Triple Bottom Line: Ambisi Pertumbuhan Infrastruktur, Hingga Lupa Cara Menjaga Bumi dan Manusia

Kita hidup di zaman ketika pembangunan sering terasa seperti pertunjukan hiburan. Yang penting upaya pembangunan bisa menunjukkan bangunan megah ...

Ilustrasi Triple Bottom Line (Dok. Sweep)

Beberapa tahun terakhir, kita hidup di tengah orasi pejabat negara yang sangat suka memakai kata “kemajuan” demi mendukung ambisi proyek pembangunan. Semua hal dibicarakan dengan bahasa pertumbuhan kapitalistik. Dalam berbagai pidato kenegaraan, data yang disebutkan selalu saja perihal pertumbuhan ekonomi yang katanya naik. Laporan soal kenaikan perolehan dana Investasi.

Penjabaran dokumentasi soal tuntasnya proyek Infrastruktur diklaim bertambah. Dalam kunjungan dinas, pejabat gemar menampilkan Proyek strategis nasional diresmikan satu per satu. Bukti yang ditayangkan Di televisi semuanya terlihat bergerak maju.

Tetapi, meski semakin sering negara bicara soal pertumbuhan dan kemajuan, semakin banyak orang merasa hidupnya bergerak dalam pola lingkaran yang sama. Upaya mereka mengumpulkan harta justru makin jadi upaya melelahkan yang tidak ada habisnya.

Orang tua mulai takut pada sekolah dan pendidikan akibat biaya sekolah anak. Anak muda kerja terus menerus diceritakan soal “Indonesia emas”, tapi tetap merasa masa depannya dibiarkan terasa kabur. Harga kebutuhan pokok membuat makan siang tanpa sadar naik pelan-pelan.

Di tengah masifnya pembangunan, Kota makin panas. Udara akibat polusi industri membuat masyarakat makin sesak bernafas.

Lonjakan harga dan kebutuhan pangan membuat orang makin gampang marah di jalan.

Setelah masyarakat melaksanakan semua, kelelahan membuat kombinasi perasan yang tidak sinkron antara optimisme negara dan kerja keras masyarakatnya. Dan mungkin masalahnya memang berdasarkan titik masalah paling dasar, bahwa negara terlalu sibuk mengejar pertumbuhan, sampai lupa memastikan apakah manusianya masih bisa hidup dengan rasa aman ekonomi dan kestabilan harga untuk menjamin roda produksi masyarakat.

Di kampung-kampung, petani masih bingung mencari harga pupuk yang stabil. Di kota, orang pulang ke rumah dari hari-hari setelah bergulat dengan kerja sambil menghitung apakah gajinya masih bisa cukup untuk membiayai kebutuhan sampai akhir bulan. 

Banyak anak muda sekarang bahkan tidak lagi bermimpi punya rumah. Mereka cuma berharap jangan sampai sakit, karena sekali masuk rumah sakit, tabungan bisa terkuras habis. Tetapi pemerintah dan para pejabat senantiasa bertutur bahwa semuanya akan baik-baik saja.

Kita hidup di zaman ketika pembangunan sering terasa seperti pertunjukan hiburan. Yang penting upaya pembangunan bisa menunjukkan bangunan megah yang besar. Setiap pembangunan punya gaya modern. Setiap kepemimpinan pejabat daerah terlihat ambisius. Ragam foto proyek bagus ditampilkan di media sosial untuk menampilkan bukti pencapaian. Angka dalam laporan investasi menjadi data paling enak untuk melengkapi isi naskah pidato. Sementara urusan apakah rakyat benar-benar hidup lebih baik sering terdorong ke belakang.

Seorang pengusaha asal Inggris, bernama John Elkington memiliki usulan yang menarik untuk dunia yang saat ini. Dalam upayanya menjaga keselarasan manusia, ekonomi dan planet ia menjabarkan konsep Triple Bottom Line. Gagasan ini muncul karena ia mengerti bahwa dunia mulai sadar bahwa keuntungan tidak cukup dijadikan ukuran keberhasilan.

Bisnis atau negara tidak hanya bisa bertanya: “berapa untungnya?” Tetapi juga “siapa yang dikorbankan?”, dan “apa yang rusak setelah semua keuntungan itu didapat?”

Karena pembangunan yang sehat seharusnya menjaga tiga hal sekaligus, bisa disingkat 3P: people (manusia), profit (keuntungan), dan planet (bumi). Masalahnya, penerapan ekonomi di Indonesia hari ini terasa terlalu berat di satu sisi, yakni profit.

Bicara profit di politik cuma perihal uang. Kadang profit berarti kesuksesan angka elektabilitas. Keberhasilan membangun citra pejabat yang berpihak pada rakyat. Deretan jumlah Proyek yang bisa dipamerkan sebagai portofolio. Laporan angka satistik yang terlihat menarik untuk dijual pada pihak pendonor saat pidato kenegaraan dilangsungkan. Makanya kita sering melihat negara lebih cepat membangun hal-hal besar dibanding memperbaiki hal-hal yang mendasar.

Jika Sekolah rusak bisa menunggu anggaran yang menganggur. Tetapi Proyek Strategis Nasional (PSN) harus dilaksanakan dan diselesaikan dengan cepat. Transportasi publik masih di pusat kota masih semrawut. Tetapi kawasan bisnis baru terus dibuka dengan dalih yang sama, pembangunan ekonomi.

Janji 19 juta lapangan kerja membuat Anak muda makin stres mencari kerja. Tetapi negara sibuk bicara bonus demografi seperti mantra optimisme agar masyarakat terlelap dan berhenti mengkritik negara. Semua jargon ekonomi ini rasanya seperti negara lebih mencintai konsep pertumbuhan daripada manusia yang hidup di dalamnya. Dan rasa ketersesatan itu mulai terasa dalam kehidupan sehari-hari.

