Rp17 triliun, dalam kebijaksanaan pengambilan kebijakan, bisa terdengar abstrak. Ia mudah dibungkus jargon “diplomasi global”, stabilitas internasional, atau, dalam narasi apapun, keamanan dunia. Namun ketika angka itu ditarik turun ke tanah, ke sekolah negeri di kabupaten, ke ruang IGD di kota kecil, ia tiba-tiba menjadi sangat konkret. Ia berubah menjadi ruang kelas, tempat tidur rumah sakit, gaji guru, dan jam kerja perawat.
Dalam konteks inilah, wacana membayar Rp17 triliun demi menjadi anggota sebuah Board of Peace bentukan Donald J. Trump terasa janggal. Bukan karena perdamaian tidak penting, tetapi karena prioritas negara seharusnya berangkat dari kebutuhan paling dasar warganya. Perdamaian global terdengar megah, tetapi kesejahteraan domestik adalah fondasi yang tak bisa dinegosiasikan.
Mari kita lakukan eksperimen pikiran yang sederhana, tanpa eliteisme Jakarta, tanpa sekolah unggulan berbiaya mahal, tanpa rumah sakit mercusuar. Dengan asumsi yang realistis, Rp17 triliun bisa dialihkan sepenuhnya untuk pendidikan dan kesehatan publik, dua sektor yang selama ini selalu disebut prioritas, tetapi jarang diberi anggaran yang benar-benar memadai.
Bayangkan 500 sekolah negeri menengah dibangun atau diperkuat. Bukan sekolah eksklusif, melainkan SMP dan SMA biasa, dengan 15 ruang kelas, guru yang cukup, dan operasional standar satu tahun. Dengan daya tampung rata-rata 700 siswa per sekolah, negara bisa membuka akses pendidikan bagi sekitar 270 ribu hingga 350 ribu siswa. Itu bukan angka kecil. Itu ratusan ribu anak yang tidak perlu berdesakan di kelas, tidak perlu belajar bergantian tanpa kepastian, dan tidak perlu mengubur mimpi hanya karena ruang fisik pendidikan tidak tersedia.
Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga mesin sosial yang menciptakan kerja. Dari 500 sekolah itu saja, sekitar 20 ribu tenaga kerja langsung terserap, guru, tenaga administrasi, petugas kebersihan, satpam. Efek berantainya lebih luas: UMKM sekitar sekolah, transportasi, katering, percetakan buku. Pendidikan, dalam pengertian ini, bukan beban anggaran, melainkan investasi sosial yang hidup.
Hal serupa terjadi di sektor kesehatan. Dengan asumsi pembangunan atau penguatan 45 rumah sakit tipe C, masing-masing dengan sekitar 120 tempat tidur, negara bisa menambah 5.400 bed nasional. Di tengah krisis kesehatan yang berulang, dari pandemi hingga lonjakan penyakit kronis, angka ini signifikan. Bukan hanya simbolik, tetapi fungsional.
Rumah sakit tipe C bukan rumah sakit elite. Ia adalah tulang punggung layanan kesehatan daerah. Dengan tingkat keterisian 70 persen, rumah sakit-rumah sakit ini bisa melayani sekitar 1,3 juta episode rawat inap per tahun dan hampir 3 juta kunjungan rawat jalan. Di balik angka itu ada cerita yang jarang muncul di laporan anggaran: ibu yang tidak perlu dirujuk terlalu jauh, pasien yang tidak menunggu berjam-jam di IGD, keluarga yang tidak jatuh miskin karena biaya kesehatan.
Dari sisi tenaga kerja, sektor kesehatan menyerap sekitar 15.750 pekerja langsung, dokter, perawat, analis lab, apoteker, hingga tenaga non-medis. Dengan efek pengganda ekonomi, total lapangan kerja yang tercipta dari sektor pendidikan dan kesehatan ini bisa menyentuh 60 ribu hingga 70 ribu orang. Pekerjaan formal, stabil, dan berkontribusi langsung pada kualitas hidup masyarakat.
Di titik ini, pertanyaannya menjadi tidak nyaman: apa sebenarnya yang sedang kita kejar dengan pilihan anggaran seperti Rp17 triliun untuk keanggotaan simbolik internasional? Apakah pengakuan global lebih penting daripada ruang kelas yang layak? Apakah meja perundingan internasional lebih mendesak daripada tempat tidur rumah sakit?
Argumen bahwa posisi Indonesia di panggung dunia membutuhkan “investasi diplomatik” tentu tidak sepenuhnya salah. Namun diplomasi tanpa basis kesejahteraan domestik hanya menghasilkan citra, bukan kekuatan. Negara yang kuat bukan negara yang rajin membayar iuran simbolik, melainkan negara yang warganya sehat, terdidik, dan memiliki rasa keadilan sosial.
Pilihan anggaran selalu bersifat politis. Ia mencerminkan siapa yang dianggap prioritas dan siapa yang bisa menunggu. Ketika negara bersedia mengalokasikan triliunan rupiah untuk proyek yang dampaknya abstrak, tetapi ragu mengucurkan dana serupa untuk sekolah dan rumah sakit, di situlah kita melihat orientasi kekuasaan bekerja.
Rp17 triliun bukan sekadar angka. Ia adalah cermin. Ia menunjukkan apakah negara lebih tertarik pada pengakuan elite global atau pada kerja sunyi membangun kesejahteraan rakyatnya sendiri. Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, ketimpangan yang belum selesai, dan layanan publik yang masih timpang, jawabannya seharusnya tidak rumit.
Indonesia tidak kekurangan mimpi besar. Yang sering hilang justru keberanian untuk memprioritaskan hal-hal yang paling mendasar. Pendidikan dan kesehatan mungkin tidak menghasilkan tepuk tangan internasional, tetapi di sanalah kemakmuran dan stabilitas jangka panjang dibangun, pelan, tidak glamor, namun nyata.
Dan mungkin, di situlah seharusnya Rp17 triliun itu ditempatkan.
Referensi
1. World Bank. (2020). The Human Capital Index 2020: Updating the Human Capital Index. World Bank Publications.
2. WHO. (2019). Primary Health Care on the Road to Universal Health Coverage. World Health Organization.
3. Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J.-P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.