Film "Pesta Babi” dan Ketakutan Kita Melihat Papua Apa Adanya

Setiap ada sorotan yang luas dan besar, ataupun ketika Papua mulai berbicara dengan suaranya sendiri seperti membuat penguasa gelisah. Kegelisahan itu bukan hal baru, karena sudah sejak lama isu Papua muncul dalam berita-berita televisi dengan tone yang dipelankan, dalam diskusi yang dibubarkan, dalam stigma yang ditempelkan terlalu cepat lewat penghakiman, bahkan dalam cara sebagian orang buru-buru menuduh "tidak nasionalis", "pro-pemberontak" ataupun “anti-Indonesia” kepada pihak manapun yang mencoba membicarakan Papua secara jujur dan terbuka.

Dan kegelisahan yang sama kini muncul lagi lewat film dokumenter "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita". Sebuah film garapan Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale. Sebuah film yang bahkan belum ditonton banyak orang, tetapi sudah lebih dulu dicurigai oleh banyak pihak. Bahkan, sebelum film ini membuahkan kecaman yang lebih luas, acara penayangan film ini sudah lebih dulu dianggap berbahaya. Membahas isu ini sudah lebih dulu dihalangi ruang diskusinya.

Penonton Film Dokumenter "Pesta Babi" di Yogyakarta. Papuan Lives Matter! (Dok. Social Movement Institute)

Lucu sekaligus menyedihkan. Kita hidup di zaman ketika sebuah dokumenter bisa membuat aparat lebih panik daripada maraknya isu korupsi di lingkar kekuasaan negeri ini. Padahal jika kita mau cermati, film ini sebenarnya tidak sedang membawa satu bahasan yang benar-benar baru. 

Film ini hanya mengumpulkan serpihan realitas yang selama ini tercecer di pinggir dari perhatian nasional. Hal yang kadamg terasa ironis, saat kita mengingat kalau hajat hidup dari orang-orang dari wilayah Papua masih jadi isu yang terpinggirkan dan luput dari perhatian masyarakat yang lebih luas. Padahal, mereka juga bagian dari wilayah negeri ini, mereka juga bagian dari warga negeri ini.

Film ini meliput dampak hutan yang hilang, masyarakat adat yang tersingkir, proyek besar yang datang atas nama suci pembangunan, dan suara-suara masyarakat adat yang sering dianggap gerakan pengganggu kemajuan.

Film ini bergerak di Papua Selatan. Mulai dari merauke, Boven Digoel, dan Mappi, beberapa wilayah yang belakangan menjadi panggung ambisi besar negara melalui proyek strategis nasional. Nama-nama programnya terdengar gagah, seperti food estate, biodiesel sawit, bioetanol tebu, ketahanan pangan nasional. Semua terdengar seperti mimpi tentang masa depan Indonesia yang mandiri, berdikari dan kuat secara fondasi.

Tetapi sejarah sudah mengajarkan satu hal pada kita, bahwa setiap proyek raksasa selalu punya kemungkinan melahirkan korban yang sengaja tidak dihitung. Nama-nama yang sengaja dibiarkan hilang tanpa satupun anggota keluarga mereka tahu. Dan korban itu, lagi-lagi, adalah masyarakat yang tinggal paling jauh dari pusat kekuasaan republik ini.

Di pusat kota besar seperti Jakarta, tempat diamana kebijakan atas seluruh negeri diambil, pembangunan sering dipahami sebagai hitung-hitungan angka. Kenaikan grafik berarti tindakan yang sukses. Investasi masuk berarti potensi kemajuan. 

Hutan berubah menjadi kawasan industri dianggap tanda modernisasi. Tetapi di Papua, tanah bukan sekadar aset ekonomi belaka. Tanah adalah tubuh kehidupan itu sendiri. Ada relasi spiritual, relasi leluhur, relasi identitas yang tidak bisa diterjemahkan hanya lewat proposal investasi atau pidato pejabat.

Inilah yang sering gagal dipahami dalam penyelenggaraan negara, bahwa tidak semua kehilangan bisa diganti uang.

