Ketika WNI Diculik Israel, Apa Fungsinya Masuk “Board of Peace”

Presiden Prabowo Subianto berjalan dalam perkumpulan Board of Peace (Dok. Press and Media Bureau of the President of the Republic of Indonesia)

Ada istilah "bahasa diplomasi tidak untuk semua orang", dan mungkin ini juga yang saat ini terjadi di negeri kita. Saat ini, kita dihadapkan pada momen ketika rakyat mulai lelah mendengar kata-kata "diplomasi".

Kalimat-kalimat seperti “mendorong penyelesaian damai”, “mengupayakan komunikasi”, atau “mencermati situasi” mungkin terdengar elegan saat disuarakan di ruang konferensi internasional. Tapi di luar sana, bagi masyarakat biasa, bahasa seperti itu sering terasa kaku dan tidak mewakili realitas masyarakat. 

Kata-kata diplomasi terasa terlalu jauh dari emosi manusia biasa. Terlalu steril untuk menjawab kenyataan bahwa sembilan warga negara Indonesia diculik tentara Israel di perairan internasional.

Dan yang membuat publik semakin marah adalah kenyataan bahwa Indonesia saat ini justru berada di dalam Board of Peace (BoP), forum internasional yang katanya dibentuk untuk mengurusi perdamaian Gaza. Jadi wajar kalau orang-orang bersikap ragu dan mulai bertanya, "setelah Indonesia sudah duduk di meja bersama mereka, lalu kenapa ketika warga negara Indonesia masih saja disentuh?". Apa Indonesia tetap terlihat tidak punya daya tawar?

Itulah inti persoalannya. Warga Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Gaza lah yang diculik, mereka bukan tawanan perang yang seharusnya, karena mereka bukan berasal dari pasukan bersenjata. Keberadaan merekapun bukan hadir sebagai milisi perang Hamas. Bukan juga agen intelijen pihak asing.

Mereka hanyalah dua orang jurnalis dan tujuh relawan kemanusiaan yang membawa bantuan obat-obatan untuk warga di Gaza. Mereka dicegat di perairan internasional, tentu bukan di wilayah domestik Israel. Dalam hukum laut internasional, tindakan seperti itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran serius, bahkan disebut sebagai bentuk piracy (pembajakan). 

Artinya, apa yang saat ini terjadi bukanlah sekadar “insiden biasa” di tengah konflik Timur Tengah. Ini menyangkut martabat negara dan harga diri bangsa. Tapi, lihatlah respons pemerintah kita.

Tidak ada tekanan keras dan desakan pada pemerintahan Israel. Tidak ada ancaman evaluasi keanggotaan Indonesia dalam jajaran BoP. Tidak ada sikap politik yang benar-benar menunjukkan bukti wibawa dan kemarahan negara.

Yang muncul justru bahasa diplomatik yang dibahasakan dengan terlalu hati-hati, seolah pemerintah takut merusak hubungan dengan forum internasional tersebut dan Israel sebagai tuan rumahnya. Padahal Indonesia bukan negara yang berdiri di luar BoP. Kita bagian dari itu. Dan BoP sendiri bukanlah forum Internasional yang kecil.

Dewan ini dipimpin langsung Donald Trump dengan hak veto mutlak. Di dalam struktur eksekutifnya ada Jared Kushner dan Tony Blair. Mereka membahas masa depan Gaza, proyek rekonstruksi, distribusi bantuan, sampai tata kelola wilayah pascaperang lewat konsep bernama “New Gaza”.

Biaya rekonstruksi Gaza diperkirakan mencapai lebih dari US$30 miliar. Sementara dana internasional yang baru terkumpul sekitar US$17 miliar. Bahkan anggota tetap BoP disebut harus membayar iuran tahunan sampai US$1 miliar. Jadi Board of Peace bukanlah forum simbolik. Ini adalah pusat kekuasaan baru dalam pengelolaan Gaza.

Masalahnya, sejak awal banyak pihak di negara ini sudah mulai curiga terhadap arah BoP. Karena konsep “New Gaza” terasa lebih mirip proyek tata kelola geopolitik dan investasi global dibanding perjuangan pembebasan Palestina. 

Palestina hari ini seperti sedang diposisikan bukan sebagai bangsa yang dijajah, tetapi sebagai wilayah krisis yang perlu “diatur ulang.” Dan ironisnya, di dalam struktur BoP tidak ada representasi kuat Palestina sebagai pengambil keputusan dalam urusan mereka sendiri. Israel justru menjadi anggota dominan yang memiliki peran penting dalam keanggotaan forum tersebut.

