Saat ini saya tidak tahu mana yang lebih menyedihkan dalam politik Indonesia hari ini. Apakah semua skandal korupsinya, atau kenyataan bahwa ada begitu banyak rakyat kecil yang rela dipakai untuk menjaga korupsi para pejabat itu tetap aman.
Kita hidup di zaman yang aneh. Dulu orang dibayar untuk membangun jalan, mengajar anak-anak, menanam padi, atau menjaga keamanan kampung. Sekarang ada industri baru yang tumbuh subur, namanya industri ternak akun, yang lebih gampang disebut sebagai “Buzzer”.
Orang-orang miskin ini dibayar untuk marah. Dibayar untuk menyerang sesama warga negara yang bersimpati kepada kemiskinan. Dibayar untuk menghina sesama warga negara yang memprotes semua tindak penyelewengan anggaran yang diperbuat oleh pejabat negara. Ironis bukan?
 |
| Mural di Pinggir Jalan (Dok. Kompas) |
Dan yang lebih ironis, banyak dari mereka sebenarnya sama-sama korban dari keadaan sosial dan ekonomi yang buruk.
Para Buzzer ini bukanlah konglomerat. Karena konglomerat enggan dibayar 1-3 juta per bulan hanya untuk menyerang akun warga lain.
Bukan juga kelompok elite partai, yang punya hak konsesi sebagai saham dari bantuan dan keterlibatan mereka pada bantuan legalisasi dan pengesahan proyek-proyek milik pengusaha sawit, properti, manufaktur, tambang dan batubara.
Bukan juga pengusaha yang menguasai atau pemilik proyek-proyek tender hasil pengadaan negara. Karena mereka punya sumber penghasilan yang jauh lebih besar.
Mereka cuma orang biasa yang mungkin hidup pas-pasan, pengangguran tanpa profesi, pekerja serabutan, atau anak muda yang kesulitan mencari pekerjaan layak. Lalu datanglah tawaran dari dunia politik menawarkan sesuatu yang terlihat mudah. Dimulai dengan bayaran untuk, “Bantu serang akun ini.” Lalu, “Bantu goreng isu ini.” Juga, “Bantu bela tokoh ini buat pencitraan”.
Bayarannya mungkin satu juta, Dua juta, Tiga juta. Mungkin cuma ratusan ribu per bulan. Mungkin Cukup untuk bertahan hidup beberapa minggu. Dan karena hidup makin mahal, banyak orang akhirnya masuk ke sana tanpa sadar bahwa mereka sedang dipakai menjadi alat untuk melawan kepentingan mereka sendiri.
Ini juga yang lebih tragis. Mereka menyerang mahasiswa yang protes soal pendidikan mahal, padahal mungkin adiknya sendiri kesulitan bayar biaya kuliah. Mereka menghina aktivis antikorupsi, padahal korupsi itulah yang membuat harga kebutuhan pokok dan hidup semakin brutal bagi rakyat kecil dan tentu keluarga mereka sendiri. Mereka menyerang semua orang yang melakukan kritik terhadap pemerintah, padahal kebijakan yang dikritik itu juga berdampak pada dapur mereka sendiri.
Kadang saya melihat kolom komentar media sosial dan rasanya seperti melihat rakyat miskin dipaksa bertarung melawan rakyat miskin lain demi hiburan para pejabat politik. Sementara orang-orang di atas sana tinggal duduk tenang menikmati kekuasaan dengan bayaran kecil agar sesama rakyat kecil saling serang, saling membenci dan saling berbenturan. Sehingga apapun yang mereka lakukan bisa lolos dari ancaman pelengseran.
Fenomena semacam ini bukan sekadar soal media sosial yang menjadi toxic karena orang-orangnya, tapi ini lebih dalam dari itu. Ini soal bagaimana kekuasaan modern belajar cara paling murah untuk bertahan dengan semua penyelewengan anggaran yang mereka lakukan dalam pagu anggaran, yakni memecah belah soliditas dan solidaritas rakyatnya. Karena sejarah telah membuktikan bahwa penguasa selalu takut pada rakyat yang bersatu.