Masyarakat Marind, Awyu, Yei, dan Muyu bukan sekadar “penduduk lokal” dalam pengertian administratif. Mereka hidup bersama tanahnya dengan hubungan yang jauh lebih dalam daripada konsep kepemilikan modern. Ketika hutan dibuka besar-besaran, yang hilang bukan cuma pepohonan. Yang ikut hilang adalah ruang ingatan, ruang ritual, ruang berburu, ruang hidup, bahkan rasa menjadi manusia yang utuh.

Namun ironi pembangunan modern memang seperti itu. Ia terlalu sering datang dengan bahasa yang indah tetapi langkah yang dingin. Negara berbicara tentang kesejahteraan nasional, sementara masyarakat adat justru bertanya apakah mereka masih punya tempat di masa depan. Pada titik ini, film Pesta Babi terasa seperti gamparan keras bagi kita yang tidak ikut jadi korban kebijakan.

Film ini adalah bukti, bahwa hanya lewat penayangan film saja publik bisa ikut gelisah. Kesadaran yang timbul setelah menonton film ini menyadarkan kita bahwa pembangunan tidak pernah netral. Selalu ada pihak yang diuntungkan lebih besar, dan selalu ada pihak yang diminta berkorban lebih banyak. Masalahnya, yang diminta berkorban hampir selalu orang-orang yang suaranya paling lemah.

Judul dokumenter “Pesta Babi” sendiri terasa seperti tamparan simbolik yang terdengar kasar, liar, bahkan provokatif di telinga. Tetapi justru karena itulah ia bekerja. Ada pesta besar yang sedang berlangsung di Papua,  pesta investasi, pesta konsesi lahan, pesta jargon pembangunan, pesta ambisi elit politik dan penguasa. Tetapi di tengah pesta itu, masyarakat adat justru berdiri sebagai penonton yang dipaksa tersenyum di atas kehilangan yang mereka alami sendiri.

Yang membuat film ini semakin kontroversial tentu adalah penggunaan istilah “kolonialisme”. Kata itu seperti pemantik api dalam ruang publik Indonesia. Begitu diucapkan, emosi publik dibuat langsung menyala. Banyak orang menolaknya mentah-mentah karena merasa Indonesia tidak mungkin menjajah masyarakat dari pulau bernama Papua. Bukankah Papua bagian dari Indonesia? Bukankah negara sudah membangun jalan, jembatan, bandara, dan berbagai infrastruktur di sana?

Tetapi mungkin persoalannya memang tidak sesederhana itu. Kolonialisme hari ini tidak selalu hadir dalam bentuk penerjunan pasukan asing yang mengibarkan bendera di tanah sebagai identitas penjajah. Bisa jadi ia hadir lewat relasi kuasa yang timpang. Lewat pembangunan yang diputuskan oleh orang dari jauh, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat Papua secara bermakna. Menafikan keterlibatan masyarakat lokal papua dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

Film ini juga menampilkan bahwa, lewat eksploitasi sumber daya yang lebih banyak menguntungkan pemerintahan pusat dibanding warga sekitar. Lewat situasi ketika satu kelompok terus diminta beradaptasi demi kepentingan nasional, sementara suaranya dan kepentingannya sendiri nyaris tak pernah benar-benar didengarkan.

Film ini tidak sedang menawarkan jawaban soal benar yang salah, tidak juga membuktikan hitam-putih. Tapi,  justru sedang mengajukan pertanyaan yang membuat kita bertanya-tanya secara tidak nyaman, "Apakah kita sungguh melihat Papua sebagai subjek yang setara?," atau hanya sebagai wilayah yang harus terus “diamankan” dan “dimanfaatkan”?

Dan mungkin justru jawaban dari pertanyaan itu yang paling ditakuti oleh penguasa. Karena, selama ini Papua terlalu sering dibicarakan tanpa benar-benar didengarkan. Kita lebih nyaman melihat Papua sebagai objek pembangunan ketimbang manusia dengan pengalaman sejarahnya sendiri. Narasi resmi negara selalu terdengar begitu dominan, sementara suara masyarakat adat sering muncul hanya sebagai catatan kaki.

Maka ketika ada film yang mencoba membalik arah kamera, dengan memperlihatkan Papua dari sudut pandang mereka yang hidup langsung di tengah perubahan brutal itu, reaksi defensif pun mulai muncul.

