Namun persoalannya menjadi berbeda ketika proses hukum mulai terlihat terlalu dipaksakan untuk menyeret satu nama pengusaha besar, Nadiem Makarim. Di titik inilah publik mulai melihat banyak kejanggalan.
Kritik dalam persidangan kasus ini bukan berarti membela Nadiem secara personal, apalagi menolak proses hukum. Kritik justru penting agar penegakan hukum tidak berubah menjadi pertunjukan politik yang dipenuhi asumsi, konstruksi narasi, dan pencarian kambing hitam.
Sebab hukum yang baik tidak bekerja berdasarkan spekulasi publik atau kebutuhan politik sesaat. Ia bekerja berdasarkan bukti yang solid, rantai komando yang jelas, dan hubungan langsung antara keputusan kebijakan dengan keuntungan pribadi yang diperoleh pelaku.Dan sampai sejauh ini, publik belum benar-benar melihat itu secara terang.
 |
Persidangan Nadiem Makarim (Image: Tempo) |
Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek seharusnya menjadi momentum penting untuk membongkar tata kelola pengadaan pendidikan yang bermasalah. Jika memang ada manipulasi kajian, pengondisian spesifikasi, atau konflik kepentingan dalam proyek bernilai besar itu, maka publik tentu mendukung penegakan hukum yang transparan dan tegas.
Namun persoalannya menjadi berbeda ketika proses hukum mulai terlihat terlalu dipaksakan untuk menyeret satu nama pengusaha besar, Nadiem Makarim. Di titik inilah publik mulai melihat banyak kejanggalan.
Kritik dalam persidangan kasus ini bukan berarti membela Nadiem secara personal, apalagi menolak proses hukum. Kritik justru penting agar penegakan hukum tidak berubah menjadi pertunjukan politik yang dipenuhi asumsi, konstruksi narasi, dan pencarian kambing hitam.
Sebab hukum yang baik tidak bekerja berdasarkan spekulasi publik atau kebutuhan politik sesaat. Ia bekerja berdasarkan bukti yang solid, rantai komando yang jelas, dan hubungan langsung antara keputusan kebijakan dengan keuntungan pribadi yang diperoleh pelaku.Dan sampai sejauh ini, publik belum benar-benar melihat itu secara terang.
Salah satu hal yang membuat kasus ini terasa janggal adalah bagaimana konstruksi perkara tampak dibangun perlahan untuk mengarah ke Nadiem sebagai pusat narasi. Padahal dalam birokrasi kementerian, sebuah pengadaan besar tidak berjalan hanya berdasarkan kehendak satu orang menteri. Ada tim teknis, pejabat pengadaan, direktorat, unit kajian, auditor internal, hingga mekanisme administrasi berlapis.
Karena itu, publik wajar untuk merasa janggal, “apakah yang sedang diperiksa benar-benar dugaan korupsi berbasis bukti hukum ?”, atau justru upaya membangun hubungan simbolik antara “menteri terkenal” dan “proyek bermasalah” agar kasusnya memiliki efek politik yang besar?
Apalagi beberapa dasar yang digunakan untuk membangun narasi kasus ini masih terasa lemah jika dijadikan fondasi utama kriminalisasi.
Misalnya soal rapat Zoom tanggal 6 Mei 2020 yang disebut sebagai titik awal pengarahan penggunaan Chromebook. Dalam praktik pemerintahan, menteri memang kerap memberikan arahan kebijakan umum sebelum proses teknis berjalan. Itu bukan hal yang otomatis ilegal.
Masalah hukumnya seharusnya baru muncul jika dapat dibuktikan ada perintah melanggar aturan, pengondisian tender untuk keuntungan tertentu, atau adanya aliran keuntungan pribadi. Tetapi sampai sekarang, publik belum melihat bukti yang benar-benar menunjukkan bahwa Nadiem memperoleh keuntungan langsung dari proyek tersebut.
Yang muncul justru lebih banyak rangkaian asumsi hubungan: pernah bertemu pihak Google, pernah memimpin Gojek, ada investasi Google ke Gojek, lalu dikaitkan dengan proyek Chromebook. Secara politik narasi ini memang terdengar dramatis, tetapi dalam hukum, hubungan tidak otomatis berarti keterlibatan pidana. Di sinilah bahaya terbesar mulai muncul, di mana penegakan hukum berbasis asosiasi.