Mereka takut ketika mahasiswa, buruh, petani, kelas menengah, jurnalis, dan masyarakat sipil mulai punya kesadaran bahwa mereka sebenarnya menghadapi masalah yang sama, dari korupsi yang dilakukan pejabat, ketimpangan hak sosial dan ekonomi, kebijakan pemerintah yang disusun lebih pro-oligarki daripada kepentingan rakyat, dan kekuasaan yang berdiam puluhan tahun dengan terlalu nyaman tanpa pengawasan. Maka cara termudah menghentikannya adalah membuat semua orang sibuk saling membenci.
Mereka membuat rakyat menganggap kritik sebagai ancaman. Mereka membuat aktivis terlihat seperti musuh negara. Mereka membuat mahasiswa dicap kalangan intelek yang kurang berbaur dan sok idealis. Mereka membuat citra jurnalis dianggap “wartawan amplop” yang cuma bisa membuat gaduh. Dan untuk menjalankan semua itu, buzzer menjadi alat yang sangat efektif.
Karena propaganda modern tidak lagi bekerja lewat pidato tunggal seperti zaman diktator lama. Sekarang propaganda bekerja lewat banjir komentar, algoritma, potongan video, akun anonim, dan keributan antar warga negara tanpa akhir.
Tujuannya ini tentu bukan membuat rakyat paham kemana arah kebijakan yang nantinya akan berdampak pada mereka, tapi tujuannya membuat rakyat lelah dengan logika dan argumentasi.
Ternak buzzer ini punya tujuan agar masyarakat Lelah berpikir karena terus menerus dihakimi. Lelah peduli karena akhirnya diserang oleh gerombolan akun anonim tanpa wajah, tanpa pengikut dan muncul di semua akun kritik lainnya. Warga negara dibuat Lelah untuk membedakan mana fakta dan mana manipulasi. Karena masyarakat yang lelah biasanya berhenti melawan pada penindasan.
Mungkin kita marah bukan hanya kepada penguasa politik yang memelihara sistem ini. Kita juga marah pada betapa mudahnya sebagian masyarakat menjual akal sehatnya sendiri pada kepentingan orang lain, yang turut berdampak pada hidupnya sendiri.
Saya selalu bertanya, “Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu fanatik membela kekuasaan yang bahkan tidak benar-benar peduli padanya?”
“Bagaimana mungkin orang rela menyerang sesama warga cuma karena dibayar recehan politik?”
“Apa yang sebenarnya sudah dirusak dari cara kita melihat diri sendiri sebagai bangsa?”
Dulu, orang-orang turun ke jalan melawan penjajahan demi martabat sesama anak bangsa. Hari ini, sebagian orang justru rela menjadi tameng kekuasaan untuk menjatuhkan rakyat lain yang sedang memperjuangkan keadilan sosial bagi hidup masyarakat yang lebih luas.
Kadang rasanya seperti melihat sejarah kolonialisme lahir kembali dalam bentuk digital. Zaman dulu pemerintah kolonial Belanda memakai KNIL. Kolonial Inggris di India membentuk tentara Gorkha untuk mengontrol tanah jajahan dari warga lokal yang menolak tunduk pada kolonialisme.
Hari ini praktiknya sama, hanya saja bentuknya dibuat lebih terstruktur dan lebih modern. Lewat ternak akun anonim untuk membenturkan kepentingan sesama rakyat, membanjiri opini-opini warga dengan pasukan untuk komentar, membayar sejumlah uang ke influencer politik untuk merubah kenyataan sesuai ilusi politik pejabat, melibatkan agensi-agensi digital untuk menyebarkan propaganda.
