejak awal.
Dalam logika kebijakan publik, skala besar memang penting. Namun dalam situasi krisis, kecepatan sering kali lebih menentukan daripada volume. Sepuluh ton cabai yang tiba tepat waktu bisa menyelamatkan harga di tingkat petani. Empat puluh ton yang datang terlambat hanya akan menjadi angka dalam laporan kinerja.
Apa Pejabat Negara Telah Kehilangan Sensitivitas Lapangan?
Kasus ini memperlihatkan penyakit lama birokrasi Indonesia: terputusnya pengambil kebijakan dari realitas lapangan. Petani sudah menjerit sejak hari pertama banjir. Jalan terputus, pasar mati, harga jatuh. Namun alarm itu tidak cukup keras di ruang rapat kementerian, hingga akhirnya media sosial yang membunyikannya.
Ini menunjukkan bahwa negara semakin bergantung pada viralitas sebagai sistem peringatan dini. Jika tidak viral, maka tidak prioritas. Jika tidak trending, maka dianggap belum darurat. Dalam situasi seperti ini, influencer justru mengambil alih fungsi moral negara: mendeteksi krisis, merespons cepat, dan menggerakkan solidaritas.
Jika pola ini dibiarkan, ada bahaya besar yang mengintai. Negara bisa terbiasa menjadi aktor kedua. Menunggu warga bergerak dulu, menunggu influencer bicara dulu, baru kemudian masuk dengan sumber daya besar untuk mengklaim penyelesaian masalah.
Ini berbahaya karena: Pertama, Tidak semua krisis punya “Ferry Irwandi”. Kedua, idak semua penderitaan bisa viral. Ketiga, tidak semua daerah punya akses ke influencer nasional.
Negara seharusnya bekerja bahkan ketika kamera tidak merekam.
Kasus ini memberi pelajaran penting tentang arah relasi negara dan warga di era digital:
Pertama, legitimasi moral kini tidak lagi dimonopoli negara. Ia bisa datang dari warga biasa yang bertindak benar pada waktu yang tepat.
Kedua, media sosial telah menjadi arena kebijakan informal. Keputusan negara sering lahir bukan dari perencanaan, melainkan dari tekanan algoritma.
Ketiga, krisis pangan bukan sekadar soal produksi, tetapi distribusi dan empati. Dan dua yang terakhir ini sering kali lebih cepat ditemukan oleh warga daripada birokrat.
Siapa yang Sebenarnya Memimpin?
Pertanyaan akhirnya bukan siapa yang membeli lebih banyak cabai. Bukan pula siapa yang punya pesawat lebih besar. Pertanyaannya lebih mendasar: siapa yang benar-benar memimpin di saat krisis?
Dalam kasus Sumatera, kepemimpinan pertama datang dari warga. Negara menyusul belakangan. Dan selama pola ini terus berulang, publik akan terus bertanya: apakah negara masih menjadi pelaku utama, atau sekadar peniru yang datang setelah tepuk tangan terdengar?