 |
| Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia (Dok. Liputan 6) |
Bukan karena keduanya tidak boleh bertemu, tentu saja sejarah bangsa ini justru menunjukkan bahwa agama dan politik selalu berjalan berdampingan, tetapi karena setiap simbol keagamaan memiliki ruang kesakralannya sendiri. Begitu simbol itu masuk ke arena politik, tafsir publik langsung berlapis-lapis.
esdp.cc - Beberapa hari terakhir, perbincangan itu muncul kembali setelah pernyataan Bahlil Lahadalia, tokoh yang kini berada di pucuk pimpinan Partai Golkar, dalam sebuah acara peringatan Nuzulul Quran. Dalam suasana yang semestinya khidmat dan religius, Bahlil melontarkan candaan yang mengaitkan Lailatul Qadar dengan kursi kepemimpinan Golkar.
Sebagian orang tertawa. Sebagian lainnya mengernyitkan dahi. Sebagian lagi langsung menilai itu tidak pantas. Saat Candaan Agama Masuk Dalam Arena Kekuasaan, dan Sikap kita Adalah Cara Kita Memaknai Simbol-Simbol Agama.
Respons masyarakat juga beragam, dan mungkin ini sebenarnya jadi hal yang menarik. Ia bukan sekadar soal setuju atau tidak setuju dengan sebuah candaan. Ia memperlihatkan bagaimana masyarakat Indonesia memandang hubungan antara simbol agama dan praktik kekuasaan politik. Dan di situlah percakapan menjadi jauh lebih penting daripada sekadar membela atau menyerang satu nama tokoh.
Candaan yang Tidak Pernah Tanpa Makna
Mari kita mulai dari hal yang paling manusiawi, politikus juga manusia. Mereka bercanda, mereka mencoba mencairkan suasana, mereka ingin terlihat dekat dengan hadirin. Dalam banyak acara keagamaan, humor bahkan sering dipakai untuk membuat suasana lebih hangat.
Namun politik memiliki satu konsekuensi yang tidak dimiliki kehidupan biasa, setiap kata selalu memiliki bobot makna. Ketika seorang tokoh publik berbicara, apalagi tentang simbol religius yang sangat sakral bagi umat Islam seperti Lailatul Qadar, publik tidak hanya mendengar kalimatnya. Mereka juga membaca konteksnya, posisi kekuasaannya, dan pesan implisit di baliknya.
Lailatul Qadar, bagi umat Islam, bukan sekadar malam istimewa. Ia adalah simbol puncak spiritualitas Ramadan. Dalam keyakinan Islam, malam itu lebih baik dari seribu bulan. Malam ketika doa-doa dipercaya lebih dekat dengan pengabulan.
Ketika simbol yang begitu sakral itu disandingkan dengan kursi politik, bahkan dalam bentuk candaan, publik secara naluriah merasa ada sesuatu yang terasa janggal.
Sebagian mungkin menganggapnya hanya guyonan ringan. Namun sebagian lain merasa simbol suci sedang dipakai untuk metafora kekuasaan. Perasaan itulah yang membuat percakapan publik menjadi terasa panas.
Tradisi Lama Pejabat, Agama Sebagai Bahasa Politik
Jika kita menengok sejarah politik Indonesia, sebenarnya fenomena ini bukan hal baru. Sejak masa awal republik ini berdiri, sedari simbol agama sering digunakan untuk menyampaikan pesan politik.
Pidato-pidato tokoh nasional sering dipenuhi kutipan ayat, metafora spiritual, atau narasi moral keagamaan. Itu bukan sekadar retorika kosong, ia berfungsi sebagai jembatan komunikasi dengan masyarakat yang religius.
Indonesia bukan negara sekuler dalam pengertian yang kaku, tetapi juga bukan negara agama dalam konstitusinya. Ia berada di wilayah abu-abu yang unik, agama sangat hadir dalam ruang publik, tetapi negara tidak didasarkan pada satu doktrin agama tertentu. Akibatnya, politik di Indonesia hampir selalu berbicara dengan bahasa moral agama.
Masalahnya muncul ketika bahasa simbolik itu tidak lagi terasa sebagai pengingat moral, melainkan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Publik bisa menerima ayat digunakan untuk menyerukan keadilan. Tetapi mereka lebih sensitif ketika simbol agama digunakan untuk menggambarkan posisi politik atau jabatan. Di titik itulah perasaan tidak nyaman muncul.
Jika berkaitan degan Simbol Agama Mengapa Reaksi Publik Cepat Meledak?
Reaksi publik terhadap candaan Bahlil sebenarnya juga menunjukkan sesuatu yang lebih besar, sensitivitas masyarakat Indonesia terhadap simbol agama sedang berada pada fase yang sangat tinggi. Ada beberapa alasan mengapa itu terjadi.
Pertama, media sosial membuat setiap potongan kalimat bisa berdiri sendiri tanpa konteks utuh. Candaan yang mungkin terasa ringan di ruangan acara bisa berubah menjadi kalimat kontroversial ketika dipotong menjadi klip 20 detik.
Kedua, politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakin sarat dengan mobilisasi identitas. Agama tidak lagi sekadar nilai moral, ia sering menjadi garis pembeda dalam kompetisi politik.
Ketiga, publik kini semakin kritis terhadap elit. Apa pun yang terdengar seperti upaya “membungkus kekuasaan dengan simbol religius” langsung memancing kecurigaan. Karena itu, candaan kecil pun bisa berubah menjadi diskursus nasional.