Bedanya cuma senjatanya. Kalau dulu membentuk pasukan dan menyerang pakai senapan, sekarang cukup bentuk buzzer dan serang sesama warga pakai algoritma. Tetapi prinsipnya sama, yaitu dengan menggunakan rakyat untuk melawan rakyatnya sendiri.
Dan yang menyedihkan bagi saya, banyak buzzer yang mendeklarasikan dirinya sebagai aksi “membela negara”. Padahal sering kali yang mereka bela hanyalah kepentingan para penguasa yang turut menjangkiti hidup mereka.
Negara dan penguasa itu dua hal yang berbeda. Seperti halnya warga negara sudah seyogyanya turut serta dalam agenda pembangunan negara. Mengkritik pemerintah bukan berarti membenci negara. Mengkritik korupsi bukan berarti anti-nasionalisme. Mengkritik kebijakan bukan berarti ingin menghancurkan Indonesia. Justru orang yang masih peduli mengkritik biasanya adalah orang yang masih punya harapan terhadap bangsanya.
Yang berbahaya adalah ketika masyarakat mulai takut berbicara karena setiap kritik langsung dikeroyok oleh ratusan akun bodong. Karena negara yang sehat membutuhkan koreksi dalam setiap tindakan. Tanpa kritik, kekuasaan akan menjadi virus yang menjangkiti birokrasinya. Dan sejarah selalu menunjukkan hal yang sama, bahwa kekuasaan yang terlalu nyaman dengan pujian biasanya mulai kehilangan kemampuan mendengar kenyataan. Sementara buzzer-buzzer itu terus dipelihara karena mereka murah dan efektif.
Bayangkan saja betapa menguntungkannya bagi elite politik, daripada memperbaiki kebijakan, cukup bayar pasukan digital untuk mengalihkan isu pada berita sensasional lain.
Daripada menjawab kritik, cukup serang karakter pengkritiknya. Daripada memperbaiki pelayanan publik, cukup buat rakyat sibuk perang opini. Maka perhatian masyarakat habis di media sosial, sementara permainan anggaran, proyek, dan kekuasaan terus berjalan di belakang layar.
Dan yang membuat saya benar-benar muak adalah kenyataan bahwa semua ini terjadi di tengah rakyat yang hidupnya semakin sulit. Terhimpit secara ekonomi. Orang-orang di kota rebutan kerja.
Harga rumah yang tersedia semakin tidak masuk akal. Biaya ke akses kesehatan mahal. Akses pada Pendidikan makin berat. Anak muda stres memikirkan masa depan. Tetapi di saat seperti itu, masih ada orang yang menghabiskan energinya untuk menjadi tentara komentar bagi politisi.
Membela pejabat seperti sedang membela keluarga sendiri. Padahal kalau besok mereka sakit dan tidak punya uang rumah sakit, pejabat yang mereka bela mati-matian itu belum tentu peduli. Inilah ironi paling pahit dari politik buzzer, bahwa rakyat kecil dipakai untuk mempertahankan sistem yang membuat mereka tetap kecil.
Dan mungkin yang perlu “diruqyah” sebenarnya bukan individu-individunya, melainkan mentalitas politik kita yang sudah terlalu lama sakit. Mentalitas yang membuat manusia lebih mudah marah pada sesama rakyat daripada pada ketidakadilan yang nyata. Mentalitas yang membuat propaganda terasa lebih penting daripada empati. Mentalitas yang membuat orang bangga menjadi alat kekuasaan, meski hidupnya sendiri tetap terjepit.
Karena bangsa yang sehat seharusnya dibangun dari solidaritas, bukan kebencian dan permusuhan yang dipelihara. Negara tidak akan benar-benar maju kalau rakyatnya terus diadu domba. Dan selama masyarakat masih mudah dibeli untuk menyerang sesamanya sendiri, selama itu pula elite politik akan terus tertawa melihat rakyat saling menghancurkan di bawah. Sementara mereka tetap aman berkuasa.