Ilustrasi - Kompas
Ada masa ketika kita bisa percaya bahwa kebenaran, betapa pun rumitnya, setidaknya punya satu pijakan bersama. Fakta adalah fakta. Data adalah data. Kata “benar” punya arah. Tapi hari ini, kita hidup di lanskap yang berbeda: sebuah ruang di mana kebenaran bersifat cair, makna diperebutkan, dan yang paling viral sering kali mengalahkan yang paling valid. Inilah era post-truth, di mana pertarungan politik bukan lagi rebutan kursi semata, tetapi rebutan penafsiran realitas.
Jean-François Lyotard menyebut bahwa dunia modern telah kehabisan “narasi besar”, seperangkat makna yang dipercaya kolektif dan menjadi dasar tatanan sosial. Ketika narasi tunggal runtuh, yang tersisa adalah fragmen-fragmen cerita yang bersaing memperebutkan panggung. Ernesto Laclau melanjutkannya: pertarungan politik selalu bermula dari pertarungan makna. Siapa yang berhasil mendefinisikan sebuah kata, “rakyat”, “reformasi”, “kedaulatan”, dialah yang memegang kuasa. Kita kira pemilu adalah soal logistik dan perhitungan suara; padahal ia adalah perang semantik.
Lihat bagaimana hoaks hari ini bekerja. Ia tidak hadir sebagai kebodohan, tetapi sebagai tawaran “kebenaran alternatif” yang terasa lebih emosional, lebih memuaskan amarah kolektif. Ketika data ilmiah dianggap dingin, teori konspirasi memberi kehangatan berupa kepastian: selalu ada dalang, selalu ada rencana jahat yang bisa dituding. Ini seperti menonton film thriller dalam kehidupan nyata: menegangkan, seru, dan meneguhkan perasaan bahwa kita tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar.
Setiap isu publik kini melahirkan dua realitas paralel. Ketika ada kasus korupsi misalnya, satu kubu meyakini bahwa itu bagian dari oligarki yang tak tersentuh, sementara kubu lain percaya bahwa itu hanyalah upaya menjatuhkan tokoh idola mereka. Keduanya punya “bukti”, punya “narasi”, punya “saksi”, setidaknya versi video pendek TikTok yang dipotong sepertiganya.
Hoaks bukan lagi kekacauan yang terjadi tanpa sengaja; ia adalah senjata politik yang disengaja. Disinformasi diproduksi, disebar, didesain untuk melekat pada emosi terdalam manusia: rasa takut, cemas, marah, dan identitas kelompok. Dan ketika kebingungan meraja, ketika publik kehilangan kemampuan membedakan opini dan fakta, aktor politik yang paling liciklah yang menang.
Simak pola komunikasi masyarakat modern kini yang hanya 30 detik di media sosial. Kebenaran harus berlomba dengan estetika dan humor; harus bertarung dengan meme yang lucu tapi menyesatkan. Algoritma mengarahkan kita bukan pada apa yang benar, tapi pada apa yang membuat kita betah. Media sosial telah mengubah kita menjadi konsumen informasi, dan dalam dunia konsumsi, yang paling penting bukan kualitas barangnya, tetapi seberapa cepat ia laku.
Kita lalu terjebak dalam gelembung digital, dimana kita dikurung bersama orang-orang yang sepenuhnya sependapat dengan kita, hingga lupa ada realitas lain di luar sana. Setiap kali ada suara berbeda, kita menuduhnya antek siapa, buzzer siapa, dibayar berapa. Dalam suasana penuh kecurigaan itu, siapa pun yang mencoba berbicara rasional justru tampak seperti alien.
Ini bukan sekadar fenomena global. Indonesia merasakannya lebih tajam karena sejarah kita menyimpan luka dan kecurigaan yang belum selesai. Isu agama, etnis, komunisme, bahkan vaksin, selalu disimpan seperti bara dalam sekam. Tinggal satu narasi provokatif, semuanya bisa menyala.
Yang lebih berbahaya lagi, kebingungan kini dijadikan strategi kekuasaan. Ketika publik dipenuhi informasi kontradiktif, ketika setiap klaim bisa dibantah dengan klaim lain, ketika semua dianggap relatif, maka tak ada lagi yang bisa benar-benar disalahkan. Penguasa bisa bilang, “Itu hanya framing media”, “Itu hoaks dari lawan politik”, “Itu opini, bukan fakta”. Tiba-tiba, pertanggungjawaban politik lenyap dalam kabut narasi.
Kita sedang menyaksikan lahirnya politik kebingungan: bukan dengan memproduksi satu kebohongan besar yang konsisten, tetapi dengan menciptakan ribuan versi kecil yang saling meniadakan. Dalam kondisi seperti itu, publik menyerah pada satu sikap: apatis. “Ngapain peduli? Semuanya sudah diatur.” Ketika warga negara berhenti mencari kebenaran, demokrasi kehilangan jantungnya.
Namun, selalu ada harapan dalam krisis. Jika makna bisa dirampas, ia juga bisa direbut kembali. Pertarungan makna bukan hanya milik elite politik, tetapi milik kita semua sebagai warga yang menolak hidup dalam kebohongan yang nyaman. Mungkin kita tak selalu punya sumber daya untuk membongkar setiap klaim palsu, tapi kita bisa merawat satu hal yang paling ditakuti era post-truth: keberanian untuk bertanya.
Hidup dalam kebenaran adalah sikap, bukan sekadar informasi. Ia hadir ketika kita menunda amarah barang sejenak untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Ia muncul setiap kali kita menolak menjadi pengeras suara narasi yang kita bahkan tidak sempat verifikasi. Ia tumbuh ketika kita saling mengingatkan bahwa kritik bukan penghinaan, fakta bukan ancaman, dan perbedaan bukan alasan saling memusnahkan.
Pertarungan makna belum selesai. Kebenaran mungkin tidak lagi berdiri di podium tertinggi, tapi ia belum mati. Ia menunggu kita, para warga biasa, untuk berhenti melihat politik sebagai drama dua kubu yang harus saling menjatuhkan. Ia menunggu untuk dibela, dihidupkan kembali dalam percakapan sehari-hari, di kelas, di warung kopi, di kolom komentar yang sangat mudah terjerumus kebencian.