Politik Humor dan Risikonya
Humor sebenarnya bukan hal asing dalam politik. Banyak pemimpin dunia menggunakan humor untuk membangun citra yang lebih manusiawi. Namun humor dalam politik memiliki satu syarat penting, ia harus sensitif terhadap ruang simbolik yang digunakan.
Ketika humor menyentuh isu ekonomi, publik biasanya lebih santai. Ketika humor menyentuh rival politik, publik menganggapnya bagian dari permainan. Tetapi ketika humor menyentuh simbol agama, batas toleransi menjadi jauh lebih sempit. Bukan karena masyarakat tidak bisa bercanda tentang agama. Faktanya, dalam kehidupan sehari-hari banyak humor religius beredar di masyarakat. Perbedaannya terletak pada posisi pembicara.
Jika candaan datang dari teman di warung kopi, ia dianggap ringan. Jika candaan datang dari tokoh yang memegang kekuasaan politik nasional, ia otomatis dibaca sebagai pernyataan politik. Di situlah candaan berubah menjadi pesan.
Golkar dan Simbol Kekuasaan
Candaan yang mengaitkan Lailatul Qadar dengan kursi Partai Golkar juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah partai tersebut. Golkar bukan partai biasa dalam sejarah Indonesia. Ia adalah salah satu simbol kekuasaan politik paling panjang dalam perjalanan republik ini. Dari era Orde Baru hingga sekarang, Golkar selalu hadir dalam pusat gravitasi kekuasaan.
Karena itu, setiap pembicaraan tentang “kursi Golkar” bukan sekadar metafora jabatan. Ia membawa memori panjang tentang perebutan pengaruh, konsolidasi kekuatan, dan dinamika elite politik.
Ketika metafora itu dipadukan dengan simbol religius yang sakral, publik merasa dua dunia yang berbeda sedang dipertemukan, dunia spiritual dan dunia kekuasaan.
Sebagian orang mungkin melihatnya sebagai humor. Namun sebagian lain melihatnya sebagai gambaran betapa politik sering mencoba meminjam aura kesucian agama.
Apakah Publik Terlalu Sensitif?
Pertanyaan yang juga penting diajukan adalah, apakah publik bereaksi terlalu keras? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak.
Masyarakat memiliki hak untuk menjaga kesakralan simbol agama yang mereka yakini. Reaksi publik sering kali merupakan cara kolektif untuk menegaskan batas-batas moral dalam ruang publik. Namun di sisi lain, ruang demokrasi juga membutuhkan kemampuan untuk berdialog tanpa langsung berubah menjadi kemarahan massal.
Candaan politik seharusnya bisa didiskusikan tanpa langsung berubah menjadi vonis moral yang keras. Karena jika setiap kesalahan komunikasi langsung berubah menjadi badai kemarahan, ruang percakapan publik justru menjadi semakin sempit.
Yang kita butuhkan sebenarnya bukan kemarahan yang cepat, tetapi kedewasaan untuk membaca konteks.
Kasus ini memberi pelajaran yang cukup jelas bagi para politisi Indonesia. Di negeri yang masyarakatnya religius, simbol agama memiliki bobot yang sangat besar. Menggunakannya dalam retorika politik selalu membawa risiko interpretasi yang tidak terduga.
Seorang politisi mungkin hanya bermaksud bercanda. Namun publik bisa memaknainya sebagai upaya memanfaatkan simbol suci untuk legitimasi kekuasaan. Itulah sebabnya komunikasi politik di Indonesia membutuhkan sensitivitas yang jauh lebih tinggi daripada sekadar kemampuan berbicara.
Pemimpin yang cerdas bukan hanya tahu apa yang ingin ia sampaikan. Ia juga memahami bagaimana kata-katanya akan ditafsirkan oleh masyarakat yang beragam.
Percakapan ini juga membawa kita pada pertanyaan yang lebih dalam, seberapa dekat seharusnya agama dan politik berada dalam kehidupan publik?
Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa keduanya tidak pernah benar-benar terpisah. Nilai-nilai agama sering menjadi inspirasi moral dalam kebijakan publik.
Namun ketika simbol agama terlalu sering digunakan dalam kontestasi kekuasaan, ada risiko yang muncul. Agama bisa kehilangan kesakralannya. Politik bisa kehilangan rasionalitasnya. Agama menjadi alat mobilisasi. Politik menjadi arena pembenaran moral. Di titik itu, keduanya justru saling merugikan.
Perdebatan tentang candaan Bahlil Lahadalia mungkin akan mereda seperti banyak kontroversi lain di negeri ini. Media sosial akan menemukan topik baru, publik akan beralih ke isu berikutnya. Namun percakapan yang muncul dari peristiwa kecil ini tetap penting. Ia mengingatkan kita bahwa simbol agama memiliki tempat yang sangat sensitif dalam kehidupan publik Indonesia.
Ia juga mengingatkan para elit politik bahwa setiap kata memiliki konsekuensi yang lebih luas daripada yang mereka bayangkan. Dan, yang paling penting, ia mengajak kita semua, publik, politisi, media, untuk terus menjaga ruang percakapan yang sehat antara agama dan politik.
Karena ketika dua hal ini saling menghormati batasnya, keduanya bisa menjadi kekuatan moral yang besar bagi bangsa. Namun, ketika keduanya terlalu bercampur dalam budaya perebutan kekuasaan, yang tersisa sering kali hanya kegaduhan. Dan kegaduhan, seperti yang sering kita lihat di tayangan televisi, jarang sekali menghasilkan kebijaksanaan.