esdp.cc - Di tengah gembar-gembor transisi energi, kita sering mendengar jargon penuh harapan: “masa depan hijau,” “pertumbuhan rendah karbon,” “energi bersih untuk semua.” Indonesia tampil percaya diri di panggung global sebagai negara kaya sumber daya, siap menyuplai nikel, cobalt, dan mineral penting lainnya bagi dunia yang sedang beralih dari fosil menuju listrik. Seolah-olah kita sedang menuju masa depan yang lebih adil, lebih lestari.
Namun, jika kita mendengar bisikan-bisikan dari kampung-kampung yang tersuruk di ujung negeri, kita akan tahu bahwa cerita sebenarnya jauh lebih gelap daripada poster-poster konferensi iklim. Di balik slogan hijau itu, ada jejak panjang penderitaan: hutan yang hilang, laut yang diracun limbah tambang, warga adat yang diusir dari tanah leluhurnya demi proyek yang katanya “menyelamatkan dunia.”
Inilah ironi terbesar zaman kita: atas nama menyelamatkan iklim, justru semakin banyak orang dikorbankan.
Kritikus ekologi postkolonial mengingatkan kita akan hal ini sejak lama: kolonialisme tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berganti baju. Jika dulu tanah dan tubuh dijarah untuk emas, rempah, dan gula, kini ia datang kembali dengan wajah baru: transisi energi. Kita mungkin sudah merdeka secara politik, tetapi cara dunia memandang negeri kita tetap sama: sebagai lokasi ekstraksi.
Indonesia hari ini adalah pemasok nikel terbesar dunia, bahan utama baterai kendaraan listrik. Tetapi mari bertanya dengan jujur: siapa yang menikmati keuntungan dari “masa depan listrik” ini? Apakah masyarakat di Halmahera yang tanahnya digali habis-habisan? Apakah nelayan Weda yang kini harus hidup dengan laut yang berubah warna? Atau masyarakat adat yang dipaksa pindah dengan iming-iming “lapangan kerja,” namun justru kehilangan ruang hidup?
Mereka yang paling sedikit menimbulkan emisi, justru menjadi yang pertama menanggung dampaknya. Itulah ketidakadilan iklim dalam definisi paling telanjang.
 |
| Ilustrasi - Green Peace |
Di Kalimantan, deforestasi terus berlangsung demi sawit dan tambang batu bara yang katanya “kebutuhan pembangunan nasional.” Ribuan spesies hilang rumahnya, sungai berubah menjadi lumpur beracun, dan udara penuh debu yang merampas napas. Namun ketika alam mulai hancur, bukan perusahaan yang disalahkan, melainkan warga lokal yang dianggap “tidak mampu menjaga lingkungan.”
Di Sulawesi, industri nikel melaju tak terkendali demi menyuplai pabrik baterai global. “Ini untuk energi bersih,” kata mereka sambil menyisakan lanskap bulan di belakangnya. Logika ekstraktif ini begitu paradoks: kita merusak bumi hari ini untuk menyelamatkan bumi esok hari.
Di Papua, tanah adat terus diincer dengan retorika pembangunan. Tentu, kata para pemangku kebijakan, daerah kaya sumber daya tidak boleh tertinggal. Namun jarang sekali mereka menanyakan kepada masyarakat adat: “apa arti kemajuan bagi kalian?” Yang dianggap tertinggal mungkin justru yang paling menjaga bumi.
Kerusakan ekologis ini bukan sekadar tragedi lingkungan. Ia adalah tragedi kemanusiaan, ketika identitas, kebudayaan, dan hubungan spiritual masyarakat adat dengan tanahnya diputus secara paksa. Dalam kosmologi banyak komunitas adat, tanah bukan properti. Tanah adalah ibu. Lalu, apa namanya jika bukan kejahatan saat seorang ibu dirampas?
Politik ekstraktif di negeri ini selalu datang dengan narasi besar: nasionalisme ekonomi, hilirisasi, pertumbuhan, investasi asing. Tapi mari kita bongkar satu demi satu, narasi siapa yang sebenarnya diagungkan di sini?
Pertumbuhan PDB?
Itu statistik dingin di layar birokrat.
Investasi?
Itu angka yang miskin rasa, yang memandang hutan hanya sebagai hektar, laut hanya sebagai komoditas.
Lapangan kerja? Berapa banyak yang benar-benar layak dan bertahan lama?
Jika pembangunan berarti mengambil kehidupan dari segelintir kelompok yang paling rentan, apakah itu masih bisa disebut kemajuan?
Ekologi postkolonial mengajarkan kita hal yang fundamental: hubungan antara manusia dan alam tidak bisa diputus dari hubungan kekuasaan. Siapa yang berhak menentukan apa itu pembangunan? Siapa yang mengatur siapa harus berkorban? Jawabannya selalu sama: mereka yang punya modal dan kuasa, bukan mereka yang punya akar pada tanah itu.
Gerakan lingkungan pun sering terjebak dalam romantisme teknokratis: panel surya, kendaraan listrik, kota pintar. Semua terdengar futuristis, tetapi sering lupa bahwa perubahan harus dimulai dari keadilan, bukan hanya teknologi. Transisi energi yang tidak mengubah logika kolonial dan ekstraktif hanya akan menghasilkan “hijau palsu”, indah dilihat dari jauh, tetapi menyakitkan bagi yang tinggal di dalamnya.
Kita tidak butuh masa depan hijau yang hanya bisa dinikmati mereka yang tinggal di kota besar, sementara masyarakat adat terus kehilangan tempat berpijak. Kita tak butuh iklim yang selamat jika manusia yang menjaganya justru dikorbankan. Kita butuh transisi yang adil: energi bersih yang tidak dibangun di atas luka.
Mungkin sudah saatnya kita berhenti mengukur kemajuan dari seberapa banyak tanah digali, seberapa tinggi smelter dibangun, atau seberapa cepat investasi masuk. Mari mulai mengukur dari hal yang lebih manusiawi: berapa banyak komunitas yang tetap utuh? Berapa banyak sungai yang tetap mengalir jernih? Berapa banyak cerita leluhur yang tetap hidup?
Karena bumi tidak butuh diselamatkan oleh perusahaan besar. Bumi hanya butuh manusia berhenti merampasnya. Di ujung semua ini, kita harus memilih: Apakah kita ingin menjadi bangsa yang dihormati karena keberaniannya menjaga alam dan manusia? Atau terus menjadi negeri yang bangga karena kekayaannya, yang perlahan habis digali, dan hilang?
Hijau bukan sekadar warna menuju masa depan. Hijau harus menjadi janji:
Bahwa semua yang hidup, manusia, hutan, dan budaya, akan tetap dipertahankan bersama.