Jika pola seperti ini dinormalisasi, maka siapa pun pejabat publik yang pernah memiliki relasi profesional dengan pihak swasta bisa dengan mudah dikonstruksikan terlibat konflik kepentingan tanpa bukti korupsi yang benar-benar konkret.
Tentu, dugaan soal coinvestment 30 persen tetap harus diselidiki serius. Dugaan manipulasi kajian teknis juga perlu dibuka terang. Namun penyelidikan terhadap kebijakan publik harus dibedakan secara hati-hati dengan kriminalisasi kebijakan.
Sebab tidak semua kebijakan yang gagal atau bermasalah otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Dan Indonesia punya sejarah panjang soal kaburnya batas itu.
Banyak pejabat akhirnya takut mengambil keputusan karena khawatir setiap kebijakan yang keliru secara administratif akan berujung pidana ketika kekuasaan politik berubah. Akibatnya, birokrasi menjadi pasif, lambat, dan hanya sibuk menyelamatkan diri sendiri. Dalam konteks Chromebook, kritik paling masuk akal sebenarnya bukan pada ide digitalisasi pendidikan itu sendiri, melainkan pada kualitas perencanaannya.
Chromebook memang problematik untuk banyak wilayah Indonesia yang infrastrukturnya belum siap. Ketergantungan terhadap internet membuat perangkat ini tidak efektif di daerah dengan sinyal lemah. Banyak sekolah juga lebih membutuhkan pembangunan dasar dibanding distribusi laptop dalam jumlah besar.
Namun kebijakan yang buruk tidak otomatis identik dengan korupsi. Dan ini yang tampaknya mulai kabur dalam penanganan kasus tersebut.
Negara harus bisa membedakan mana maladministrasi, mana kegagalan kebijakan, dan mana kejahatan korupsi. Kalau semuanya dicampur menjadi satu, maka hukum akan berubah menjadi alat tafsir politik.
Hal lain yang membuat publik curiga adalah momentum kasus ini sendiri. Penyidikan baru terlihat agresif setelah Nadiem tidak lagi menjabat sebagai menteri. Ini memunculkan kesan klasik dalam politik Indonesia: hukum sering terlihat berani setelah seseorang kehilangan kekuasaan.
Tentu publik tidak boleh langsung menyimpulkan ada motif politik. Tetapi aparat penegak hukum juga tidak bisa menyalahkan masyarakat jika muncul kecurigaan seperti itu. Karena sejarah Indonesia memang penuh dengan kasus-kasus hukum yang bergerak mengikuti arah angin politik.
Di titik ini, Kejaksaan Agung sebenarnya memikul tanggung jawab besar. Jika memang ada bukti kuat keterlibatan Nadiem, maka bukti itu harus dibuka secara terang dan meyakinkan, bukan dibangun melalui potongan narasi yang menggiring opini publik.
Karena ketika kasus hukum terlalu banyak dimainkan di ruang media sebelum dibuktikan di pengadilan, yang lahir bukan kepercayaan terhadap hukum, melainkan kecurigaan terhadap motif kekuasaan. Dan itu berbahaya bagi demokrasi. Sebab hukum yang kehilangan kredibilitas akan membuat masyarakat sulit membedakan mana pemberantasan korupsi yang genuine dan mana penegakan hukum yang bermuatan politis.
Kasus Chromebook seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pengadaan pendidikan dan memperjelas batas konflik kepentingan pejabat publik. Tetapi jika prosesnya justru terlihat seperti pencarian tokoh utama untuk dipersalahkan, maka substansi pembenahan sistem bisa hilang.
Publik akhirnya hanya disuguhi drama nama besar, bukan pembongkaran akar masalah. Padahal akar masalah pendidikan Indonesia jauh lebih kompleks. Dimulai dari ketimpangan infrastruktur, birokrasi proyek, digitalisasi yang dipaksakan, hingga lemahnya evaluasi kebijakan berbasis kebutuhan lapangan.
Kalau semua itu tidak disentuh, maka sekalipun ada satu dua orang yang dipenjara, masalahnya akan tetap berulang dengan wajah yang berbeda. Karena korupsi kebijakan tidak lahir dari satu individu semata. Ia lahir dari sistem yang terlalu mudah mencampurkan kekuasaan, proyek, dan pencitraan. Dan hukum seharusnya membongkar sistem itu, bukan sekadar mencari kambing hitam sebagai simbol untuk dipertontonkan ke publik.