Diskusi film dibubarkan. Persiapan nobar dibatalkan. Aparat datang dengan pertanyaan intimidatif yang terasa seperti sesi interogasi. Kampus menjadi ruang senyap yang gugup saat aparat bersepatu lars datang dengan muka sangarnya. Dan seperti biasa, alasan yang dipakai hampir selalu sama, dalih menjaga ketertiban.

Padahal demokrasi yang baik justru lahir dari keberanian menghadapi ketidaktertiban gagasan. Negara yang kuat tidak takut pada film dokumenter. Negara yang percaya diri tidak perlu sibuk memburu ruang diskusi mahasiswa. Hanya kekuasaan yang rapuh yang menganggap percakapan sebagai ancaman.

Yang menarik, pemerintah pusat melalui Yusril Ihza Mahendra sebenarnya sudah menyatakan bahwa tidak ada pelarangan resmi terhadap film tersebut. Ia bahkan mengatakan bahwa kritik adalah hal yang wajar dan masyarakat sebaiknya menonton lalu mendiskusikannya secara terbuka.

Pernyataan itu semestinya menjadi angin segar. Tetapi kenyataan di lapangan justru memperlihatkan hal berbeda. Ada semacam refleks lama yang masih hidup, bahwa ketakutan bahwa publik akan berpikir terlalu jauh jika Papua dibicarakan secara jujur. Padahal menutup diskusi tidak pernah membuat masalah hilang. Ia hanya membuat luka dipendam lebih dalam.

Indonesia sering membanggakan diri sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Tetapi demokrasi bukan sekadar soal pemilu lima tahunan atau kebebasan membuat konten hiburan di media sosial. Demokrasi diuji justru ketika negara berhadapan dengan suara yang mengganggu kenyamanan nasionalisme arus utama.

Apakah kita cukup dewasa mendengar kritik tanpa buru-buru marah? Apakah kita cukup percaya diri membiarkan publik menilai sendiri? Ataukah kita sebenarnya masih mewarisi mentalitas lama yang menganggap rakyat harus terus diarahkan tentang apa yang boleh dipikirkan?

Inilah ironi besar republik ini. Kita begitu percaya diri berbicara tentang kebebasan, tetapi sering gugup menghadapi pertanyaan yang terlalu jujur.

Film "Pesta Babi" mungkin tidak sempurna. Semua karya dokumenter pasti punya sudut pandang. Tetapi sudut pandang bukan dosa. Yang berbahaya justru ketika hanya ada satu sudut pandang yang diizinkan hidup.

Sebab kalau negara mulai takut pada film, pada diskusi kampus, pada percakapan warga, maka yang sebenarnya sedang dipertontonkan bukan kekuatan, melainkan kecemasan. Dan kecemasan itu lahir karena ada sesuatu yang belum selesai dalam cara kita memandang Papua.

Selama bertahun-tahun, Papua selalu diposisikan dalam dua ekstrem: romantisasi eksotis atau ancaman keamanan. Jarang sekali ia diperlakukan sebagai ruang manusia biasa yang penuh kompleksitas. Ketika orang Papua marah, mereka dicurigai. Ketika mereka diam, penderitaannya dianggap tidak ada.

Padahal mungkin yang mereka minta sebenarnya adalah hal sederhana. Mereka ingin didengar sebagai manusia, bukan sekadar angka statistik pembangunan atau objek pidato politik. Karena itu, diskusi tentang Papua seharusnya tidak dimulai dari rasa takut, melainkan keberanian untuk mendengar pengalaman yang berbeda. Tidak semua kritik adalah upaya memecah bangsa. Kadang kritik justru bentuk cinta paling serius terhadap sebuah negara.

Dan mungkin itulah pesan paling penting dari film ini, bahwa Indonesia tidak akan runtuh hanya karena sebuah dokumenter diputar. Tetapi Indonesia bisa perlahan kehilangan jiwanya jika terus membiasakan diri membungkam percakapan. Sebab bangsa yang besar bukan bangsa yang anti kritik. Bangsa yang besar adalah bangsa yang cukup matang untuk bercermin, bahkan ketika bayangan yang muncul terasa menyakitkan.