Melihat bagaimana pola hidup dari masyarakat di kota-kota besar saat ini. Orang-orang berangkat kerja sepagi mungkin, pulang se-larut mungkin, lalu besok mengulang kegiatan yang sama seperti pola. Banyak orang di pusat kota yang hidup cuma untuk bertahan hidup. Nongkrong jadi pelarian murah karena liburan terlalu mahal dan tak lagi terjangkau. Media sosial dipenuhi orang-orang yang bercanda soal burnout, padahal sebenarnya mereka benar-benar kelelahan fisik dan mental. Tetapi karena semua orang sama-sama lelah, akhirnya kelelahan itu dianggap normal.

Mungkin itu tanda paling jelas bahwa pembangunan kita mulai kehilangan sisi “people”. Karena manusia bukanlah mesin ekonomi. Orang tidak bisa terus disuruh produktif tanpa diberi rasa aman dalam hidup. Dan masalahnya tidak berhenti di situ. Saat negara terlalu fokus mengejar pertumbuhan, lingkungan biasanya jadi korban pertama.

Hutan-hutan tempat resapan air dan polusi udara dibuka untuk dijadikan lahan baru ekspansi bisnis negara. Kerusakan wilayah, udara, air dan tanah meluas akibat Tambang diperluas. Sungai rusak. Atmosfer dirusak dan membuat udara makin panas. Semua dilakukan atas nama pembangunan. Padahal, kalau kita mau merenungi hidup secara lebih perlahan. Kita bicara soal masa depan bangsa sambil perlahan menghancurkan tempat hidup bangsa itu sendiri.

Di Jakarta orang beli air bersih untuk memenuhi kebutuhan mereka pokok rumah tangga. Di beberapa kota lain, panas di terik siang sudah terasa seperti masuk ke dalam penghangat oven. Banjir datang makin sering akibat kerusakan alam, tetapi selalu dianggap musibah musiman dan ujian kehidupan dari Tuhan. Keterbatasan pilihan kita membuat Kita mulai terbiasa hidup di tengah kerusakan.

Dan yang paling cepat menyesuaikan diri terhadap kerusakan biasanya justru semua perangkat birokrasi dalam negara. Karena negara punya kemampuan aneh untuk menganggap sesuatu tetap normal selama grafik ekonomi masih tumbuh subur. Sementara rakyat kecil harus menghadapi dampaknya langsung dalam kehidupan mereka.

Petani gagal panen tidak bisa menunggu jargon transisi hijau dari menteri pertanian. Nelayan yang lautnya rusak tidak hidup dari pidato menteri kelautan soal sustainability.

Warga yang rumahnya kebanjiran tiap tahun tidak peduli istilah pembangunan berkelanjutan kalau akhirnya tetap tidur di tenda pengungsian.

Makanya konsep Triple Bottom Line sebenarnya bukan teori bisnis yang semata-mata terlihat apik dan keren. Ia seperti koreksi nyata untuk mengingatkan manusia dan pemerintahannya, bahwa pembangunan seharusnya tidak membuat manusia dan lingkungannya hancur demi keuntungan jangka pendek. 

Karena negara modern sering punya penyakit yang sama, bahwa terlalu percaya bahwa semua hal bisa dibenarkan selama menghasilkan pertumbuhan. Padahal sejarah menunjukkan banyak negara runtuh bukan karena miskin, tetapi karena terlalu lama membiarkan rakyatnya hidup dalam kelelahan kolektif.

Orang mulai kehilangan rasa percaya satu sama lain. Pada sesama, pada pemerintah, pada objek pembangunan ekonomi. Masyarakat mulai sinis pada pembangunan-pembangunan yang katanya diperuntukkan bagi mereka. Orang-orang mulai merasa negara cuma hadir untuk proyek besar dan elite politik. Dan gejala itu mulai terasa di Indonesia.

Anak muda makin sulit percaya jika kerja keras otomatis membuat hidup lebih baik. Kelas menengah mulai takut turun kelas. Orang miskin makin sulit keluar dari lingkaran hidup yang sempit. Tetapi negara tetap bicara tentang optimisme nasional dengan nada yang sangat percaya diri.

Kadang yang membuat rakyat marah bukan cuma kebijakan buruk. Tetapi perasaan bahwa penguasa tidak benar-benar memahami bagaimana hidup dijalani oleh masyarakat kelas bawah. Bahwa ada jarak besar antara ruang rapat kekuasaan dan kehidupan sehari-hari masyarakat biasa.

Triple Bottom Line pada akhirnya cuma ingin mengingatkan kita para manusia, bahwa keuntungan itu penting, tetapi manusia lebih penting. Pertumbuhan itu juga perlu, tetapi bumi tempat kita hidup juga perlu dirawat dan dijaga. Karena apa gunanya negara terlihat maju kalau rakyatnya terus hidup penuh cemas? Apa gunanya proyek besar kalau udara makin buruk dan hidup makin terasa mahal? Apa gunanya bicara masa depan kalau generasi mudanya bahkan takut membayangkan umur 40 nanti akan hidup seperti apa?

Mungkin kita memang perlu berhenti sebentar dan bertanya ulang, bahwa pembangunan ini sebenarnya sedang membawa siapa menuju masa depan?. Karena kalau negara hanya tumbuh secara angka, tetapi manusianya perlahan kehilangan harapan, mungkin yang sedang dibangun bukan kemajuan. Melainkan kelelahan yang dibuat terlihat sebagai dampak dari pembangunan megah.

Posting Komentar