Di titik inilah masyarakat Indonesia beserta banyak tokoh publik mulai merasa ada yang janggal dan salah. Karena selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan itu bukan cuma kebijakan luar negeri, tetapi bagian dari identitas moral bangsa.

Makanya ketika Indonesia sekarang duduk satu forum dengan Israel sambil tetap terlihat lemah saat WNI diculik, publik merasa ada kontradiksi besar. Indonesia hari ini kehilangan ketegasan moralnya. Apalagi fakta di lapangan Gaza sendiri masih jauh dari kata damai.

Laporan Al Jazeera menunjukkan bahwa klaim BoP tentang kenaikan bantuan kemanusiaan 70% tidak benar-benar terasa bagi warga sipil. Orang-orang Gaza masih antre makanan berjam-jam di dapur umum komunitas. Rumah sakit kekurangan alat tes darah karena perlengkapan medis tertentu tidak diizinkan masuk selama dua tahun terakhir. Air bersih masih langka.

Kenapa Bantuan Tidak Sampai?

Karena hampir 64% wilayah Gaza masih berada dalam kontrol militer Israel. Gudang logistik, akses jalan, sampai distribusi bantuan berada di bawah pengawasan militer. Jadi bantuan memang “masuk” secara angka, tetapi tidak memiliki akses untuk menjangkau rakyat Gaza. Dan ini yang membuat banyak orang mulai melihat BoP bukan sebagai jalan keluar, melainkan mesin pencipta ilusi stabilitas.

Dunia internasional sibuk membicarakan rekonstruksi, sementara rakyat Gaza masih kesulitan makan. Lalu Indonesia masuk ke dalam struktur itu dengan harapan punya posisi tawar. Tetapi posisi tawar macam apa kalau warga negara sendiri saja tidak bisa segera dipulangkan dengan tegas?

Dalam menyikapi permasalahan ini, masyarakat Indonesia tidak butuh teori geopolitik yang rumit. Rakyat hanya ingin melihat satu hal dari pemimpin negeri ini, bahwa negara berani melindungi rakyatnya sendiri. Iya, Sesederhana itu.

Karena rakyat bisa memahami bahwa diplomasi itu kompleks. Rakyat tahu Indonesia bukan negara adidaya. Tapi rakyat juga punya batas kesabaran ketika melihat pemerintah terlalu plin-plan menghadapi penghinaan terhadap warga negaranya. Dan jujur saja, dalam kasus ini pemerintah Indonesia terlihat terlalu lunak dan permisif pada Pemerintah Israel.

Bahkan sebagian masyarakat mulai bersikap dengan nada sinis, "kalau Indonesia harus bayar kontribusi, ikut legitimasi politik forum, bahkan rela duduk dengan Israel, masa kita tidak punya hak untuk menuntut pembebasan WNI dengan tekanan yang lebih keras?" Lalu, apa gunanya Indonesia terlibat dalam proyek yang tidak dapat dirasakan oleh Warga negaranya.

Tentu respon ini adalah luapan emosional. Tapi, ini juga mencerminkan rasa kecewa yang nyata yang mendalam. Karena yang sedang dipertaruhkan oleh Presiden Prabowo Subianto bukan cuma urusan diplomatik, melainkan harga diri bangsa.

Negara yang dihormati bukan negara yang paling banyak durasi pidato moral di forum internasional. Negara dihormati ketika ia menunjukkan keberanian membela warga negaranya sendiri. Dan keberanian itu hari ini tidaklah terasa dan juga tidak terlihat.

Mungkin pemerintah berpikir menjaga hubungan diplomatik lebih penting demi strategi jangka panjang di BoP. Mungkin pemerintah takut kehilangan akses politik internasional jika terlalu konfrontatif terhadap Israel. Tapi sikap terlalu hati-hati justru menimbun resiko yang lebih besar, ketika pemerintah bisa kehilangan kepercayaan dari rakyatnya sendiri.

Sebab rakyat tidak hidup dari bahasa diplomasi. Rakyat hidup dari rasa aman bahwa negaranya akan berdiri paling depan ketika mereka disakiti. Dan ketika rasa aman itu tidak lagi terjamin dan hilang, yang tersisa hanyalah kebencian, kekecewaan dan kemarahan publik yang terus tumbuh subur di hati dan pikiran seluruh warganya.